Menteri PPPA Minta Kepala Daerah Dorong Pelaksanaan Desa Ramah Perempuan-Anak

Kompas.com - 25/11/2021, 12:55 WIB
Menteri PPPA Bintang Puspayoga saat berbicara di depan sebuah forum. Dok. Humas Kemen PPPAMenteri PPPA Bintang Puspayoga saat berbicara di depan sebuah forum.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga meminta para kepala daerah untuk mendorong pelaksanaan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) di wilayah masing-masing.

Apalagi, DRPPA merupakan perwujudan upaya negara dalam mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak ke dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Hal tersebut bisa dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.

"Saya mengapresiasi komitmen seluruh pihak dalam mewujudkan DRPPA yang bebas stunting. Saya harap ini bisa diimplementasikan secara nyata," ujar Bintang, dikutip dari siaran pers, Kamis (25/11/2021).

"Kami memohon semua pihak yang ada di daerah, mulai dari gubernur, wakil gubernur, wali kota, camat, dan kepala desa dapat mendorong pelaksanaan DRPPA melalui berbagai kebijakan program dan kegiatan," kata dia.

Baca juga: Menteri PPPA Harap Desa Ramah Perempuan-Anak Jadi Episentrum Baru Pembangunan Nasional

Bintang mengatakan, melalui DRPPA pihaknya juga berkomitmen mewujudkan desa bebas stunting.

Hal tersebut ditandai dengan penandatangan Komitmen Bersama Pencanangan DRPPA, Desa Bebas Stunting serta Kampung Keluarga Berkualitas yang bekerja sama dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Komitmen tersebut juga merupakan salah satu wujud perlindungan terhadap perempuan dan anak sebagai kelompok rentan yang merasakan langsung berbagai hambatan.

Meskipun merupakan kelompok rentan, tetapi perempuan dan anak juga merupakan pihak yang mengetahui solusi paling tepat untuk mempersempit ketimpangan.

"Pada masa pandemi, dampaknya sangat dirasakan perempuan dan anak, apalagi para perempuan. Selain menjadi penunjang ekonomi keluarga, ibu dari anak-anak, pendamping suami, mau tidak mau menjadi guru, itu juga memikul beban berat," kata dia.

Baca juga: Menteri PPPA Dorong Partisipasi Perempuan dalam Politik di Perdesaan

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anggota DPR Sebut Isu HAM Belum Jadi Prioritas Pemerintah

Anggota DPR Sebut Isu HAM Belum Jadi Prioritas Pemerintah

Nasional
Mendagri Sebut Masih Ada Provinsi yang Tak Punya Mal Pelayanan Publik

Mendagri Sebut Masih Ada Provinsi yang Tak Punya Mal Pelayanan Publik

Nasional
KRI Teluk Bandar-KRI Teluk Penyu Dijual, Prabowo: Sudah Tak Layak Pakai, Banyak Keropos

KRI Teluk Bandar-KRI Teluk Penyu Dijual, Prabowo: Sudah Tak Layak Pakai, Banyak Keropos

Nasional
Singapura Masih Kuasai Sebagian FIR Indonesia, Ngabalin Beri Penjelasan

Singapura Masih Kuasai Sebagian FIR Indonesia, Ngabalin Beri Penjelasan

Nasional
DPR Setujui Penjualan KRI Teluk Penyu dan Teluk Mandar karena Sudah Tak Laik Pakai

DPR Setujui Penjualan KRI Teluk Penyu dan Teluk Mandar karena Sudah Tak Laik Pakai

Nasional
Wapres Ingin Pelaku Usaha Kecil dan Mikro Naik Kelas: Jangan Kerdil Terus

Wapres Ingin Pelaku Usaha Kecil dan Mikro Naik Kelas: Jangan Kerdil Terus

Nasional
Cerita Warga Dirujuk Pakai BPJS Kesehatan, Antre 10 Jam dan Harus Pindah-pindah Faskes

Cerita Warga Dirujuk Pakai BPJS Kesehatan, Antre 10 Jam dan Harus Pindah-pindah Faskes

Nasional
Kemendagri Minta Peta Jalan Elektronifikasi Transaksi Pemda Segera Disusun

Kemendagri Minta Peta Jalan Elektronifikasi Transaksi Pemda Segera Disusun

Nasional
KPK Akan Hadirkan Eks Pramugari Garuda Siwi Widi di Sidang Eks Pejabat Ditjen Pajak

KPK Akan Hadirkan Eks Pramugari Garuda Siwi Widi di Sidang Eks Pejabat Ditjen Pajak

Nasional
Risma Lockdown Kantor Pusat Kemensos, 60 Pegawai Positif Covid-19

Risma Lockdown Kantor Pusat Kemensos, 60 Pegawai Positif Covid-19

Nasional
Geledah Perusahaan Milik Bupati Langkat, KPK Sita Uang Tunai dan Dokumen Transaksi Keuangan

Geledah Perusahaan Milik Bupati Langkat, KPK Sita Uang Tunai dan Dokumen Transaksi Keuangan

Nasional
Migrasi ke TV Digital, Ini Alur Distribusi Set Top Box ke Rumah Tangga Miskin

Migrasi ke TV Digital, Ini Alur Distribusi Set Top Box ke Rumah Tangga Miskin

Nasional
Kejagung Periksa Mantan Presdir PT DNK Terkait Dugaan Korupsi Penyewaaan Satelit Kemhan

Kejagung Periksa Mantan Presdir PT DNK Terkait Dugaan Korupsi Penyewaaan Satelit Kemhan

Nasional
Masyarakat Penutur Bahasa Sunda Laporkan Arteria Dahlan ke MKD DPR

Masyarakat Penutur Bahasa Sunda Laporkan Arteria Dahlan ke MKD DPR

Nasional
Komando Pengendalian Kohanudnas Kini Resmi Berada di Bawah TNI AU

Komando Pengendalian Kohanudnas Kini Resmi Berada di Bawah TNI AU

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.