Membandingkan Sikap Parpol soal Presidential Threshold Jelang 2024 dan di Pemilu Sebelumnya

Kompas.com - 20/12/2021, 09:50 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden kembali diperbincangkan menjelang tahun politik 2024.

Partai politik di parlemen terbelah soal sikap terhadap presidential threshold (PT) sebesar 20 persen yang hingga kini menjadi pedoman, tertuang dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 222.

Pasal itu menyatakan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi syarat perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

Menyikapi UU tersebut, ada partai politik yang bersikukuh tetap mendukung presidential threshold 20 persen. Ada pula partai yang menginginkan ambang batas diturunkan atau bahkan dihapuskan menjadi 0 persen.

Baca juga: Demokrat Tanggapi Kritik soal Sikap Inkonsisten tentang Presidential Threshold: Politik Itu Dinamis

Catatan Kompas.com, berikut sikap partai politik di parlemen saat ini terkait wacana presidential threshold 0 persen

Golkar

Partai Golkar melalui Wakil Ketua Umum Nurul Arifin menyatakan tetap berpegang pada presidential threshold 20 persen.

Ia berpandangan, ketentuan soal ambang batas pencalonan presiden dalam UU Pemilu perlu dipertahankan.

Dia juga menuturkan, partainya berpendapat bahwa presidential threshold yang berlaku saat ini sudah cukup memenuhi pertimbangan rasio politik.

"Saya kira ini tetap harus dipertahankan, masalah angka kalau sekarang mengikuti 25 persen perolehan suara dan 20 persen kursi di parlemen saya kira sudah cukup," kata Nurul saat dihubungi Kompas.com, Rabu (15/12/2021).

Baca juga: Dulu Golkan Angka 20 Persen Demi SBY, Kini Demokrat Minta Presidential Threshold 0 Persen

Ia pun berpendapat, presidential threshold tidak berarti mengamputasi dan mengeliminasi tugas partai politik karena partai politik tetap menjalankan fungsinya untuk kaderisasi dan menyampaikan aspirasi.

Sikap Golkar ini konsisten sebab di pemilu sebelumnya, mereka jg mendukung PT 0 persen.

Sekretaris Jenderal Golkar pada 2017 Idrus Marham menegaskan, itu untuk menjamin penguatan sistem presidensial di Indonesia. 

"Nah ke depan ini ketiga kalinya ini yang kami lakukan jadi tidak ada masalah. Sehingga, saya kira ini yang kami dorong bersama. Kepentingan kami di sini adalah kepentingan bangsa. Kepentingan kami disini adalah bagaiamana kepentingan menguatkan presidential," kata Idrus, Rabu (21/6/2017).

Gerindra

Partai Gerindra yang juga merupakan partai koalisi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf berpandangan yang sama dengan Golkar.

Gerindra menyatakan siap dengan ketentuan presidential threshold 20 persen saat ini. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani.

"Kalau nanti ada kesepakatan baru, Gerindra siap. Prinsip Gerindra terbuka untuk membicarakan ini, kalau 20 persen siap," ungkap Muzani di Hotel Grand Sahid Jaya, Jumat (17/12/2021).

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (kiri) berbincang dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (tengah) dan Mensesneg Pratikno sebelum sesi foto bersama Kabinet Indonesia Maju di beranda Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/10/2019). ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/foc.ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARI Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (kiri) berbincang dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (tengah) dan Mensesneg Pratikno sebelum sesi foto bersama Kabinet Indonesia Maju di beranda Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/10/2019). ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/foc.

Baca juga: Pasal Presidential Threshold: Berkali-kali Digugat, Berulang Kali Ditolak MK

Pada Pemilu 2019 pun mereka bersikap yang sama yaitu siap jika PT 0 persen, namun terbuka jika di angka 20 persen.

Hanya saja, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto pernah menyatakan bahwa PT adalah penipuan bagi rakyat.

"Presidential threshold 20 persen, menurut kami, adalah lelucon politik yang menipu rakyat Indonesia," ujar Prabowo usai bertemu Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di kediaman SBY, Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Kamis (27/7/2017) malam.

