Salin Artikel

Ketika Jokowi Merasa Ditampar soal Wacana Presiden 3 Periode dan Sikap Diamnya Kini

Sebab sebelumnya Jokowi tegas melontarkan penolakan saat wacana presiden 3 periode bergulir.

Wacana mengenai perpanjangan masa jabatan presiden sudah sering kali mengemuka, bahkan sejak era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Di awal periode kedua Jokowi, wacana ini kembali muncul.

Isu soal perpanjangan masa jabatan presiden terlontar dalam kaitan rencana amandemen terbatas UUD 1945.

Ada yang mengusulkan masa jabatan presiden menjadi delapan tahun dalam satu periode. Ada pula yang mengusulkan masa jabatan presiden menjadi empat tahun dan bisa dipilih sebanyak tiga kali.

Usul lainnya, masa jabatan presiden menjadi lima tahun dan dapat dipilih kembali sebanyak tiga kali alias tiga periode. Sementara konstitusi sekarang mengatur, masa jabatan presiden yaitu 5 tahun dan maksimal hanya boleh 2 periode untuk tokoh yang sama.

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid pada akhir 2019 mengungkap usul penambahan masa jabatan presiden didorong oleh Fraksi NasDem.

Sekretaris Fraksi NasDem, Saan Mustopa tidak menampik pernyataan Hidayat Nur Wahid.

Saan mengatakan, meski belum diusulkan secara formal, namun Fraksi Partai Nasdem membuka wacana penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

"Ada wacana, kenapa tidak kita buka wacana (masa jabatan presiden) satu periode lagi menjadi tiga periode. apalagi dalam sistem negara yang demokratis kan masyarakat yang sangat menentukan," ujar Saan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/11/2019).

Menurut Saan, wacana penambahan masa jabatan presiden muncul dari pertimbangan efektivitas dan efisiensi suatu pemerintahan. Ia berpendapat, masa jabatan presiden saat ini perlu dikaji apakah memberikan pengaruh terhadap kesinambungan proses pembangunan nasional.

"Tentu ketika ingin mengubah masa jabatan presiden itu bukan soal misalnya 1 periode tujuh tahun atau 8 tahun, atau per periode 4 tahun. Tapi kira-kira masa jabatan presiden ini bisa enggak kesinambungan dalam soal proses pembangunan," kata Saan.

"Kalau kita punya seorang presiden yang baik, yang hebat, ternyata misalnya programnya belum selesai, tiba-tiba masa jabatannya habis, kan sayang. Ketika berganti akan ganti kebijakan, kesinambungannya kan terhenti," tambahnya.


Jokowi bersuara keras

Saat wacana perpanjangan masa jabatan presiden dilontarkan NasDem, Jokowi bersikap tegas. Ia tidak setuju dengan usul tersebut.

Bahkan Jokowi menganggap pihak yang mengusulkan wacana presiden tiga periode ingin menjerumuskannya.

"Kalau ada yang usulkan itu, ada tiga (motif) menurut saya, ingin menampar muka saya, ingin cari muka, atau ingin menjerumuskan. Itu saja," ungkap Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/12/2019).

Jokowi menegaskan, sejak awal, ia sudah menyampaikan bahwa dirinya adalah produk pemilihan langsung berdasarkan UUD 1945 pasca-reformasi.

Dengan demikian, saat ada wacana untuk mengamendemen UUD 1945, Jokowi sudah menekankan agar tak melebar dari persoalan haluan negara.

"Sekarang kenyataannya begitu kan, (muncul usul) presiden dipilih MPR, presiden tiga periode. Jadi lebih baik enggak usah amendemen. Kita konsentrasi saja ke tekanan eksternal yang tidak mudah diselesaikan," tegasnya.

Kini Jokowi diam

Wacana perpanjangan masa jabatan penguasa kembali bergulir awal tahun ini. Lagi-lagi, wacana dilontarkan oleh pihak dari pemerintahan Jokowi.

Diawali oleh pernyataan Kepala Badan Koordinasi Penanam Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia yang menyebut para pengusaha ingin penyelenggaraan pemilu ditunda dengan dalih Indonesia masih memerlukan waktu untuk memulihkan perekonomian nasional yang terdampak Pandemi Covid-19.

Wacana dari Bahlil dilanjutkan oleh sejumlah pimpinan partai politik koalisi Jokowi.

Tak tanggung-tanggung, 3 ketua umum parpol koalisi Jokowi kompak menyuarakan perpanjangan kekuasaan.

Bak paduan suara, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketum PAN Zulkifli Hasan "menyanyikan" nada yang sama soal isu ini.

Ada yang berargumen sama seperti Bahlil bahwa Indonesia masih butuh waktu untuk pemulihan ekonomi nasional sehingga lebih baik Pemilu 2024 diundur.

Namun ada juga yang membuka isu adanya aspirasi agar pemerintahan Jokowi berlanjut hingga 3 periode.

Isu ini kembali menuai kontroversi. Banyak yang mempertanyakan manuver para pimpinan koalisi pemerintah.


Demi kepentingan siapa para ketum koalisi Jokowi ini "menyanyikan" lagu perpanjangan masa kekuasaan?

"Jadi pertanyaan besar, ketua-ketua umum ini menyuarakan siapa gitu. Aspirasi Jokowi kah? Kalau aspirasi Jokowi sampai terakhir yang diketahui publik, (Jokowi) menolak, bahkan menuduh ada yang menjerumuskannya (dengan isi presiden 3 periode)," ujar Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya dalam perbincangan, Sabtu (26/2/2022).

