Fakta Terkini Ibu Kota Baru di Kalimantan, Salah Satunya Kepala Daerah Diangkat Presiden

Kompas.com - 24/12/2021, 05:27 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ibu kota negara baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, menjadi perbincangan hangat usai desainnya dipamerkan oleh Presiden Joko Widodo.

Jokowi memamerkan desain ibu kota negara baru melalui video yang ditayangkan dalam acara puncak Hari Ulang Tahun ke-7 Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Rabu (22/12/2021).

Baca juga: Pemindahan Ibu Kota Negara Baru Juga Perhatikan Warga Sekitar, Bappenas: Kita Bukan Pindah di Ruang Hampa

Sebelum menayangkan video itu, Jokowi berpesan ke masyarakat agar tak memandang ibu kota baru dari sisi fisiknya. Sebab, pemindahan ibu kota bertujuan mengubah pola pikir dan pola kerja.

"Saya membawakan sedikit ibu kota baru, tetapi jangan dilihat fisiknya karena kita berpindah ke sana ini ingin mengubah mindset kita, mengubah cara kerja kita, mengubah cara kerja birokrasi agar lebih efisien dan lebih baik," kata Jokowi.

Baca juga: Kantor Presiden dan Wapres Mulai Pindah Sebelum 2024 ke Ibu Kota Baru

Video animasi itu dibuka dengan pemandangan sungai dan hutan. Setelahnya, video menampilkan sudut-sudut ibu kota.

Ditampilkan pula sejumlah fasilitas yang bakal tersedia seperti observation deck dan beberapa moda transportasi, antara lain trem dan kereta.

Video juga menampilkan istana negara yang bentuknya disebut-sebut menyerupai burung Garuda.

Baca juga: Kementerian-kementerian Ini Bakal Pindah Lebih Dulu ke Ibu Kota Baru

Di sepanjang video terlihat bahwa ibu kota baru akan memiliki cukup banyak trotoar serta pepohonan yang rimbun. Selain itu, terdapat beberapa waduk serta pembangkit listrik tenaga angin.

Dalam berbagai kesempatan, presiden menegaskan bahwa rencana pembangunan ibu kota negara baru akan terus berlanjut sekalipun dalam situasi pandemi.

Berikut fakta-fakta terbaru soal ibu kota negara baru:

1. Regulasi target disahkan 2022

Pada akhir September lalu, pemerintah menyerahkan surat presiden (surpres) dan draf Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) ke DPR.

DPR pun telah membentuk panitia khusus (Pansus) RUU IKN untuk membahas rancangan UU tersebut.

Baca juga: Miftachul Akhyar Kembali Terpilih sebagai Rais Aam PBNU Periode 2021-2026

Ketua Pansus RUU IKN Ahmad Doli Kurnia menargetkan, RUU Ibu Kota Negara dapat disahkan pada awal 2022 mendatang.

RUU IKN sendiri terdiri dari 8 bab dan 34 pasal yang mengatur sejumlah hal antara lain mengenai visi ibu kota negara, bentuk pengorganisasian dan pengelolaan ibu kota negara, serta tahap pemidahan dan pembiayaannya.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kakak Bupati Langkat Disebut Bisa Atur Tender Proyek, Hanya Menangkan Perusahaan Pribadi dan Orang Terdekat Terbit

Kakak Bupati Langkat Disebut Bisa Atur Tender Proyek, Hanya Menangkan Perusahaan Pribadi dan Orang Terdekat Terbit

Nasional
Muncul Istilah 'Ring 1' di Kasus Bupati Langkat, Berisi Orang Dekat Terbit Perangin-angin

Muncul Istilah "Ring 1" di Kasus Bupati Langkat, Berisi Orang Dekat Terbit Perangin-angin

Nasional
PKS Ajukan Judicial Review Presidential Threshold ke MK, HNW: Membuktikan Parpol Peduli pada Rakyat

PKS Ajukan Judicial Review Presidential Threshold ke MK, HNW: Membuktikan Parpol Peduli pada Rakyat

Nasional
Peneliti LSI: Poros PDI-P Cenderung Unggul di Kelompok Pendapatan dan Pendidikan Rendah

Peneliti LSI: Poros PDI-P Cenderung Unggul di Kelompok Pendapatan dan Pendidikan Rendah

Nasional
Ada Perubahan Ancaman Pidana Unjuk Rasa Tanpa Izin dalam Draf RKUHP, dari 1 Tahun Jadi 6 Bulan

Ada Perubahan Ancaman Pidana Unjuk Rasa Tanpa Izin dalam Draf RKUHP, dari 1 Tahun Jadi 6 Bulan

Nasional
Demokrat Komunikasi Intens dengan Beberapa Parpol, Jubir: Mengarah ke Kesepakatan Koalisi

Demokrat Komunikasi Intens dengan Beberapa Parpol, Jubir: Mengarah ke Kesepakatan Koalisi

Nasional
Keppres Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN Akan Diterbitkan pada 2024

Keppres Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN Akan Diterbitkan pada 2024

Nasional
Presiden ACT Kaget atas Pencabutan Izin dari Kemensos

Presiden ACT Kaget atas Pencabutan Izin dari Kemensos

Nasional
Peneliti LSI Sebut KIB Cenderung Unggul di Pemilih Komunitas Digital

Peneliti LSI Sebut KIB Cenderung Unggul di Pemilih Komunitas Digital

Nasional
Mendag Klaim Harga Minyak Goreng Rp 14.000, Pedagang Pasar: Faktanya Tidak Begitu

Mendag Klaim Harga Minyak Goreng Rp 14.000, Pedagang Pasar: Faktanya Tidak Begitu

Nasional
Tegur Saksi di Sidang Bupati Langkat, Hakim: Plong Saja, Ngomong Apa Adanya!

Tegur Saksi di Sidang Bupati Langkat, Hakim: Plong Saja, Ngomong Apa Adanya!

Nasional
Bantah Muhaimin Langgar Kode Etik Terkait Panja Vaksin, Fraksi PKB Beberkan Alasannya

Bantah Muhaimin Langgar Kode Etik Terkait Panja Vaksin, Fraksi PKB Beberkan Alasannya

Nasional
RKUHP Belum Disahkan Juli, Masih Butuh Pendapat Fraksi di DPR

RKUHP Belum Disahkan Juli, Masih Butuh Pendapat Fraksi di DPR

Nasional
Cak Imin Dilaporkan ke MKD DPR, Salah Satunya Terkait Tindak Lanjut Vaksin Covid-19 yang Kedaluwarsa

Cak Imin Dilaporkan ke MKD DPR, Salah Satunya Terkait Tindak Lanjut Vaksin Covid-19 yang Kedaluwarsa

Nasional
Ini Penjelasan Frasa “Menyerang Harkat dan Martabat Diri” Presiden dan Wakil Presiden dalam RKUHP

Ini Penjelasan Frasa “Menyerang Harkat dan Martabat Diri” Presiden dan Wakil Presiden dalam RKUHP

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.