Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 17/03/2022, 22:56 WIB
Vitorio Mantalean,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Klaim sejumlah elite politik soal ratusan juta dukungan menunda pemilu dari "big data" diragukan.

Klaim ini pertama kali dilontarkan oleh Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar pada 23 Februari 2022 lalu.

Cak Imin, sapaan akrabnya, menyebut sudah ada 100 juta orang yang mendukung wacana tersebut berdasarkan "big data".

Analisis yang dilakukan oleh Drone Emprit menunjukkan bahwa hal tersebut nyaris mustahil.

"Dari 1 Januari hingga 23 Februari, kecil sekali pembicaraannya. Padahal, 23 Februari itu Cak Imin sudah bilang ada 100 juta orang (mendukung pemilu ditunda), itu data dari mana?" kata pendiri Drone Emprit, Ismail Fahmi, dalam diskusi bersama sejumlah peneliti dari lembaga survei dan analisis data di Jakarta, Kamis (17/3/2022).

Baca juga: Ilusi Klaim Big Data Luhut dan Cak Imin soal Masyarakat Inginkan Pemilu Ditunda...

Hasil penelusuran Drone Emprit, perbincangan di media sosial tentang penundaan pemilu justru baru marak setelah klaim "big data" dari Cak Imin menghiasi pemberitaan.

Itu pun, perbincangan didominasi oleh penolakan atas wacana itu.

"Perbincangan tentang perpanjangan masa jabatan presiden dan jabatan presiden 3 periode sangat tinggi baru pada akhir Februari hingga awal Maret. Puncak pembahasan terjadi pada 2 Maret dengan lebih dari 6.000 mentions, didorong tingginya penolakan warganet atas 2 wacana tersebut," jelas Fahmi.

Baca juga: Pendukung Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Harus Dicatat, Ahli Tata Negara UGM: Teroris Konstitusi

Pun, dalam kurun 1 Januari 2022 hingga 16 Maret 2022, total hanya 98.595 percakapan tentang penundaan pemilu yang dapat dihimpun Drone Emprit.

Padahal, 1 akun di media sosial bisa melakukan lebih lebih dari 1 percakapan.

"Di Twitter, hanya 68.000-an dari 23.644 akun Twitter, baik (yang dioperasikan) manusia maupun bot. Tweet aslinya tidak sebanyak itu karena jumlah retweet juga sudah kita hitung," kata Fahmi.

Baca juga: Luhut Sang Menteri Segala Urusan dari Investasi sampai Pemilu, Ini 15 Peran Sentralnya

"Sudah mark-up pun susah dapat 100 juta, apalagi 110 juta," lanjutnya.

Fahmi memperkirakan bahwa isu ini masih akan banyak diperbincangkan di media sosial setelah baru-baru ini Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan melontarkan klaim sejenis dengan Cak Imin.

Luhut bahkan mengeklaim jumlah dukungan menunda pemilu dari "big data" mencapai 110 juta, bertambah 10 juta dari klaim Cak Imin.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Nasional
Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Nasional
Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Nasional
Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

Nasional
Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Dipilih lewat Pilkada, Pemenangnya Peraih Lebih dari 50 Persen Suara

Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Dipilih lewat Pilkada, Pemenangnya Peraih Lebih dari 50 Persen Suara

Nasional
900 Petugas Haji Ikut Bimtek, Beda Pola dengan Tahun Lalu

900 Petugas Haji Ikut Bimtek, Beda Pola dengan Tahun Lalu

Nasional
Proses Sengketa Pemilu Berlangsung Jelang Lebaran, Pegawai MK Disumpah Tak Boleh Terima Apa Pun

Proses Sengketa Pemilu Berlangsung Jelang Lebaran, Pegawai MK Disumpah Tak Boleh Terima Apa Pun

Nasional
Budi Arie Mengaku Belum Dengar Keinginan Jokowi Ingin Masuk Golkar

Budi Arie Mengaku Belum Dengar Keinginan Jokowi Ingin Masuk Golkar

Nasional
PKB Ingin Hasil Pemilu 2024 Diumumkan Malam Ini

PKB Ingin Hasil Pemilu 2024 Diumumkan Malam Ini

Nasional
Hasto Bilang Suara Ganjar-Mahfud Mestinya 33 Persen, Ketum Projo: Halusinasi

Hasto Bilang Suara Ganjar-Mahfud Mestinya 33 Persen, Ketum Projo: Halusinasi

Nasional
KPK Duga Pelaku Korupsi di PT PLN Rekayasa Anggaran dan Pemenang Lelang

KPK Duga Pelaku Korupsi di PT PLN Rekayasa Anggaran dan Pemenang Lelang

Nasional
Prabowo-Gibran Menang di Jawa Barat, Raih 16,8 Juta Suara

Prabowo-Gibran Menang di Jawa Barat, Raih 16,8 Juta Suara

Nasional
KPK Usut Perkara Baru di PLN Unit Sumatera Bagian Selatan Terkait PLTU Bukit Asam

KPK Usut Perkara Baru di PLN Unit Sumatera Bagian Selatan Terkait PLTU Bukit Asam

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Data Aman meski Sirekap Terhubung Server Luar Negeri

Menko Polhukam Pastikan Data Aman meski Sirekap Terhubung Server Luar Negeri

Nasional
Soal Maksud Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Budi Arie: Kita Perlu Persatuan

Soal Maksud Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Budi Arie: Kita Perlu Persatuan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com