Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 23/03/2022, 17:01 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi V DPR Irwan meminta pemerintah membatalkan rencana menerapkan syarat vaksin booster untuk mudik Lebaran 2022.

Menurutnya, persyaratan tersebut akan menjadi pertanyaan lantaran vaksin dosis satu dan dua saja dinilai belum seluruhnya terlaksana.

"Jika persyaratannya harus booster baru boleh mudik, lebih baik dibatalkan rencana itu," kata Irwan saat dihubungi Kompas.com, Rabu (23/3/2022).

"Vaksin pertama saja belum beres masa rakyat diharuskan booster sebagai syarat perjalanan," tambah dia.

Baca juga: Vaksin Booster Akan Jadi Syarat Mudik, Kemenkes: Masih Dikaji, Paling Penting Vaksinasi Dosis Dua Capai 70 Persen

Politisi Partai Demokrat itu menyoroti mudik Lebaran yang sejak pandemi Covid-19 mewabah kerap dilarang oleh pemerintah.

Irwan mempertanyakan dasar pemerintah yang berencana melarang mudik Lebaran tahun ini.

"Apa dasarnya pemerintah melarang rakyat mudik? Jika alasannya Covid-19, maka lebih tinggi sebarannya akhir tahun lalu saat Nataru (Natal Tahun Baru), tapi tidak ada larangan mudik dan perayaan tahun baru," imbuh dia.

Berkaca hal itu, Irwan berpandangan pemerintah buruk dalam hal konsistensi membuat kebijakan.

Jika mudik kembali ditiadakan, Irwan menilai masyarakat cenderung akan tidak percaya pada kebijakan pemerintah.

"Bahkan saking seringnya inkonsisten, pemerintah sendiri suka ragu dengan kebijakannya sendiri," tuturnya.

Baca juga: Dukung Rencana Booster Jadi Syarat Mudik, Dasco: Kita Tak Bisa Prediksi Pandemi

Oleh karena itu, Irwan berpendapat mudik lebaran tahun ini sebaiknya diperbolehkan.

Namun, protokol kesehatan diminta tetap perlu diterapkan. Protokol kesehatan itu cukup dengan dua kali dosis vaksin dan tidak perlu tes Covid-19.

"Sedangkan yang baru satu kali vaksin, tetap swab. Itu lebih adil dan masuk akal bagi rakyat," kata dia.

Diketahui, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, pemerintah belum membahas soal penerapan larangan mudik Lebaran 2022.

Namun, Muhadjir mengatakan, pemerintah membuka peluang larangan mudik Lebaran tidak diberlakukan pada tahun ini.

Ia mengatakan, pelaksanaan mudik akan mensyaratkan masyarakat yang sudah mendapatkan vaksinasi dosis kedua dan vaksin booster.

"Yang jelas, yang diutamakan yang boleh mudik itu yang sudah vaksin dua kali dan booster," tutur Muhadjir di Gedung Kemenko PMK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (22/3/2022).

Baca juga: Vaksin Booster Bakal Jadi Syarat Mudik, PAN: Pakai Pertimbangan Apa?

Sementara itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengungkapkan, pemerintah tengah mempertimbangkan vaksinasi booster sebagai syarat untuk dapat melakukan mudik pada Hari Raya Idul Fitri mendatang.

Menurut Ma'ruf dengan syarat vaksinasi booster, maka pemudik tidak perlu lagi melakukan tes PCR atau antigen untuk pulang ke kampung halaman.

"Nanti booster itu kita ingin jadikan syarat kalau nanti orang mau mudik. Selain vaksinasi sudah lengkap dua kali, harus juga sudah di-booster sehingga demikian tidak perlu ada lagi semacam di-PCR atau di-antigen," kata Ma'ruf dalam kunjungan kerja di Bandung, Selasa (22/3/2022), dikutip dari keterangan video.

Namun, Ma'ruf mengingatkan, ketentuan itu berlaku apabila tidak ada lonjakan kasus Covid-19 menjelang Lebaran mendatang.

