Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 10/03/2022, 21:53 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berharap jika perombakan kabinet atau reshuffle kembali terjadi dalam waktu dekat akan bermanfaat terhadap kinerja pemerintah Joko Widodo dan Ma'ruf Amin.

Hal tersebut disampaikannya untuk menanggapi kabar reshuffle untuk mengakomodasi Partai Amanat Nasional (PAN) dalam kabinet.

"Enggak akan ada keberatan (PAN masuk). Yang penting performa kabinet lebih bagus," kata Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (10/3/2022).

Wakil Ketua MPR itu mengaku, PKB hingga kini tidak mengetahui kebenaran kabar akan adanya reshuffle pada akhir Maret 2022.

Meskipun, kabar tersebut justru disuarakan langsung oleh politisi PKB Luqman Hakim.

Baca juga: Surya Paloh: Sejauh Presiden Anggap Roda Pemerintahan Berjalan Efektif, Saya Tak Yakin Ada Reshuffle

Luqman mengaku menerima informasi bahwa PAN akan mendapatkan kursi menteri plus wakil menteri pada reshuffle kali ini.

Namun, Jazilul justru menilai reshuffle pada akhir Maret 2022 tidak akan ada.

"Memang ada reshuffle? Ah, enggak ada itu. Enggak ada," jawab Jazilul.

Kendati demikian, diakui Jazilul bahwa dirinya sempat menduga reshuffle akan terjadi dan bersamaan dengan pelantikan Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN).

Namun, pada hari ini Presiden Jokowi telah melantik Kepala Otorita IKN yaitu Bambang Susantono dan kenyataan tidak ada reshuffle.

Oleh karena itu, PKB memandang bahwa terkait reshuffle sepenuhnya adalah kewenangan Presiden Jokowi. Termasuk, menentukan siapa sosok yang akan menggantikan menteri, dan waktu pelaksanaan reshuffle.

"Dari awal PKB bilang, itu kewenangan Pak Jokowi," tegas anggota Komisi III DPR itu.

Baca juga: Isu Reshuffle Mencuat, Gerindra Fokus Jaga Kadernya di Kabinet

Diketahui, isu reshuffle kembali berhembus setelah beredar kabar bahwa Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bertemu Presiden Joko Widodo pada pekan lalu untuk membahas perombakan kabinet.

Zulkifli membantah dirinya bertemu dengan Jokowi. Ia pun mengeklaim partainya tidak mengharapkan kursi di kabinet karena reshuffle merupakan hak prerogatif presiden.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

2 Jenazah Pekerja Migran Dipulangkan Setiap Hari, Wapres: Kita Cegah PMI Ilegal

2 Jenazah Pekerja Migran Dipulangkan Setiap Hari, Wapres: Kita Cegah PMI Ilegal

Nasional
[POPULER NASIONAL] Kebuntuan Anies Baswedan | Blunder Prabowo Usulkan Proposal Damai Rusia-Ukraina

[POPULER NASIONAL] Kebuntuan Anies Baswedan | Blunder Prabowo Usulkan Proposal Damai Rusia-Ukraina

Nasional
Tanggal 11 Juni Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Juni Memperingati Hari Apa?

Nasional
BERITA FOTO: Megawati Ingin Ganjar Ditampilkan Otentik, Sosok Dekat dengan Rakyat

BERITA FOTO: Megawati Ingin Ganjar Ditampilkan Otentik, Sosok Dekat dengan Rakyat

Nasional
BERITA FOTO: Puan Bacakan Hasil Rakernas PDI-P, Menangkan Ganjar Sebagai Presiden di 2024

BERITA FOTO: Puan Bacakan Hasil Rakernas PDI-P, Menangkan Ganjar Sebagai Presiden di 2024

Nasional
BERITA FOTO: Puan Bocorkan Strategi Kampanye PDI-P di Pemilu 2024

BERITA FOTO: Puan Bocorkan Strategi Kampanye PDI-P di Pemilu 2024

Nasional
RUU Kesehatan Dikhawatirkan Tak Dapat Perhatian Penuh karena Kesibukan Pemilu 2024

RUU Kesehatan Dikhawatirkan Tak Dapat Perhatian Penuh karena Kesibukan Pemilu 2024

Nasional
Penyidik Polri Bantah Terima Suap Atas Perkara yang Dikondisikan AKBP Bambang Kayun

Penyidik Polri Bantah Terima Suap Atas Perkara yang Dikondisikan AKBP Bambang Kayun

Nasional
RUU Kesehatan Diharapkan Atur Pelayanan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

RUU Kesehatan Diharapkan Atur Pelayanan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Nasional
RUU Kesehatan Dinilai Perlu Menerapkan Perspektif Keadilan Gender, Ini Alasannya

RUU Kesehatan Dinilai Perlu Menerapkan Perspektif Keadilan Gender, Ini Alasannya

Nasional
Megawati Minta Kader PDI-P Citrakan Ganjar Menyatu dengan Rakyat

Megawati Minta Kader PDI-P Citrakan Ganjar Menyatu dengan Rakyat

Nasional
Wapres Enggan Komentari Penolakan Proposal Prabowo Soal Perdamaian Rusia-Ukraina

Wapres Enggan Komentari Penolakan Proposal Prabowo Soal Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Respons Kepala Bappenas, Wapres Yakin Prevalensi Stunting Turun 2024

Respons Kepala Bappenas, Wapres Yakin Prevalensi Stunting Turun 2024

Nasional
Calon Investor IKN Dijanjikan 'Tax Holiday' Lebihi Rata-rata Demi Tarik Investasi

Calon Investor IKN Dijanjikan "Tax Holiday" Lebihi Rata-rata Demi Tarik Investasi

Nasional
Peredaran Oli Palsu di Jatim Terungkap, Omzet Pelaku Rp 20 M Per Bulan

Peredaran Oli Palsu di Jatim Terungkap, Omzet Pelaku Rp 20 M Per Bulan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com