JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri tak habis pikir, pemerintah akan menggunakan dana PEN (pemulihan ekonomi nasional) untuk megaproyek ibu kota negara (IKN) baru.
"PEN lho ini. Apakah ibu kota baru bisa memulihkan ekonomi nasional dari Covid-19? Ya tidak bisa," tegas Faisal kepada Kompas TV dikutip pada Jumat (21/1/2022).
Faisal menjelaskan, saat ini ada 52,8 persen penduduk Indonesia yang statusnya ekonominya tidak aman.
Itu artinya, separuh lebih penduduk Indonesia dalam keadaan miskin absolut, miskin, nyaris miskin, dan rentan miskin secara finansial.
Baca juga: Faisal Basri Singgung Pembiayaan Proyek IKN: Dulu Bilangnya Tak Pakai APBN, Sekarang?
Negara semestinya membangun untuk menyelamatkan penduduknya, meningkatkan harkat dan martabatnya, dan melindungi segenap tumpah darah.
Dihadapkan dengan kondisi seperti ini, pembangunan ibu kota baru tentu sama sekali tidak mendesak.
"Itu yang ada di depan mata, oleh karena itu (proyek) ibu kota (seharusnya) bisa ditunda," ujar Faisal.
Padahal, rezim Joko Widodo juga yang mengatur bahwa dana PEN hanya boleh dipakai untuk beberapa kepentingan fundamental, melalui UU Nomor 2 Tahun 2020.
Baca juga: Faisal Basri Singgung Pembiayaan Proyek IKN: Dulu Bilangnya Tak Pakai APBN, Sekarang?
Dalam beleid itu, dana PEN diatur penggunaannya untuk, di antaranya, penyelamatan perekonomian nasional, perlindungan dan peningkatan kegiatan ekonomi usaha masyarakat serta menjaga stabilitas sistem keuangan dan perekonomian nasional.
"Mau bangun ibu kota tahun ini juga (tapi) dananya enggak jelas, baru akan dicari," kata Faisal mengkritik.
Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!
Syarat & KetentuanSegera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.