Bicara soal Trusted Government, Jokowi Singgung Upaya Pencegahan Korupsi

Dalam forum tersebut ia menyampaikan dua hal dasar untuk mewujudkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Pertama, penguatan inovasi digital yang inklusif. Jokowi mengatakan, transformasi digital penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

"Digitalisasi akan mengurangi potensi korupsi, penyelewengan, dan di masa pandemi saat ini terjadi akselerasi transformasi digital di sektor ekonomi," kata Jokowi.

Menurut Jokowi, digitalisasi pelayanan publik dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.

Oleh karenanya, inovasi digital harus inklusif, termasuk menjamin akses bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Karena itulah indonesia menjadikan transformasi digital menjadi salah satu prioritas di keketuaan di G20. Akselerasi ini juga harus terjadi di sektor pelayanan publik," ujarnya.

Hal lainnya yang dinilai Jokowi penting untuk menciptakan trusted government adalah penguatan partisipasi masyarakat.

Di Indonesia, kata Jokowi, pemerintah telah mengembangkan kanal pengaduan terpadu berupa Lapor. Kanal ini terhubung dengan lebih dari 600 lembaga pemerintah di pusat dan daerah.

"Sejak 2015 Lapor telah melayani lebih dari satu juta aspirasi dan aduan masyarakat," kata dia.

Jokowi mengatakan, prinsip keterbukaan, akuntabilitas, transparansi, dan inklusivitas menjadi sebuah keniscayaan dalam mengelola pemerintahan.

Di masa pandemi seperti ini prinsip tersebut sangat esensial untuk memastikan kebijakan anggaran dan bantuan sosial tepat sasaran.

Prinsip keterbukaan juga diperlukan untuk memberikan layanan publik yang inklusif, menangani disinformasi, serta hoaks.

"Intinya kepercayaan publik adalah kuncinya. Trusted government sangat penting agar pemerintahan efektif," kata Kepala Negara.