Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 26/11/2021, 15:51 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati menekankan pentingnya pelibatan anak dalam mewujudkan kabupaten/kota layak anak (KLA).

Menurut Bintang, keterlibatan anak dalam membangun KLA merupakan salah satu bentuk pemenuhan hak partisipasi.

"Pelibatan anak dalam mewujudkan KLA sangat penting untuk pemenuhan atas hak partisipasi," kata Bintang saat menghadiri Deklarasi Sumba Timur Menuju Kabupaten Layak Anak di Waingapu, Nusa Tenggara Timur (NTT), dikutip dari siaran pers, Jumat (26/11/2021).

Baca juga: Menteri PPPA Minta Kepala Daerah Dorong Pelaksanaan Desa Ramah Perempuan-Anak

Bintang mengatakan, terdapat empat hak dasar anak yang harus dipenuhi. Keempat hak dasar itu adalah hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, mendapatkan perlindungan, dan partisipasi.

Oleh karena itu, Bintang pun menyetujui pembentukan Forum Anak yang dilakukan hingga ke tingkat desa.

"Anak adalah potensi yang luar biasa, mereka tidak hanya menyampaikan permasalahan kepada kami, tapi mempresentasikan lengkap dengan solusi dari permasalahan yang terjadi," kata dia.

Bintang mengatakan, dalam mewujudkan KLA, khususnya di wilayah Sumba Timur, sinergitas hingga ke akar rumput sangat diperlukan. Hal tersebut salah satunya dapat dilakukan melalui regulasi daerah untuk mendukungnya.

"Ada beberapa contoh praktek baik yang dikeluarkan melalui Peraturan Desa, misalnya tentang pencegahan perkawinan anak," ujar Bintang.

Baca juga: Menteri PPPA Dorong Partisipasi Perempuan dalam Politik di Perdesaan

Menurut dia, peraturan tersebut penting mengingat perkawinan anak dapat menimbulkan dampak negatif dari berbagai sisi.

Mulai dari sisi pendidikan karena terjadi putus sekolah hingga kesehatan karena terjadi kematian ibu dan bayi.

"Demikian juga dari faktor ekonomi akan terjadi kemiskinan yang berkelanjutan," kata dia.

Adapun deklarasi KLA di Sumba Timur ditandatangani oleh Bupati Sumba Timur, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumba Timur, dan disaksikan oleh Menteri PPPA.

Sementara itu, Bupati Sumba Timur Khristofel Praing mengatakan, wilayahnya telah melaksanakan 24 indikator KLA meskipun belum mencapai seluruhnya.

Saat ini, kata dia, dari 22 kecamatan baru satu kecamatan yang mendeklarasikan kecamatan menuju layak anak.

"Kami terus menggalang kekuatan para stakeholder untuk bisa bersama-sama membangun Sumba Timur," ujar Khristofel.

Baca juga: Kementerian PPPA Dorong Semua Daerah Miliki Ruang Bermain Ramah Anak

Menurut dia, saat ini sudah terdapat berbagai perbaikan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sumba Timur untuk memenuhi hak anak. Salah satunya adalah peningkatan kepemilikan akta kelahiran yang sebelumnya hanya 20 persen, kini sudah mencapai 90 persen.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Nasional
Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Nasional
Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Nasional
Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

Nasional
Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Dipilih lewat Pilkada, Pemenangnya Peraih Lebih dari 50 Persen Suara

Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Dipilih lewat Pilkada, Pemenangnya Peraih Lebih dari 50 Persen Suara

Nasional
900 Petugas Haji Ikut Bimtek, Beda Pola dengan Tahun Lalu

900 Petugas Haji Ikut Bimtek, Beda Pola dengan Tahun Lalu

Nasional
Proses Sengketa Pemilu Berlangsung Jelang Lebaran, Pegawai MK Disumpah Tak Boleh Terima Apa Pun

Proses Sengketa Pemilu Berlangsung Jelang Lebaran, Pegawai MK Disumpah Tak Boleh Terima Apa Pun

Nasional
Budi Arie Mengaku Belum Dengar Keinginan Jokowi Ingin Masuk Golkar

Budi Arie Mengaku Belum Dengar Keinginan Jokowi Ingin Masuk Golkar

Nasional
PKB Ingin Hasil Pemilu 2024 Diumumkan Malam Ini

PKB Ingin Hasil Pemilu 2024 Diumumkan Malam Ini

Nasional
Hasto Bilang Suara Ganjar-Mahfud Mestinya 33 Persen, Ketum Projo: Halusinasi

Hasto Bilang Suara Ganjar-Mahfud Mestinya 33 Persen, Ketum Projo: Halusinasi

Nasional
KPK Duga Pelaku Korupsi di PT PLN Rekayasa Anggaran dan Pemenang Lelang

KPK Duga Pelaku Korupsi di PT PLN Rekayasa Anggaran dan Pemenang Lelang

Nasional
Prabowo-Gibran Menang di Jawa Barat, Raih 16,8 Juta Suara

Prabowo-Gibran Menang di Jawa Barat, Raih 16,8 Juta Suara

Nasional
KPK Usut Perkara Baru di PLN Unit Sumatera Bagian Selatan Terkait PLTU Bukit Asam

KPK Usut Perkara Baru di PLN Unit Sumatera Bagian Selatan Terkait PLTU Bukit Asam

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Data Aman meski Sirekap Terhubung Server Luar Negeri

Menko Polhukam Pastikan Data Aman meski Sirekap Terhubung Server Luar Negeri

Nasional
Soal Maksud Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Budi Arie: Kita Perlu Persatuan

Soal Maksud Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Budi Arie: Kita Perlu Persatuan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com