Saat wacana perpanjangan masa jabatan presiden dilontarkan NasDem, Jokowi bersikap tegas. Ia tidak setuju dengan usul tersebut.
Bahkan Jokowi menganggap pihak yang mengusulkan wacana presiden tiga periode ingin menjerumuskannya.
"Kalau ada yang usulkan itu, ada tiga (motif) menurut saya, ingin menampar muka saya, ingin cari muka, atau ingin menjerumuskan. Itu saja," ungkap Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/12/2019).
Baca juga: Presiden Jokowi: Pengusul Presiden 3 Periode Ingin Menampar Muka Saya
Jokowi menegaskan, sejak awal, ia sudah menyampaikan bahwa dirinya adalah produk pemilihan langsung berdasarkan UUD 1945 pasca-reformasi.
Dengan demikian, saat ada wacana untuk mengamendemen UUD 1945, Jokowi sudah menekankan agar tak melebar dari persoalan haluan negara.
"Sekarang kenyataannya begitu kan, (muncul usul) presiden dipilih MPR, presiden tiga periode. Jadi lebih baik enggak usah amendemen. Kita konsentrasi saja ke tekanan eksternal yang tidak mudah diselesaikan," tegasnya.
Wacana perpanjangan masa jabatan penguasa kembali bergulir awal tahun ini. Lagi-lagi, wacana dilontarkan oleh pihak dari pemerintahan Jokowi.
Diawali oleh pernyataan Kepala Badan Koordinasi Penanam Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia yang menyebut para pengusaha ingin penyelenggaraan pemilu ditunda dengan dalih Indonesia masih memerlukan waktu untuk memulihkan perekonomian nasional yang terdampak Pandemi Covid-19.
Wacana dari Bahlil dilanjutkan oleh sejumlah pimpinan partai politik koalisi Jokowi.
Tak tanggung-tanggung, 3 ketua umum parpol koalisi Jokowi kompak menyuarakan perpanjangan kekuasaan.
Bak paduan suara, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketum PAN Zulkifli Hasan "menyanyikan" nada yang sama soal isu ini.
Ada yang berargumen sama seperti Bahlil bahwa Indonesia masih butuh waktu untuk pemulihan ekonomi nasional sehingga lebih baik Pemilu 2024 diundur.
Namun ada juga yang membuka isu adanya aspirasi agar pemerintahan Jokowi berlanjut hingga 3 periode.
Isu ini kembali menuai kontroversi. Banyak yang mempertanyakan manuver para pimpinan koalisi pemerintah.