KPK yang Tak Mau Eks Pegawai Kembali...

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan peraturan baru tentang kepegawaian.

Aturan itu tertuang dalam Peraturan Komisi (Perkom) Nomor 1 Tahun 2022 yang telah diundangkan pada 27 Januari 2022.

Sekretaris Jenderal KPK Cahya Harefa menyebut Perkom itu dibuat karena aturan kepegawaian KPK yang lama sudah tak relevan semenjak munculnya revisi Undang-Undang KPK yaitu UU Nomor 19 Tahun 2019.

Sebab dalam UU KPK terbaru para pegawai KPK statusnya mesti dialihkan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Cahya menerangkan Perkom Nomor 1 Tahun 2022 dibuat dengan merujuk pada UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil serta PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“KPK juga dapat melakukan pengadaan pegawai setelah memperoleh ketetapan dari Kementerian PAN dan RB, dengan tetap mengacu pada standar kompetensi jabatannya,” kata Cahya pada Kompas.com, Jumat (11/2/2022).

Baca juga: Firli Terbitkan Peraturan: KPK Tidak Terima Pegawai yang Pernah Dipecat

Adapun pada Pasal 11 Ayat (1) Perkom Nomor 1 Tahun 2022 itu disebutkan empat ketentuan untuk bergabung menjadi pegawai KPK sebagai berikut:

a. tidak sedang dalam proses pemeriksaan dan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dan/atau etik dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terakhir,

b. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggora Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai Komisi atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta,

c. mendapat ijin dari pimpinan instansi induk, dan,

d. dinyatakan lulus seleksi.

Namun sejumlah pihak mengkritik munculnya Perkom baru khususnya pada huruf b dalam Pasal 11 Ayat (1) tersebut

Diselundupkan

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menilai Pasal 11 Ayat (1) huruf b sengaja diselundupkan oleh Pimpinan KPK untuk menjegal eks pegawai yang diberhentikan karena tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) medio 2021 lalu.

Satu-satunya cara untuk mengembalikan eks pegawai itu bisa bergabung kembali ke KPK adalah dengan merevisi Perkom tersebut.

Namun Kurnia pesimistis hal itu bisa dilakukan selama Ketua KPK Firli Bahuri masih menjabat.