Menanti Ketegasan Jokowi soal Gaduh Isu Penundaan Pemilu...

Yunarto juga mempertanyakan klaim dari para ketum koalisi Jokowi yang menyebut bahwa perpanjangan kekuasaan adalah aspirasi dari masyarakat. Sebab berdasarkan berbagai hasil survei, mayoritas masyarakat menolak wacana presiden 3 periode.

Dia pun menduga isu ini dilontarkan demi kepentingan sejumlah elite politik yang berkuasa di pemerintahan Jokowi.

Dibantah Istana

Meski telah menyampaikan usulan, Muhaimin mengaku pandangannya ini belum dibicarakan dengan pihak Istana.

Ia juga membantah adanya keterlibatan Istana atau arahan pemerintah dalam hal ini.

Baca juga: Saat PAN, PKB, dan Golkar Satu Suara Soal Perpanjangan Jabatan Presiden...

"Belum. Kita (berkomunikasi) dengan para ketua umum (partai politik) dulu, baru nanti setelah ketua-ketua umum bagus, kita (komunikasi) ke Istana," ujar Muhaimin pada Rabu (2/3/2022).

Sebelumnya, Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Faldo Maldini sempat membantah bahwa pemerintah punya andil dalam memobilisasi deklarasi elite partai terkait usulan perpanjangan masa jabatan presiden.

Faldo mengatakan, pekerjaan pemerintah saat ini terlalu banyak sehingga tak ada waktu melakukan hal-hal di luar tugas negara. Namun, menurut dia, hal ini bakal ditampung sebagai sebuah aspirasi.

"Sebagaimana pemerintah menampung berbagai masukan yang selama ini diterima dari masyarakat dan semua partai politik," kata Faldo melalui keterangan tertulis, Senin (28/2/2022).

"Ini tidak ada kaitannya dengan pemerintah, apalagi dikaitkan dengan transaksi politik. Jadi, jangan sampai (pemerintah) diseret-seret," ucap dia.

Mufakat jahat

Sementara, Managing Director Paramadina Public Policy Institute, Khoirul Umam menilai, usulan penundaan Pemilu 2024 merupakan bentuk mufakat jahat. Sebab, isu serupa sudah berkali-kali dilemparkan ke publik.

Baca juga: Cak Imin Bantah Diarahkan Istana untuk Usulkan Penundaan Pemilu

"Kami melihat bahwa wacana terkait dengan pengunduran atau penundaan Pemilu 2024 ini semacam merepresentasikan permufatakan jahat," ujar Umam dalam diskusi daring Paramadina Democracy Forum, Rabu (2/3/2022).

Umam berpendapat, usulan penundaan Pemilu 2024 disampaikan secara sistematis.

Mulanya, usul ini diungkapkan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia. Bahlil kala itu sempat mengatakan bahwa sejumlah pengusaha berharap Pemilu Presiden 2024 diundur.

Namun, wacana itu seolah sempat terbantahkan dengan keputusan pemerintah, DPR, dan penyelenggara pemilu yang memutuskan Pemilu 2024 diselenggarakan pada 14 Februari 2024.

Namun kini, usul penundaan pemilu kembali digulirkan sejumlah elite partai politik.

Baca juga: Tuduhan Istana Gerakkan Elite untuk Tunda Pemilu, Stafsus Mensesneg: Jangan Seret-seret!

"Kalau kita lihat, pola yang dilakukan cukup sistematis. Pertama disampaikan oleh menteri, kemudian resistensinya cukup besar karena tidak begitu memiliki power politik yang memadai. Tapi kedua dilakukan secara serempak oleh partai-partai politik, ketua umum partai politik," kata Umam.

Umam pun menduga usulan ini memang dijalankan oleh orang-orang di lingkaran Istana. Sebab, memiliki pola yang terus berulang.

Dalam kesempatan yang sama, Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Azyumardi Azra, mengatakan, usul penundaan Pemilu 2024 sarat dengan kepentingan politik.

Isu pandemi kembali jadi senjata, padahal saat Pilkada 2020 pemerintah berkukuh menyelenggarakannya di tengah pandemi.