Klaim 110 Juta Dukungan Tunda Pemilu dari Big Data, Luhut Ditantang Buktikan 3 Hal Ini

Kompas.com - 17/03/2022, 19:39 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pendiri Drone Emprit Ismail Fahmi menyebutkan bahwa ada sejumlah hal yang harus dibuktikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan terkait klaim 110 juta dukungan menunda pemilu yang disebut berasal dari "big data".

Ilmuwan data tersebut berpendapat, jangan sampai awamnya publik soal "big data" dimanfaatkan untuk pembenaran gagasan yang kebenarannya belum dapat dipertanggungjawabkan.

Baca juga: Luhut Sang Menteri Segala Urusan dari Investasi sampai Pemilu, Ini 15 Peran Sentralnya

"Timnya Pak Luhut ini perlu membuka metodologinya apa, periodenya kapan, kata kunci yang dipakai apa, baru kita buka-bukaan data," kata Fahmi dalam diskusi bersama sejumlah peneliti dari lembaga survei dan analis data di Jakarta, Kamis (17/3/2022).

Menurut Fahmi, setidaknya ada 3 hal yang perlu dibuktikan Luhut soal klaim dukungan dari "big data" itu agar kebenarannya bisa diverifikasi oleh pihak lain.

Baca juga: Soal Penundaan Pemilu 2024, Luhut Pertanyakan Alasan Jokowi Harus Turun

 

Apa saja?

1. Kata kunci

Fahmi memberi contoh, soal penundaan pemilu, ada sejumlah kata kunci yang dapat digunakan untuk menghimpun berapa banyak jumlah percakapan terkait, semisal "Presiden", "Jokowi", "pemilu".

Lalu, percakapan tersebut harus memuat setidaknya beberapa kata terkait isu, semisal "perpanjangan", "2027", "3 periode", "penundaan".

"Semua alternatif kemungkinan yang diomongkan orang kita masukkan sebagai kata kunci. Jadi kita bisa dapatkan semua populasi, walaupun saya yakin ada (percakapan) yang terlewat, tapi kita mendekati (keseluruhan populasi). Ini harus dibuka," ungkap Fahmi.

Baca juga: Uang di Rekening Indra Kenz Tinggal Rp 1,8 Miliar, Polisi Duga Ada yang Mengajari untuk Dipindahkan

2. Periode penarikan data

Fahmi mengatakan, beda periode penarikan data, maka jumlah percakapan terkait suatu isu pun bakal berlainan.

Ia mengambil contoh, sebelum Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar pertama kali menyebut soal "big data" di balik usulan menunda pemilu, isu penundaan pemilu itu sendiri sangat jarang diperbincangkan di dunia maya.

Setelah ucapan Muhaimin santer diberitakan, isu penundaan pemilu baru mulai banyak dibicarakan di internet.

Baca juga: Harga Minyak Goreng Tinggi, Mendag: Ini Kesalahan Saya...

3. Sumber data

Luhut juga perlu menerangkan dari mana 110 juta dukungan itu berasal, apakah dari media sosial Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, atau media sosial lain.

Semisal Twitter, perlu dijelaskan lebih rinci pula maksud 110 juta dukungan itu apakah berasal dari 110 juta akun atau 110 juta percakapan.

Baca juga: Tak Kuasa Lawan Mafia Minyak Goreng, Mendag: Sifat Manusia Rakus dan Jahat!

"Ketika ada klaim 110 juta, di Twitter itu tidak mungkin karena jumlah penggunanya saja hanya 18 juta," kata Fahmi.

Ditambah lagi, di dunia maya, 1 orang bisa mengoperasikan banyak akun dan tak semua akun dioperasikan oleh manusia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anggota PKS 'Walkout' karena Kecewa Tak Dikasih Waktu 3 Menit Saat Pengesahan RKUHP

Anggota PKS "Walkout" karena Kecewa Tak Dikasih Waktu 3 Menit Saat Pengesahan RKUHP

Nasional
Terjebak Skenario Sambo, Eks Karo Provost: Saya Diprank!

Terjebak Skenario Sambo, Eks Karo Provost: Saya Diprank!

Nasional
Menkes Budi Sebut Indonesia Sudah Lewati Puncak Covid-19, Tren Kasus Bakal Menurun

Menkes Budi Sebut Indonesia Sudah Lewati Puncak Covid-19, Tren Kasus Bakal Menurun

Nasional
Projo Klaim Ribuan Relawan Akan Hadiri Pernikahan Kaesang

Projo Klaim Ribuan Relawan Akan Hadiri Pernikahan Kaesang

Nasional
RKUHP Disahkan, Mahfud MD: Bagus!

RKUHP Disahkan, Mahfud MD: Bagus!

Nasional
RKUHP Sah, Penjual Makanan hingga Obat Palsu Picu Kematian Dipenjara 9 Tahun

RKUHP Sah, Penjual Makanan hingga Obat Palsu Picu Kematian Dipenjara 9 Tahun

Nasional
Elektabilitas Prabowo Turun, Gerindra Baru Mau Mulai Genjot Naikkan Awal 2023

Elektabilitas Prabowo Turun, Gerindra Baru Mau Mulai Genjot Naikkan Awal 2023

Nasional
Pengamat: Sudah Saatnya Presiden Jokowi Memisahkan Diri dari Relawan

Pengamat: Sudah Saatnya Presiden Jokowi Memisahkan Diri dari Relawan

Nasional
RKUHP Disahkan, Orangtua dan Wali Biarkan Anak Dipakai Mengemis Dipenjara 4 Tahun

RKUHP Disahkan, Orangtua dan Wali Biarkan Anak Dipakai Mengemis Dipenjara 4 Tahun

Nasional
Ditanya soal Posisinya di Pernikahan Kaesang-Erina, Erick Thohir: Aku yang Bersih-bersih

Ditanya soal Posisinya di Pernikahan Kaesang-Erina, Erick Thohir: Aku yang Bersih-bersih

Nasional
Irfan Widyanto, Peraih Adhi Makayasa yang Terlibat Kasus Sambo: Sedih, Karier Saya Masih Panjang

Irfan Widyanto, Peraih Adhi Makayasa yang Terlibat Kasus Sambo: Sedih, Karier Saya Masih Panjang

Nasional
Hasil Musra Gorontalo: Airlangga Capres Nomor 1, Mahfud MD Cawapres Teratas

Hasil Musra Gorontalo: Airlangga Capres Nomor 1, Mahfud MD Cawapres Teratas

Nasional
RKUHP Disahkan: Fitnah Diancam 4 Tahun Penjara, Pencemaran Kehormatan 9 Bulan Bui

RKUHP Disahkan: Fitnah Diancam 4 Tahun Penjara, Pencemaran Kehormatan 9 Bulan Bui

Nasional
Bareskrim Tangkap 4 Tersangka Kasus Peredaran Gelap Narkoba, 2 di Antaranya Oknum TNI

Bareskrim Tangkap 4 Tersangka Kasus Peredaran Gelap Narkoba, 2 di Antaranya Oknum TNI

Nasional
RKUHP Sah, Pencurian Benda Keagamaan hingga Purbakala Dipenjara 7 Tahun

RKUHP Sah, Pencurian Benda Keagamaan hingga Purbakala Dipenjara 7 Tahun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.