Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 18/10/2021, 16:12 WIB
Alifia Nuralita Rezqiana,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – World Health Organization (WHO) menyatakan, para pengungsi dan pelaku migrasi atau migran masuk dalam daftar anggota masyarakat paling rentan.

Selain kerap dihadapkan dengan masalah kesehatan fisik dan mental, mereka juga sering menghadapi xenofobia, diskriminasi kehidupan, perumahan, kondisi kerja yang buruk, serta dan akses yang tidak memadai ke layanan kesehatan.

Seperti warga dunia lainnya, mereka pun merasakan dampak negatif Covid-19 terhadap perekonomian, terutama dengan diberlakukannya lock down dan pembatasan perjalanan.

WHO menyatakan, pengungsi dan pelaku migran berisiko mengalami beban Covid-19 yang lebih tinggi. 

Untuk itu, pengungsi dan migran harus dalam kondisi kesehatan yang baik agar dapat melindungi diri sendiri dan penduduk setempat dari paparan Covid-19.

Baca juga: WHO: Pandemi Bikin Kematian akibat Tuberkulosis Meningkat

WHO mengatakan, pengungsi dan pelaku migran memiliki hak asasi manusia (HAM) atas kesehatan dan negara wajib menyediakan layanan perawatan kesehatan bagi mereka.

Pada 31 Agustus 2021, WHO mengeluarkan sebuah pedoman, yaitu Interim Guidance ‘COVID-19 Immunization in Refugees and Migrants: Principles and Key Considerations’.

Pedoman tersebut menyediakan berbagai informasi tentang tantangan dan hambatan utama para pengungsi dan migran dalam mengakses layanan vaksinasi Covid-19.

Tantangan dan hambatan tersebut meliputi stigma, pengucilan dan ketidakpercayaan, serapan vaksinasi Covid-19 yang rendah, keraguan, kurangnya sarana keuangan dan informasi, serta rasa takut akan biaya, keamanan, dan deportasi.

Baca juga: WHO: Booster Vaksin Covid-19 untuk Orang dengan Gangguan Sistem Kekebalan dan Lansia

Seperti dimuat laman covid19.go.id, Senin (18/10/2021), berikut isi pedoman sementara yang diterbitkan WHO tentang vaksinasi Covid-19 bagi pengungsi dan pelaku migran.

1. Berdasarkan prinsip dan pertimbangan utama tentang hak dan kebijakan, WHO memastikan bahwa pengungsi dan migran harus memiliki akses yang sama untuk melakukan vaksinasi Covid-19.

2. Negara atau pihak terkait agar menangani hambatan yang mencegah pengungsi dan migran mengakses layanan vaksinasi Covid-19.

3. Negara atau pihak terkait harus memberikan akses yang sama atau setara seperti warga negaranya kepada pengungsi dan migran untuk mendapatkan akses vaksinasi. 

4. Mengatasi hambatan yang mencegah pengungsi dan migran mengakses layanan vaksinasi Covid-19 dan perjalanan internasional.

5. Mempromosikan penyerapan vaksin Covid-19 dan mengatasi keraguan terhadap vaksin.

Halaman:


Terkini Lainnya

PKB Buka Komunikasi dengan Golkar, Gerindra, dan Nasdem untuk Pilkada Jatim

PKB Buka Komunikasi dengan Golkar, Gerindra, dan Nasdem untuk Pilkada Jatim

Nasional
Arsul Sani Belum Ajukan Hak Ingkar Tangani Sengketa Pemilu yang Libatkan PPP

Arsul Sani Belum Ajukan Hak Ingkar Tangani Sengketa Pemilu yang Libatkan PPP

Nasional
Gugatan Perdata Keluarga Brigadir J Terhadap Ferdy Sambo dkk Lanjut ke Tahap Mediasi

Gugatan Perdata Keluarga Brigadir J Terhadap Ferdy Sambo dkk Lanjut ke Tahap Mediasi

Nasional
Hasil Rekapitulasi KPU: PAN Unggul di Provinsi Maluku, Diikuti PKS dan PDI-P

Hasil Rekapitulasi KPU: PAN Unggul di Provinsi Maluku, Diikuti PKS dan PDI-P

Nasional
Mendes Abdul Halim Bantah PKB Ditawari Jatah Kursi di Kabinet Prabowo saat Bertemu Jokowi

Mendes Abdul Halim Bantah PKB Ditawari Jatah Kursi di Kabinet Prabowo saat Bertemu Jokowi

Nasional
KPU Rekapitulasi Suara Papua dan Papua Pegunungan Hari Terakhir, Besok

KPU Rekapitulasi Suara Papua dan Papua Pegunungan Hari Terakhir, Besok

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Nasional
Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Nasional
Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Nasional
Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

Nasional
Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Dipilih lewat Pilkada, Pemenangnya Peraih Lebih dari 50 Persen Suara

Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Dipilih lewat Pilkada, Pemenangnya Peraih Lebih dari 50 Persen Suara

Nasional
900 Petugas Haji Ikut Bimtek, Beda Pola dengan Tahun Lalu

900 Petugas Haji Ikut Bimtek, Beda Pola dengan Tahun Lalu

Nasional
Proses Sengketa Pemilu Berlangsung Jelang Lebaran, Pegawai MK Disumpah Tak Boleh Terima Apa Pun

Proses Sengketa Pemilu Berlangsung Jelang Lebaran, Pegawai MK Disumpah Tak Boleh Terima Apa Pun

Nasional
Budi Arie Mengaku Belum Dengar Keinginan Jokowi Ingin Masuk Golkar

Budi Arie Mengaku Belum Dengar Keinginan Jokowi Ingin Masuk Golkar

Nasional
PKB Ingin Hasil Pemilu 2024 Diumumkan Malam Ini

PKB Ingin Hasil Pemilu 2024 Diumumkan Malam Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com