Kompas.com - 20/01/2022, 15:56 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Polisi Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Kepulauan Riau (Kepri) menangkap dua tersangka jaringan pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal ke Malaysia.

Dua tersangka, berinisial I dan R, itu berupaya menyelundupkan 22 PMI secara ilegal ke Malaysia pada Minggu (16/1/2022).

"Dua orang tersangka Inisial I dan R yang merupakan jaringan dalam pengiriman PMI ke Malaysia berhasil diamankan oleh Ditpolairud Polda Kepri," Kasubditgakkum Ditpolairud Polda Kepri AKBP Nanang Indra Bakti dalam keterangan tertulisnya, Kamis (20/1/2022) sekitar 12.30 WIB.

Baca juga: Polri Dalami Dugaan Keterlibatan Oknum Polisi Terkait Pengiriman PMI Ilegal ke Malaysia

Nanang mengungkapkan, sebanyak 11 orang PMI yang tidak memiliki dokumen resmi untuk bekerja ditemukan dalam sebuah rumah kosong di Pulau Juda Kecamatan, Moro Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri.

Kemudian berdasarkan hasil pendalaman, tim menggeledah rumah milik tersangka I yang ada di Pulau Pasai Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun yang diduga sebagai tempat penampungan Pekerja Migran Indonesia.

"Di rumah tersebut tim tidak menemukan PMI dikarenakan telah melarikan diri sebelum tim datang," imbuhnya.

Dalam rumah itu polisi menemukan satu unit speedboat warna biru tanpa nama.

Polisi juga menangkap tersangka I dan membawanya ke Mako Ditpolairud Polda Kepri guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Lalu, pada 17 Januari 2022 sekitar pukul 10.00 WIB, menurut Nanang, tim mendapatkan informasi bahwa ada sejumlah PMI ilegal yang ditampung di rumah R telah diberangkatkan dari Pulau Pasai Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun menuju Batam dengan menumpang speedboat.

Polisi pun menemukan empat PMI ilegal di Pelabuhan Sagulung Batam.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendag Klaim Harga Migor Sudah Rp 14.000, Ikatan Pedagang Pasar: Kami Tentang, Faktanya Tak Seperti Itu

Mendag Klaim Harga Migor Sudah Rp 14.000, Ikatan Pedagang Pasar: Kami Tentang, Faktanya Tak Seperti Itu

Nasional
5 Eks Pejabat Kemendag-Kemenperin Diperiksa Terkait Dugaan Korupsi Impor Garam Tahun 2016-2022

5 Eks Pejabat Kemendag-Kemenperin Diperiksa Terkait Dugaan Korupsi Impor Garam Tahun 2016-2022

Nasional
Diprotes Mahasiswa hingga LSM, Pasal Penghinaan untuk Penguasa Masih Ada di RKUHP

Diprotes Mahasiswa hingga LSM, Pasal Penghinaan untuk Penguasa Masih Ada di RKUHP

Nasional
PPATK: Putaran Dana Donasi ACT Capai Rp 1 Triliun Per Tahun

PPATK: Putaran Dana Donasi ACT Capai Rp 1 Triliun Per Tahun

Nasional
Kepala Otorita Janji Warga di Sekitar IKN Tak Hanya Jadi Penonton Pembangunan

Kepala Otorita Janji Warga di Sekitar IKN Tak Hanya Jadi Penonton Pembangunan

Nasional
Temuan PPATK, ACT Sengaja Himpun Dana Donasi Demi Raup Keuntungan

Temuan PPATK, ACT Sengaja Himpun Dana Donasi Demi Raup Keuntungan

Nasional
Survei PWS: Prabowo Urutan Pertama Menteri dengan Kinerja Paling Baik

Survei PWS: Prabowo Urutan Pertama Menteri dengan Kinerja Paling Baik

Nasional
PPATK Duga Ada Aliran Transaksi Keuangan ACT ke Anggota Al-Qaeda

PPATK Duga Ada Aliran Transaksi Keuangan ACT ke Anggota Al-Qaeda

Nasional
Peneliti LSI Denny JA: Jelang Pemilu, Poros Ketiga Masih Susah Terbentuk

Peneliti LSI Denny JA: Jelang Pemilu, Poros Ketiga Masih Susah Terbentuk

Nasional
Pemerintah dan DPR Didesak Buka Pembahasan RKUHP

Pemerintah dan DPR Didesak Buka Pembahasan RKUHP

Nasional
Pemerintah Masukkan Penjelasan Kritik dalam Pasal 218 RKUHP

Pemerintah Masukkan Penjelasan Kritik dalam Pasal 218 RKUHP

Nasional
Soal Pelantikan Achmad Marzuki, Dasco Tegaskan Penunjukan Pj Kepala Daerah Harus Pertimbangkan Aspirasi Rakyat

Soal Pelantikan Achmad Marzuki, Dasco Tegaskan Penunjukan Pj Kepala Daerah Harus Pertimbangkan Aspirasi Rakyat

Nasional
Harga Mati Usung AHY Dinilai Jadi Penyebab Demokrat Ditolak Golkar hingga PDI-P untuk Koalisi

Harga Mati Usung AHY Dinilai Jadi Penyebab Demokrat Ditolak Golkar hingga PDI-P untuk Koalisi

Nasional
Politikus PPP Bantah DPR-Pemerintah Tak Terbuka soal Revisi RKUHP

Politikus PPP Bantah DPR-Pemerintah Tak Terbuka soal Revisi RKUHP

Nasional
Izinnya Dicabut Kemensos, ACT Akan Buka Suara Sore Ini

Izinnya Dicabut Kemensos, ACT Akan Buka Suara Sore Ini

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.