Ketika Jokowi Merasa Ditampar soal Wacana Presiden 3 Periode dan Sikap Diamnya Kini

JAKARTA, KOMPAS.com - Sikap diam Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai 3 ketua umum partai koalisinya kembali melemparkan wacana perpanjangan kekuasaan menjadi sorotan.

Sebab sebelumnya Jokowi tegas melontarkan penolakan saat wacana presiden 3 periode bergulir.

Wacana mengenai perpanjangan masa jabatan presiden sudah sering kali mengemuka, bahkan sejak era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Di awal periode kedua Jokowi, wacana ini kembali muncul.

Isu soal perpanjangan masa jabatan presiden terlontar dalam kaitan rencana amandemen terbatas UUD 1945.

Baca juga: 2 Sisi Wajah Pemerintah: Dulu Ngotot Pilkada 2020 di Tengah Pandemi, Kini Minta Pemilu 2024 Ditunda

Ada yang mengusulkan masa jabatan presiden menjadi delapan tahun dalam satu periode. Ada pula yang mengusulkan masa jabatan presiden menjadi empat tahun dan bisa dipilih sebanyak tiga kali.

Usul lainnya, masa jabatan presiden menjadi lima tahun dan dapat dipilih kembali sebanyak tiga kali alias tiga periode. Sementara konstitusi sekarang mengatur, masa jabatan presiden yaitu 5 tahun dan maksimal hanya boleh 2 periode untuk tokoh yang sama.

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid pada akhir 2019 mengungkap usul penambahan masa jabatan presiden didorong oleh Fraksi NasDem.

Sekretaris Fraksi NasDem, Saan Mustopa tidak menampik pernyataan Hidayat Nur Wahid.

Saan mengatakan, meski belum diusulkan secara formal, namun Fraksi Partai Nasdem membuka wacana penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

Baca juga: Nasdem Wacanakan Penambahan Masa Jabatan Presiden Jadi 3 Periode

"Ada wacana, kenapa tidak kita buka wacana (masa jabatan presiden) satu periode lagi menjadi tiga periode. apalagi dalam sistem negara yang demokratis kan masyarakat yang sangat menentukan," ujar Saan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/11/2019).

Menurut Saan, wacana penambahan masa jabatan presiden muncul dari pertimbangan efektivitas dan efisiensi suatu pemerintahan. Ia berpendapat, masa jabatan presiden saat ini perlu dikaji apakah memberikan pengaruh terhadap kesinambungan proses pembangunan nasional.

"Tentu ketika ingin mengubah masa jabatan presiden itu bukan soal misalnya 1 periode tujuh tahun atau 8 tahun, atau per periode 4 tahun. Tapi kira-kira masa jabatan presiden ini bisa enggak kesinambungan dalam soal proses pembangunan," kata Saan.

"Kalau kita punya seorang presiden yang baik, yang hebat, ternyata misalnya programnya belum selesai, tiba-tiba masa jabatannya habis, kan sayang. Ketika berganti akan ganti kebijakan, kesinambungannya kan terhenti," tambahnya.

Jokowi bersuara keras

Saat wacana perpanjangan masa jabatan presiden dilontarkan NasDem, Jokowi bersikap tegas. Ia tidak setuju dengan usul tersebut.

Bahkan Jokowi menganggap pihak yang mengusulkan wacana presiden tiga periode ingin menjerumuskannya.

"Kalau ada yang usulkan itu, ada tiga (motif) menurut saya, ingin menampar muka saya, ingin cari muka, atau ingin menjerumuskan. Itu saja," ungkap Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/12/2019).

Baca juga: Presiden Jokowi: Pengusul Presiden 3 Periode Ingin Menampar Muka Saya

Jokowi menegaskan, sejak awal, ia sudah menyampaikan bahwa dirinya adalah produk pemilihan langsung berdasarkan UUD 1945 pasca-reformasi.

Dengan demikian, saat ada wacana untuk mengamendemen UUD 1945, Jokowi sudah menekankan agar tak melebar dari persoalan haluan negara.

"Sekarang kenyataannya begitu kan, (muncul usul) presiden dipilih MPR, presiden tiga periode. Jadi lebih baik enggak usah amendemen. Kita konsentrasi saja ke tekanan eksternal yang tidak mudah diselesaikan," tegasnya.

