Berbagai Temuan Terkait Kelangkaan dan Tingginya Harga Minyak Goreng

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejak awal tahun 2022 harga minyak goreng melambung tinggi dan persediaannya terbatas.

Pemerintah melalu Kementerian Perdagangan (Kemendag) kemudian melakukan intervensi dengan menyetarakan standar harga setiap minyak goreng dengan menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET).

Kebijakan itu tertuang dalam Permendag Nomor 6 Tahun 2022. Dalam aturan tersebut tertulis harga minyak goreng curah Rp 11.500 per liter, minyak goreng kemasan Rp 13.500 per liter dan minyak goreng kemasan premium Rp 14.000 per liter.

Aturan itu berlaku sejak 1 Februari lalu. Namun proses implementasinya di lapangan belum sesuai harapan.

Polri, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menemukan sejumlah fakta yakni adanya dugaan penimbunan, pengalihan, hingga keterlambatan distribusi.

Baca juga: Trik Supermarket Nakal Raup Untung dari Kelangkaan Minyak Goreng, Bikin Emak-emak Pusing

Stok di peritel modern kecil cenderung kosong

Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri melakukan pengecekan ketersediaan, distribusi dan harga minyak goreng di wilayah Jabodetabek.

Ketua Satgas Pangan Polri Brigjen Pol Whisnu Hermawan menyatakan stok minyak goreng di peritel modern kecil cenderung kosong.

Kekosongan itu, kata Whisnu, akibat keterlambatan pengiriman minyak goreng dari distributor.

“Penyebab kekosongan stok, dikarenakan terlambatnya pengiriman minyak goreng dari distributor dan tingginya antusias masyarakat untuk membeli minyak goreng:” sebutnya.

Namun Whisnu menyampaikan stok minyak goreng di peritel modern besar seperti Lotte Mart dan Hyper Mart dalam batas aman.

Baca juga: Mengusut Langka dan Mahalnya Minyak Goreng, dari Penimbunan sampai Panic Buying

Penimbunan, pengalihan dan panic buying

Anggota ORI Yeka Hendra Fatika mengungkap temuan fakta tentang adanya indikasi oknum-oknum tertentu melakukan penimbunan dan pengalihan penjualan minyak goreng.

Yeka menerangkan penimbunan itu memicu panic buying masyarakat karena resah dengan minimnya stok minyak goreng di pasaran.

“Begitu ada intervensi (pemerintah) membuat shock market, dan menimbulkan penimbunan,” katanya.