Kompas.com - 30/01/2022, 17:08 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron mengingatkan pemerintah untuk serius dalam menguasai sumber daya alam untuk hajat hidup orang banyak.

Hal ini ditegaskannya mengingat beberapa waktu terakhir, fenomena kelangkaan minyak goreng di sejumlah wilayah justru terjadi setelah pemerintah mengeluarkan kebijakan satu harga menjadi Rp 14.000 per liter.

"Saya mengingatkan pemerintah pentingnya negara menguasai sumber daya alam dan hajat hidup masyarakat, dan di sinilah pentingnya negara hadir melalui BUMN (Badan Usaha Milik Negara)," kata Herman dihubungi Kompas.com, Minggu (30/1/2022).

Baca juga: Pimpinan DPR Minta Pemerintah Lanjutkan Intervensi Harga Minyak Goreng

Bukan tanpa alasan, Herman melihat salah satu faktor kelangkaan minyak goreng karena negara melalui BUMN hanya menguasai 5 persen produk minyak sawit mentah (CPO) secara nasional.

Ia mempertanyakan bagaimana langkah-langkah negara untuk melawan pasar bebas di tengah gempuran kekuasaan swasta di level internasional.

"Bagaimana melawan pasar bebas yang dikuasai swasta jika negara hanya mampu 5 persen ketika harga internasional tinggi," jelasnya.

Atas fenomena ini, Herman menyarankan agar semua kembali kepada amanah konstitusi Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 33 ayat 2.

Dalam pasal itu berbunyi "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara,".

"Dan Pasal 33 ayat 3, 'Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat," tutur Herman.

Herman mengingatkan pemerintah bahwa situasi kenaikan harga minyak goreng yang berujung pada kelangkaan kerap kali terjadi.

Bahkan, menurutnya tak hanya minyak goreng, melainkan sejumlah komoditas sumber daya alam juga sempat mengalami kenaikan.

"Pernah terjadi juga dengan gula putih, garam, dan komoditas lainnya. Dan jika tidak ada perbaikan penguasaan hajat hidup masyarakat, hal ini akan terus terjadi," pungkasnya.

Diberitakan, hingga kini masyarakat masih mengeluhkan kelangkaan minyak goreng satu harga yang dibanderol Rp 14.000 per liter di pasaran.

Baca juga: Minyak Goreng Langka Meski Sudah Satu Harga, Anggota DPR: Pemerintah dan Pelaku Industri Perlu Duduk Bersama

Masih banyak masyarakat yang mengaku belum kebagian minyak goreng murah yang dijual di ritel modern padahal program minyak goreng satu harga ini sudah berlangsung satu minggu lalu.

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tata Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan Veri Anggrijono mengatakan, langkanya minyak goreng Rp 14.000 per liter di pasar lantaran adanya panic buying dari masyarakat.

"Kan sekarang orang masih pada panic buying. Lihat aja meskipun pembeliannya sudah dibatasi 2 pouch per orang tapi ada aja yang keluarga lain yang disuruh untuk membeli padahal masih satu keluarga, jadi satu keluarga itu bisa beli minyak goreng sampai 10 liter," ujar Veri saat dihubungi Kompas.com, Jumat (28/1/2022).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Pimpin Upacara Parade Senja di Kemenhan

Jokowi Pimpin Upacara Parade Senja di Kemenhan

Nasional
Mahfud MD: Insya Allah Akhir Tahun RKUHP Akan Diundangkan

Mahfud MD: Insya Allah Akhir Tahun RKUHP Akan Diundangkan

Nasional
Kena 'Bully' Netizen usai Laporkan Mamat Alkatiri, ke Polisi Hillary Brigitta: Saya Bangga Jadi Baper

Kena "Bully" Netizen usai Laporkan Mamat Alkatiri, ke Polisi Hillary Brigitta: Saya Bangga Jadi Baper

Nasional
Istana: Jangan Dibiasakan 'Nge-prank' Aparat Penegak Hukum

Istana: Jangan Dibiasakan "Nge-prank" Aparat Penegak Hukum

Nasional
Pemerintah Akan Bentuk Badan Usaha Milik Otorita di IKN

Pemerintah Akan Bentuk Badan Usaha Milik Otorita di IKN

Nasional
Jokowi Akan Pimpin Langsung Jajak Pasar kepada Calon Investor IKN

Jokowi Akan Pimpin Langsung Jajak Pasar kepada Calon Investor IKN

Nasional
Jokowi Digugat soal Ijazah Palsu, Istana: Kalau Tak Disertai Bukti, Gugatan Mengada-ada

Jokowi Digugat soal Ijazah Palsu, Istana: Kalau Tak Disertai Bukti, Gugatan Mengada-ada

Nasional
Malam Ini, TGIPF Rapat Perdana Bahas Kerusuhan di Stadion Kanjuruhan

Malam Ini, TGIPF Rapat Perdana Bahas Kerusuhan di Stadion Kanjuruhan

Nasional
Deklarasi PSI buat Ganjar Maju Pilpres Dinilai Hanya untuk Cari Perhatian

Deklarasi PSI buat Ganjar Maju Pilpres Dinilai Hanya untuk Cari Perhatian

Nasional
Jaksa Verifikasi Barang Bukti Kasus Brigadir J, Disimpan di 6 Boks Kontainer

Jaksa Verifikasi Barang Bukti Kasus Brigadir J, Disimpan di 6 Boks Kontainer

Nasional
UPDATE 4 Oktober 2022: Bertambah 1.851, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.437.750

UPDATE 4 Oktober 2022: Bertambah 1.851, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.437.750

Nasional
Pemerintah Susun PP Atur Insentif bagi Pelaku Usaha di IKN

Pemerintah Susun PP Atur Insentif bagi Pelaku Usaha di IKN

Nasional
Bambang Pacul Pertanyakan Maksud Ganjar Posting Foto di Bawah Baliho Puan: Siap Tidur Apa Siap Gerak?

Bambang Pacul Pertanyakan Maksud Ganjar Posting Foto di Bawah Baliho Puan: Siap Tidur Apa Siap Gerak?

Nasional
Kontradiksi PSI: Siang Kritik Deklarasi Capres, Sore Umumkan Dukungan buat Ganjar

Kontradiksi PSI: Siang Kritik Deklarasi Capres, Sore Umumkan Dukungan buat Ganjar

Nasional
Soal Pansus Tragedi Kanjuruhan, Puan Maharani: Saya Minta Hargai Dulu Tim Independen Pemerintah

Soal Pansus Tragedi Kanjuruhan, Puan Maharani: Saya Minta Hargai Dulu Tim Independen Pemerintah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.