Kini Jokowi diam

Wacana perpanjangan masa jabatan penguasa kembali bergulir awal tahun ini. Lagi-lagi, wacana dilontarkan oleh pihak dari pemerintahan Jokowi.

Diawali oleh pernyataan Kepala Badan Koordinasi Penanam Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia yang menyebut para pengusaha ingin penyelenggaraan pemilu ditunda dengan dalih Indonesia masih memerlukan waktu untuk memulihkan perekonomian nasional yang terdampak Pandemi Covid-19.

Wacana dari Bahlil dilanjutkan oleh sejumlah pimpinan partai politik koalisi Jokowi.

Tak tanggung-tanggung, 3 ketua umum parpol koalisi Jokowi kompak menyuarakan perpanjangan kekuasaan.

Baca juga: Soal Wacana Penundaan Pemilu, Azyumardi: Saya Melihat Gejalanya, Perkataan Jokowi Selalu Berlawanan dengan Tindakan

Bak paduan suara, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketum PAN Zulkifli Hasan "menyanyikan" nada yang sama soal isu ini.

Ada yang berargumen sama seperti Bahlil bahwa Indonesia masih butuh waktu untuk pemulihan ekonomi nasional sehingga lebih baik Pemilu 2024 diundur.

Namun ada juga yang membuka isu adanya aspirasi agar pemerintahan Jokowi berlanjut hingga 3 periode.

Isu ini kembali menuai kontroversi. Banyak yang mempertanyakan manuver para pimpinan koalisi pemerintah.

Demi kepentingan siapa para ketum koalisi Jokowi ini "menyanyikan" lagu perpanjangan masa kekuasaan?

"Jadi pertanyaan besar, ketua-ketua umum ini menyuarakan siapa gitu. Aspirasi Jokowi kah? Kalau aspirasi Jokowi sampai terakhir yang diketahui publik, (Jokowi) menolak, bahkan menuduh ada yang menjerumuskannya (dengan isi presiden 3 periode)," ujar Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya dalam perbincangan, Sabtu (26/2/2022).

"Kalau aspirasi publik, publik banyak yang menolak. Jadi jangan salahkan kalau ada yang berasumsi ini mereka lagi menyuarakan kepentingan sendiri untuk lebih lama menjadi menteri atau misalnya lebih lama menjadi anggota DPR," imbuhnya.

Airlangga kini menjadi Menteri Koordinator Perekonomian di pemerintahan Jokowi. Sementara Cak Imin adalah Wakil Ketua DPR, dan Zulkifli Hasan merupakan Wakil Ketua MPR.

Partai oposisi juga menyampaikan kecurigaannya bahwa wacana yang disampaikan trio ketum koalisi Jokowi adalah keinginan dari dalam pemerintah sendiri.

Baca juga: 3 Ketum Koalisi Jokowi Bicara Perpanjangan Kekuasaan 3 Hari Berturut-turut, Suarakan Siapa?

Partai Demokrat menduga kuat justru Jokowi sendiri yang sebenarnya menginginkan Pemilu 2024 ditunda. Sementara PKS menilai diamnya Jokowi menjadi pertanda dukungan terhadap wacana penundaan pemilu.

"Diamnya Pak Jokowi bisa multitafsir karena bisa dianggap mendukung penundaan pemilu. Terlebih, ide-ide tersebut muncul dari partai pendukung pemerintah," tukas Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kepada wartawan, Kamis (3/3/2022).

Sejak Bahlil melontarkan isu perpanjangan masa jabatan pemerintah pada Januari lalu, Jokowi memang belum mengambil sikap tegas.

Baca juga: KSP: Isu Jabatan Presiden Tiga Periode untuk Menjerumuskan Jokowi

Bahkan di saat isu semakin menjadi-jadi karena pernyataan 3 ketum koalisinya dalam durasi 3 hari berturut-turut soal isu penundaan Pemilu 2024 pada Februari 2022, Jokowi masih bergeming.

Jokowi pun dituntut untuk bersikap tegas jika memang tidak setuju dengan wacana perpanjangan masa jabatannya.

"Kalau Pak Jokowi tidak memiliki keinginan untuk memperpanjang, untuk menunda pemilu untuk tiga periode, seharusnya presiden bersikap clear, bersikap tegas, dan tidak bersikap diam atau mendiamkan," sebut Managing Director Paramadina Public Policy Institute, Khoirul Umam, Rabu (2/3/2022).