Endus Dugaan Tindak Pidana di Sektor Pajak, PPATK Bantu Tambah Penerimaan Negara Rp 13,72 Miliar

Kompas.com - 21/12/2021, 20:49 WIB
Penulis Mutia Fauzia
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengatakan, pihaknya turut berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan negara yang bersumber dari sektor perpajakan sepanjang tahun ini, sebesar Rp 13,72 miliar.

Menurut dia, kontribusi itu berasal dari hasil analisi tentang indikasi tindak pidana di sektor itu.

Dalam medio Januari-Agustus 2021, PPATK telah menyampaikan 115 hasil analisis dan 41 informasi kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.

"Terkait dengan indikasi dugaan tindak pidana di sektor perpajakan, penyampaian data dan informasi kepada DJP telah berhasil meningkatkan penerimaan pajak Rp 13,72 miliar dan potensi penerimaan negara Rp 665,39 juta," jelas Ivan dalam konferensi pers Refleksi Akhir Tahun di Gedung PPATK, Jakarta, Selasa (21/12/2021).

Baca juga: PPATK Ungkap Modus Investor Modali Pinjol Ilegal untuk cuci Uang, Nilainya Lebih dari Rp 1 Triliun

Di samping itu, PPATK bersama Polri juga berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencucian uang yang berasal dari peredaran obat ilegal. Nilai perputaran uang itu bahkan mencapai Rp 531 miliar.

"Belum lagi nilai uang bisa direcover dari kolaborasi PPATK bersama dengan lembaga penegak hukum mengenai kasus suap terkait perpajakan, korupsi, seperti kasus Asabri dan narkotika lainnya," jelas Ivan.

PPATK juga menemukan modus pencucian uang dengan skema business e-mail compromised (BEC), di mana pelaku menggunakan sarana elektronik untuk mendisrupsi sebuah komunikasi bisnis.

Dengan demikian, pelaku bisa membelokkan jalannya sebuah bisnis dan mentransfer dana ke orang tertentu yang merupakan pelaku tindak pidana.

Terkait kasus jenis ini, PPATK telah mengirimkan satu hasil analisis ke penyidik dengan total aliran dana yang ditelusuri mencapai Rp 1,67 triliun.

Baca juga: PPATK: RUU Perampasan Aset Solusi Cegah dan Berantas Pencucian Uang

"Terdiri dari aliran dana masuk Rp 834,30 miliar dan dana keluar Rp 835 miliar. Kasus BEC ini PPATK juga sudah mengirimkan 12 hasil analisis ke kepolisian dengan total dana masuk ke sistem perbankan Indonesia sebesar Rp 294 miliar dan 59 persennya bisa diselamatkan melalui wewenang penghentian sementara transaksi yang dinisasi baik lewat pelaporan oleh penyedia jasa keuangan atau PPATK langsung," kata Ivan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Parkindo 1945 Minta Yasonna Klarifikasi Partainya Jadi Partai Mahasiswa Indonesia

Parkindo 1945 Minta Yasonna Klarifikasi Partainya Jadi Partai Mahasiswa Indonesia

Nasional
Mengaktivasi Fungsi Negara

Mengaktivasi Fungsi Negara

Nasional
Polisi Ralat Taksiran Harga Ferrari Indra Kenz Rp 3,5 Miliar, Bukan Rp 5 Miliar

Polisi Ralat Taksiran Harga Ferrari Indra Kenz Rp 3,5 Miliar, Bukan Rp 5 Miliar

Nasional
Info Haji 2022: Kuota, Biaya, hingga Jadwal Keberangkatan

Info Haji 2022: Kuota, Biaya, hingga Jadwal Keberangkatan

Nasional
Jokowi Kasih 'Kode' Capres di Acara Rakernas Projo, PDI-P: Acuan Kami di Ketum

Jokowi Kasih "Kode" Capres di Acara Rakernas Projo, PDI-P: Acuan Kami di Ketum

Nasional
Mahfud Sebut Ada Bupati yang Sudah Siapkan Diri Jadi Calon Gubernur di DOB Papua

Mahfud Sebut Ada Bupati yang Sudah Siapkan Diri Jadi Calon Gubernur di DOB Papua

Nasional
Sorban PBNU untuk Jenderal Andika dan Peci Gus Yahya dari Hendropriyono..

Sorban PBNU untuk Jenderal Andika dan Peci Gus Yahya dari Hendropriyono..

Nasional
Jenderal Andika Akui Butuh Kehadiran F-15IDN Perkuat Pertahanan Udara RI

Jenderal Andika Akui Butuh Kehadiran F-15IDN Perkuat Pertahanan Udara RI

Nasional
Mahfud Sebut Surpres DOB Papua Sudah Diserahkan ke DPR

Mahfud Sebut Surpres DOB Papua Sudah Diserahkan ke DPR

Nasional
ICW Sebut Kejagung Banyak Beri Tuntutan Ringan ke Koruptor, Komjak: Kasus Harus Dilihat Secara Utuh

ICW Sebut Kejagung Banyak Beri Tuntutan Ringan ke Koruptor, Komjak: Kasus Harus Dilihat Secara Utuh

Nasional
Nasdem Tak Mau Buru-Buru Tentukan Arah Koalisi untuk Pilpres 2024

Nasdem Tak Mau Buru-Buru Tentukan Arah Koalisi untuk Pilpres 2024

Nasional
KPK Duga Auditor BPK Jabar Terima Suap dari Sejumlah Pihak

KPK Duga Auditor BPK Jabar Terima Suap dari Sejumlah Pihak

Nasional
Ngabalin: Tak Ada Keterlibatan Istana dalam Pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu

Ngabalin: Tak Ada Keterlibatan Istana dalam Pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu

Nasional
Menlu Retno Sebut Serbia Sepakat Tingkatkan Ekspor Gandum ke Indonesia

Menlu Retno Sebut Serbia Sepakat Tingkatkan Ekspor Gandum ke Indonesia

Nasional
Perintah Jokowi ke Mahfud: Tindak Tegas Mafia Tanah, Negara Mesti Patuh pada Hukum

Perintah Jokowi ke Mahfud: Tindak Tegas Mafia Tanah, Negara Mesti Patuh pada Hukum

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.