Kritik Faisal Basri soal Proyek IKN yang Bebani APBN hingga Peluang Jadi Skandal

Kompas.com - 23/01/2022, 12:57 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom senior Faisal Basri mengkritik pemerintah yang ia nilai tak memiliki rencana matang terkait proyek pembangunan ibu kota negara (IKN) baru.

Faisal menyoroti soal ketidakjelasan skema pembiayaan proyek tersebut. Awalnya, pemerintah tidak akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Namun kemudian, pemerintah mengumumkan skema pembiayaan pembangunan IKN Nusantara hingga 2024 akan lebih banyak dibebankan pada APBN, yakni 53,3 persen.

Sisanya, dana didapat dari Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), swasta, dan BUMN sebesar 46,7 persen.

Bahkan, anggaran pemindahan IKN pada 2022 akan menggunakan dana Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Baca juga: Faisal Basri Singgung Pembiayaan Proyek IKN: Dulu Bilangnya Tak Pakai APBN, Sekarang?

"Jadi, bukan hanya meleset. Ini menandakan bahwa semuanya tidak dikerjakan dengan baik. Berarti informasi yang didapat Pak Jokowi itu ngawur," ujar Faisal, dikutip Kompas TV, Sabtu (22/1/2022).

Menurut Faisal, tak ada jalan selain menunda proyek pembangunan. Apalagi, pemindahan ibu kota ini dinilai tanpa partisipasi publik yang memadai.

"Harusnya kan oke kita tunda, kita persiapkan dengan baik dulu, kita bikin rencana induk yang bermartabat," ujar Faisal.

"Ingat lho, logikanya ini harus referendum, ditanya ke rakyat, rakyat mau pindah ibu kota atau tidak?" lanjutnya.

Peluang jadi skandal

Pakar ekonomi dari Universitas Indonesia ini mengingatkan, bukan kali ini saja Presiden Joko Widodo berjanji tak akan membebani APBN dengan proyek pembangunan.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.