Prabowo mengatakan bahwa pemilu merupakan hal yang penting untuk mengukur kualitas demokrasi suatu negara.

Baca juga: Apa Itu Presidential Threshold yang Digugat Gatot Nurmantyo ke MK

 

Oleh karena itu, Prabowo melanjutkan, Fraksi Partai Gerindra tidak ingin terlibat dalam pengesahan UU Pemilu yang bisa merusak demokrasi itu sendiri, terutama ketentuan ambang batas pilpres.

"Kita tidak mau ikut bertanggung jawab, tidak mau ditertawakan sejarah. Silakan berkuasa hingga 10 tahun, 20 tahun, namun di ujungnya sejarah yang menilai," ujar Prabowo.

"Gerindra tidak mau ikut melawan sesuatu di luar akal sehat dan logika," kata mantan Danjen Kopassus itu.

Nasdem

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Sebut Indonesia Sudah Tidak Impor Beras Selama 3 Tahun

Jokowi Sebut Indonesia Sudah Tidak Impor Beras Selama 3 Tahun

Nasional
Beredar Foto Tersangka Tahan Banurea Gunakan Ponsel di Mobil Tahanan, Ini Penjelasan Kejagung

Beredar Foto Tersangka Tahan Banurea Gunakan Ponsel di Mobil Tahanan, Ini Penjelasan Kejagung

Nasional
Jokowi Sebut Harga Minyak Goreng Curah Bakal Berkisar Rp 14.500 Per Liter dalam Dua Minggu

Jokowi Sebut Harga Minyak Goreng Curah Bakal Berkisar Rp 14.500 Per Liter dalam Dua Minggu

Nasional
Mengenang Pak Yuri dan Baju Batiknya yang Selalu Dinanti Warganet...

Mengenang Pak Yuri dan Baju Batiknya yang Selalu Dinanti Warganet...

Nasional
Profil Achmad Yurianto, Dokter Militer yang Jadi Jubir Pertama Penanganan Covid-19

Profil Achmad Yurianto, Dokter Militer yang Jadi Jubir Pertama Penanganan Covid-19

Nasional
Mantan Jubir Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto Meninggal Dunia di Malang

Mantan Jubir Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto Meninggal Dunia di Malang

Nasional
Mantan Jubir Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto Meninggal Dunia

Mantan Jubir Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto Meninggal Dunia

Nasional
Jokowi: Kita Tahan Betul Agar Harga Pertalite Tidak Naik

Jokowi: Kita Tahan Betul Agar Harga Pertalite Tidak Naik

Nasional
Wapres Serahkan Bantuan Sosial bagi Masyarakat di Kota Kendari

Wapres Serahkan Bantuan Sosial bagi Masyarakat di Kota Kendari

Nasional
Jokowi Bakal Diskusi dengan Relawan Sebelum Putuskan Sikap pada Pilpres 2024

Jokowi Bakal Diskusi dengan Relawan Sebelum Putuskan Sikap pada Pilpres 2024

Nasional
Minta Projo Sabar Soal Pilpres 2024, Jokowi: Ojo Kesusu Sik...

Minta Projo Sabar Soal Pilpres 2024, Jokowi: Ojo Kesusu Sik...

Nasional
PPATK Blokir Rekening Briptu HSB, Polisi yang Punya Tambang Emas di Kaltara

PPATK Blokir Rekening Briptu HSB, Polisi yang Punya Tambang Emas di Kaltara

Nasional
Kontras Yakin Pelaku Pelanggaran HAM Berat Paniai Tak Hanya Seorang

Kontras Yakin Pelaku Pelanggaran HAM Berat Paniai Tak Hanya Seorang

Nasional
UPDATE 21 Mei: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 80,07 Persen, Dosis Ketiga 21,08 Persen

UPDATE 21 Mei: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 80,07 Persen, Dosis Ketiga 21,08 Persen

Nasional
UPDATE 21 Mei: 78.614 SpesimenĀ Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 2,18 persen

UPDATE 21 Mei: 78.614 SpesimenĀ Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 2,18 persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.