Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bicara soal Trusted Government, Jokowi Singgung Upaya Pencegahan Korupsi

Kompas.com - 15/12/2021, 20:58 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo berpidato dalam Open Government Partnership Global Summit secara virtual, Rabu (15/12/2021). Acara itu dihadiri oleh sejumlah pemimpin dunia.

Dalam forum tersebut ia menyampaikan dua hal dasar untuk mewujudkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Pertama, penguatan inovasi digital yang inklusif. Jokowi mengatakan, transformasi digital penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

"Digitalisasi akan mengurangi potensi korupsi, penyelewengan, dan di masa pandemi saat ini terjadi akselerasi transformasi digital di sektor ekonomi," kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Potensi Pasar Digital RI Sangat Besar, Jangan Sampai Diambil Orang

Menurut Jokowi, digitalisasi pelayanan publik dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.

Oleh karenanya, inovasi digital harus inklusif, termasuk menjamin akses bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Karena itulah indonesia menjadikan transformasi digital menjadi salah satu prioritas di keketuaan di G20. Akselerasi ini juga harus terjadi di sektor pelayanan publik," ujarnya.

Hal lainnya yang dinilai Jokowi penting untuk menciptakan trusted government adalah penguatan partisipasi masyarakat.

Di Indonesia, kata Jokowi, pemerintah telah mengembangkan kanal pengaduan terpadu berupa Lapor. Kanal ini terhubung dengan lebih dari 600 lembaga pemerintah di pusat dan daerah.

"Sejak 2015 Lapor telah melayani lebih dari satu juta aspirasi dan aduan masyarakat," kata dia.

Baca juga: Jokowi: Kita Beruntung, Menteri Pendidikan Punya Pengalaman di Perusahaan Teknologi

Jokowi mengatakan, prinsip keterbukaan, akuntabilitas, transparansi, dan inklusivitas menjadi sebuah keniscayaan dalam mengelola pemerintahan.

Di masa pandemi seperti ini prinsip tersebut sangat esensial untuk memastikan kebijakan anggaran dan bantuan sosial tepat sasaran.

Prinsip keterbukaan juga diperlukan untuk memberikan layanan publik yang inklusif, menangani disinformasi, serta hoaks.

"Intinya kepercayaan publik adalah kuncinya. Trusted government sangat penting agar pemerintahan efektif," kata Kepala Negara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Nasional
Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Nasional
Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com