"Kalau aspirasi publik, publik banyak yang menolak. Jadi jangan salahkan kalau ada yang berasumsi ini mereka lagi menyuarakan kepentingan sendiri untuk lebih lama menjadi menteri atau misalnya lebih lama menjadi anggota DPR," imbuhnya.

Airlangga kini menjadi Menteri Koordinator Perekonomian di pemerintahan Jokowi. Sementara Cak Imin adalah Wakil Ketua DPR, dan Zulkifli Hasan merupakan Wakil Ketua MPR.

Partai oposisi juga menyampaikan kecurigaannya bahwa wacana yang disampaikan trio ketum koalisi Jokowi adalah keinginan dari dalam pemerintah sendiri.

Partai Demokrat menduga kuat justru Jokowi sendiri yang sebenarnya menginginkan Pemilu 2024 ditunda. Sementara PKS menilai diamnya Jokowi menjadi pertanda dukungan terhadap wacana penundaan pemilu.

"Diamnya Pak Jokowi bisa multitafsir karena bisa dianggap mendukung penundaan pemilu. Terlebih, ide-ide tersebut muncul dari partai pendukung pemerintah," tukas Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kepada wartawan, Kamis (3/3/2022).

Sejak Bahlil melontarkan isu perpanjangan masa jabatan pemerintah pada Januari lalu, Jokowi memang belum mengambil sikap tegas.

Bahkan di saat isu semakin menjadi-jadi karena pernyataan 3 ketum koalisinya dalam durasi 3 hari berturut-turut soal isu penundaan Pemilu 2024 pada Februari 2022, Jokowi masih bergeming.

Jokowi pun dituntut untuk bersikap tegas jika memang tidak setuju dengan wacana perpanjangan masa jabatannya.

"Kalau Pak Jokowi tidak memiliki keinginan untuk memperpanjang, untuk menunda pemilu untuk tiga periode, seharusnya presiden bersikap clear, bersikap tegas, dan tidak bersikap diam atau mendiamkan," sebut Managing Director Paramadina Public Policy Institute, Khoirul Umam, Rabu (2/3/2022).

https://nasional.kompas.com/read/2022/03/04/12444201/ketika-jokowi-merasa-ditampar-soal-wacana-presiden-3-periode-dan-sikap

Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Akui Ada Pertimbangan Politik dalam 'Reshuffle' Kabinet

Jokowi Akui Ada Pertimbangan Politik dalam "Reshuffle" Kabinet

Nasional
MK Izinkan Menteri Nyapres Tak Mundur dari Kabinet, Bawaslu Akui ASN Rentan Dimobilisasi

MK Izinkan Menteri Nyapres Tak Mundur dari Kabinet, Bawaslu Akui ASN Rentan Dimobilisasi

Nasional
Usul Jabatan Gubernur Ditiadakan, Cak Imin: Ngumpulin Bupati Sudah Tak Didengar..

Usul Jabatan Gubernur Ditiadakan, Cak Imin: Ngumpulin Bupati Sudah Tak Didengar..

Nasional
Bacakan Duplik, Kubu Ricky Rizal Kutip Ayat di Al Qur’an soal Fitnah

Bacakan Duplik, Kubu Ricky Rizal Kutip Ayat di Al Qur’an soal Fitnah

Nasional
Jokowi Jelaskan Alasan 2 Menteri Nasdem Absen di Ratas Jelang Rabu Pon

Jokowi Jelaskan Alasan 2 Menteri Nasdem Absen di Ratas Jelang Rabu Pon

Nasional
Jawab soal Kabar 'Reshuffle' Rabu Pon, Jokowi: Ditunggu Saja Besok

Jawab soal Kabar "Reshuffle" Rabu Pon, Jokowi: Ditunggu Saja Besok

Nasional
Disebut Raja 'Conflict of Interest' oleh Faisal Basri, Moeldoko: Ngawur...

Disebut Raja "Conflict of Interest" oleh Faisal Basri, Moeldoko: Ngawur...

Nasional
Jokowi Ceritakan Pengalaman saat Pertama Hadapi Pandemi: Saya Gagap dan Bingung...

Jokowi Ceritakan Pengalaman saat Pertama Hadapi Pandemi: Saya Gagap dan Bingung...

Nasional
Jokowi: Saya ini Bukan Siapa-siapa dari Solo, 'Ndeso', tapi...

Jokowi: Saya ini Bukan Siapa-siapa dari Solo, "Ndeso", tapi...

Nasional
Perselisihan dengan PBNU Berlanjut, Kerja Politik PKB Jelang Pemilu Bisa Terganggu

Perselisihan dengan PBNU Berlanjut, Kerja Politik PKB Jelang Pemilu Bisa Terganggu

Nasional
UPDATE 31 Januari 2023: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 74,61 Persen, Ketiga 29,59 Persen

UPDATE 31 Januari 2023: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 74,61 Persen, Ketiga 29,59 Persen

Nasional
Ketua Komisi II DPR Dorong Pembentukan Pansus Revisi UU ASN

Ketua Komisi II DPR Dorong Pembentukan Pansus Revisi UU ASN

Nasional
Grace PSI: Nasib 'Legacy' Jokowi di Tangan 190 Juta Pemilih Muda

Grace PSI: Nasib "Legacy" Jokowi di Tangan 190 Juta Pemilih Muda

Nasional
Ma'ruf Amin, Megawati, hingga Menteri Kabinet Hadiri Malam Anugerah Satu Abad NU

Ma'ruf Amin, Megawati, hingga Menteri Kabinet Hadiri Malam Anugerah Satu Abad NU

Nasional
Deputi Pencegahan KPK Kaget Setengah Mati Tahu Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot

Deputi Pencegahan KPK Kaget Setengah Mati Tahu Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.