Baca juga: Vaksin Booster Akan Jadi Syarat Mudik, Kemenkes: Masih Dikaji, Paling Penting Vaksinasi Dosis Dua Capai 70 Persen

 

Oleh karena itu, ia mengajak semua pihak untuk tetap menaati protokol kesehatan selama menjalani ibadah pada bulan Ramadhan mendatang meski aktivitas ibadah telah dilonggarkan seiring terkendalinya situasi pandemi.

"Memang masih harus tetap menaati protokol kesehatan seperti menggunakan masker terutama, kemudian juga mencuci tangan dan juga vaksinasi," ujar Ma'ruf.

Ia mengatakan, pemerintah juga akan menggenjot vaksinasi dosis pertama dan kedua serta vaksinasi booster menjelang bulan Ramadhan, khususnya bagi masyarakat lanjut usia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sejumlah LSM Kirim 'Amicus Curiae' ke Pengadilan, LPSK Merasa Lebih Pede Perjuangkan Vonis Ringan Eliezer

Sejumlah LSM Kirim "Amicus Curiae" ke Pengadilan, LPSK Merasa Lebih Pede Perjuangkan Vonis Ringan Eliezer

Nasional
Jokowi: Pemerintah Tak Akan Campur Tangan dalam Penegakan Hukum

Jokowi: Pemerintah Tak Akan Campur Tangan dalam Penegakan Hukum

Nasional
Bareskrim Ungkap Ada Pihak yang Tertutup Soal Kematian Anak Kasus Gagal Ginjal di JakartaM

Bareskrim Ungkap Ada Pihak yang Tertutup Soal Kematian Anak Kasus Gagal Ginjal di JakartaM

Nasional
PDSI Minta Pemerintah Serius Dalami Kasus Gagal Ginjal Baru

PDSI Minta Pemerintah Serius Dalami Kasus Gagal Ginjal Baru

Nasional
Sandi Angkat Bicara Soal Anies Berutang Rp 50 Miliar

Sandi Angkat Bicara Soal Anies Berutang Rp 50 Miliar

Nasional
Indeks Persepsi Korupsi Turun, Jokowi: Jadi Masukan Pemerintah untuk Perbaiki Diri

Indeks Persepsi Korupsi Turun, Jokowi: Jadi Masukan Pemerintah untuk Perbaiki Diri

Nasional
Jokowi Minta RUU Perampasan Aset Segera Disahkan

Jokowi Minta RUU Perampasan Aset Segera Disahkan

Nasional
Sambangi Kantor Golkar, PKS Buka Pintu Kerja Sama

Sambangi Kantor Golkar, PKS Buka Pintu Kerja Sama

Nasional
Ketua KPK Rapat dengan Kapolda Papua dan BIN, Bahas Situasi di Papua

Ketua KPK Rapat dengan Kapolda Papua dan BIN, Bahas Situasi di Papua

Nasional
Jokowi Ingatkan Penegak Hukum Tidak Tebang Pilih Tangani Kasus Pidana

Jokowi Ingatkan Penegak Hukum Tidak Tebang Pilih Tangani Kasus Pidana

Nasional
Bareskrim Tangkap 4 Tersangka Pembuat Narkoba Jenis Ekstasi di Jakarta Pusat

Bareskrim Tangkap 4 Tersangka Pembuat Narkoba Jenis Ekstasi di Jakarta Pusat

Nasional
Bakal Bertemu PKS, Airlangga Sebut Tak Bicarakan Koalisi Perubahan

Bakal Bertemu PKS, Airlangga Sebut Tak Bicarakan Koalisi Perubahan

Nasional
Jokowi: Komitmen Pemerintah terhadap Pemberantasan Korupsi Tak Pernah Surut

Jokowi: Komitmen Pemerintah terhadap Pemberantasan Korupsi Tak Pernah Surut

Nasional
Erick Thohir Yakin di Bawah Komando Gus Yahya PBNU Terus Dukung Jokowi Wujudkan Persatuan

Erick Thohir Yakin di Bawah Komando Gus Yahya PBNU Terus Dukung Jokowi Wujudkan Persatuan

Nasional
Pesawat Susi Air Diduga Dibakar di Nduga, GPS Dibawa KKB ke Hutan

Pesawat Susi Air Diduga Dibakar di Nduga, GPS Dibawa KKB ke Hutan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.