KILAS

Pelaku Perjalanan Udara Wajib PCR, Satgas: Ini Uji Coba Pelonggaran Mobilitas

Kompas.com - 22/10/2021, 11:41 WIB
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito dalam agenda Keterangan Pers di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang juga disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (14/10/2021). DOK. Humas BNPBJuru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito dalam agenda Keterangan Pers di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang juga disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (14/10/2021).

KOMPAS.com – Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Satgas Covid-19 Nomor 21 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri pada Masa Pandemi Covid-19.

Melansir Kompas.com, Jumat (22/10/2021), khusus bagi pelaku perjalanan moda transportasi udara untuk tujuan ke wilayah Jawa-Bali dan luar Jawa-Bali level 3 dan 4 diwajibkan menunjukkan dua dokumen.

Dua dokumen tersebut yaitu kartu vaksin minimal vaksinasi dosis pertama dan surat keterangan hasil reverse transcription (RT) polymerase chain reaction (PCR) dengan pengambilan sampel dalam waktu 2 x 24 jam sebelum keberangkatan.

"Pengetatan metode testing menjadi PCR untuk moda transportasi udara wilayah Jawa-Bali dan di luar Jawa-Bali level 3 dan 4, merupakan bagian dari uji coba pelonggaran mobilitas dengan prinsip kehati-hatian," imbuh Juru Bicara (Jubir) Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito seperti dimuat laman covid19.go.id, Kamis (21/10/2021).

Baca juga: Ini Biaya Tes PCR Terbaru di Indonesia sebagai Syarat Naik Pesawat

Pemerintah, kata dia, juga akan melakukan evaluasi kebijakan yang sekarang diterapkan. Hal ini pun tidak menutup kemungkinan adanya penyesuaian kebijakan di masa yang akan datang.

Menurut Wiku, penggunaan RT-PCR sebagai metode testing lebih sensitif sehingga mampu mendeteksi orang terinfeksi lebih baik daripada metode testing rapid antigen.

"Lewat metode testing RT-PCR akan dapat mencegah potensi orang terinfeksi lebih dini. Dengan begitu orang tersebut tidak akan menulari orang lain dalam suatu tempat atau berkapasitas padat," ucapnya.

Penentuan leveling kabupaten dan kota

Terkait penentuan leveling kabupaten dan kota, Wiku menjelaskan, pihaknya telah melakukan pendataan hasil leveling per kabupaten atau kota yang diinput dengan berbagai metode.

“Pendataan hasil leveling, kami lakukan dengan metode konvensional maupun digital yang disesuaikan dengan kesiapan sarana dan prasarana di masing-masing daerah,” ucapnya.

Data yang terkumpul untuk perhitungan indikator laju penularan maupun respon kesehatan tersebut akan diakumulasi dari data hasil sistem new all record (NAR).

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Risma Lockdown Kantor Pusat Kemensos, 60 Pegawai Positif Covid-19

Risma Lockdown Kantor Pusat Kemensos, 60 Pegawai Positif Covid-19

Nasional
Geledah Perusahaan Milik Bupati Langkat, KPK Sita Uang Tunai dan Dokumen Transaksi Keuangan

Geledah Perusahaan Milik Bupati Langkat, KPK Sita Uang Tunai dan Dokumen Transaksi Keuangan

Nasional
Migrasi ke TV Digital, Ini Alur Distribusi Set Top Box ke Rumah Tangga Miskin

Migrasi ke TV Digital, Ini Alur Distribusi Set Top Box ke Rumah Tangga Miskin

Nasional
Kejagung Periksa Mantan Presdir PT DNK Terkait Dugaan Korupsi Penyewaaan Satelit Kemhan

Kejagung Periksa Mantan Presdir PT DNK Terkait Dugaan Korupsi Penyewaaan Satelit Kemhan

Nasional
Masyarakat Penutur Bahasa Sunda Laporkan Arteria Dahlan ke MKD DPR

Masyarakat Penutur Bahasa Sunda Laporkan Arteria Dahlan ke MKD DPR

Nasional
Komando Pengendalian Kohanudnas Kini Resmi Berada di Bawah TNI AU

Komando Pengendalian Kohanudnas Kini Resmi Berada di Bawah TNI AU

Nasional
Kejagung: Perjanjian Ekstradisi Akan Permudah Pencarian Buron dan Aset di Singapura

Kejagung: Perjanjian Ekstradisi Akan Permudah Pencarian Buron dan Aset di Singapura

Nasional
Saat KSAU Usulkan Nama Satuan Elite Paskhas Dikembalikan Jadi Kopasgat...

Saat KSAU Usulkan Nama Satuan Elite Paskhas Dikembalikan Jadi Kopasgat...

Nasional
KPK Supervisi Penanganan Kasus Korupsi Pekerjaan Jalan di Lampung yang Rugikan Negara Rp 147 Miliar

KPK Supervisi Penanganan Kasus Korupsi Pekerjaan Jalan di Lampung yang Rugikan Negara Rp 147 Miliar

Nasional
BOR RS di Jakarta Capai 45 Persen, Didominasi Pasien Covid-19 Tanpa Gejala

BOR RS di Jakarta Capai 45 Persen, Didominasi Pasien Covid-19 Tanpa Gejala

Nasional
Napi Terorisme di Lapas Kelas I Tangerang Ikrar Setia kepada NKRI

Napi Terorisme di Lapas Kelas I Tangerang Ikrar Setia kepada NKRI

Nasional
Keterisian RS di Jakarta Meningkat, Masyarakat Diimbau Manfaatkan Telemedisin

Keterisian RS di Jakarta Meningkat, Masyarakat Diimbau Manfaatkan Telemedisin

Nasional
Kisah Warga Setuju dan Tolak Wacana Dihapusnya Sistem Rujukan BPJS Kesehatan

Kisah Warga Setuju dan Tolak Wacana Dihapusnya Sistem Rujukan BPJS Kesehatan

Nasional
KSP Terima Laporan, Warga Jakarta Mulai Kesulitan Cari RS Seiring Kasus Covid-19 Melonjak

KSP Terima Laporan, Warga Jakarta Mulai Kesulitan Cari RS Seiring Kasus Covid-19 Melonjak

Nasional
Mantan Bupati Buru Selatan Diduga Tentukan Pemenang Proyek hingga Terima Suap Rp 10 Miliar

Mantan Bupati Buru Selatan Diduga Tentukan Pemenang Proyek hingga Terima Suap Rp 10 Miliar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.