Pemerintah Diminta Prioritaskan Pembukaan Lapangan Kerja demi Menjauhkan Warga dari Pinjol Ilegal

Kompas.com - 16/10/2021, 16:02 WIB
Anggota DPR RI dari fraksi Partai Gerindra, Kamrussamad. Dok. DPR RIAnggota DPR RI dari fraksi Partai Gerindra, Kamrussamad.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XI DPR Kamrussamad meminta pemerintah untuk betul-betul memprioritaskan pembukaan lapangan kerja demi menjauhkan masyarakat dari bahaya pinjaman online (pinjol) ilegal.

"Pemerintah untuk sungguh-sungguh betul-betul memprioritaskan penciptaan lapangan kerja. Supaya ekonomi masyarakat bisa tumbuh dengan baik," kata Kamru dalam diskusi daring, Sabtu (16/10/2021).

Menurut Kamru, tidak adanya pekerjaan menjadi salah satu penyebab masyarakat berani mengambil pinjol untuk memenuhi kebutuhan.

Baca juga: Anggota DPR Nilai Cara Penagihan Pinjol dengan Teror dan Intimidasi Patut Diberangus

Oleh karena itu, pemerintah perlu segera memprioritaskan pembukaan lapangan kerja dengan mendahulukan pembangunan yang bisa dirasakan masyarakat dalam jangka menengah.

"Karena itu struktur ekonomi kita kalau masih mengandalkan perlindungan sosial, BST, BKH dan seterusnya dan kita tidak meng-upgrade pengusaha ultra mikro menjadi sesuatu usaha yang lebih formal, (situasi akan sulit berubah)" ujarnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Saya yakin dan percaya hanya bentuknya saja yang berbeda. Dulu ada rentenir dan seterusnya sekarang ada namanya pinjol, next apa lagi, karena fudamentalnya tidak bisa terselesaikan," ucap dia.

Baca juga: 107 Pinjol Terdaftar Resmi di OJK, Begini Cara Ceknya...

Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner (OJK) Wimboh Santoso berjanji akan terus memberantas layanan pinjol ilegal di seluruh wilayah Tanah Air.

Wimboh Santoso mengatakan pihaknya telah dan akan terus bekerja sama dengan Kepolisian RI (Polri), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dan para pihak terkait lainnya, untuk menutup perusahaan ilegal atau tidak terdaftar.

“Ke depan, senantiasa akan terus kami lakukan di seluruh wilayah Indonesia, edukasi kepada seluruh masyarakat dan memberantas produk-produk yang ilegal,” kata Wimboh dilansir dari Antara, Sabtu (16/10/2021).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hakim Kabulkan Permintaan Munarman untuk Sidang Tatap Muka

Hakim Kabulkan Permintaan Munarman untuk Sidang Tatap Muka

Nasional
CDC Sebut RI Berisiko Rendah Covid-19, Kemenkes: Kabar Baik bagi Kita

CDC Sebut RI Berisiko Rendah Covid-19, Kemenkes: Kabar Baik bagi Kita

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pertimbangan Pemerintah Batal Terapkan PPKM Level 3 Saat Nataru | Aturan Pembatasan Sosial Saat Libur Nataru

[POPULER NASIONAL] Pertimbangan Pemerintah Batal Terapkan PPKM Level 3 Saat Nataru | Aturan Pembatasan Sosial Saat Libur Nataru

Nasional
PPKM Level 3 Dibatalkan, Pemerintah Dinilai Labil Membuat Kebijakan

PPKM Level 3 Dibatalkan, Pemerintah Dinilai Labil Membuat Kebijakan

Nasional
Densus 88 Tahan Farid Okbah dkk

Densus 88 Tahan Farid Okbah dkk

Nasional
Periksa Istri Alex Noerdin, KPK Dalami Uang Rp 1,5 Miliar Saat Tangkap Bupati Musi Banyuasin

Periksa Istri Alex Noerdin, KPK Dalami Uang Rp 1,5 Miliar Saat Tangkap Bupati Musi Banyuasin

Nasional
KSAD Dudung Dukung Penuh Program Pemerintah untuk Papua

KSAD Dudung Dukung Penuh Program Pemerintah untuk Papua

Nasional
KPK Dalami Barang Bukti Terkait Pengusulan Dana Insentif Daerah Tabanan

KPK Dalami Barang Bukti Terkait Pengusulan Dana Insentif Daerah Tabanan

Nasional
Bertolak ke Kalbar, Jokowi Akan Resmikan Bandara dan Kunjungi Korban Banjir Sintang

Bertolak ke Kalbar, Jokowi Akan Resmikan Bandara dan Kunjungi Korban Banjir Sintang

Nasional
Di Lumajang, Jokowi Dengar Cerita Pengungsi Erupsi Semeru hingga Beri Jaket ke Warga

Di Lumajang, Jokowi Dengar Cerita Pengungsi Erupsi Semeru hingga Beri Jaket ke Warga

Nasional
Batalnya PPKM Level 3 Nataru Jadi Alasan PBNU Gelar Muktamar Ke-34 Akhir Tahun

Batalnya PPKM Level 3 Nataru Jadi Alasan PBNU Gelar Muktamar Ke-34 Akhir Tahun

Nasional
Rabu Ini, Munarman Dijadwalkan Jalani Sidang Pembacaan Dakwaan Kasus Terorisme

Rabu Ini, Munarman Dijadwalkan Jalani Sidang Pembacaan Dakwaan Kasus Terorisme

Nasional
PPKM Level 3 Se-Indonesia Batal, Pemerintah Diminta Tidak Lengah

PPKM Level 3 Se-Indonesia Batal, Pemerintah Diminta Tidak Lengah

Nasional
UPDATE: Laju Penularan Covid-19 di Titik Rendah, Omicron Diduga Sudah Ada di RI

UPDATE: Laju Penularan Covid-19 di Titik Rendah, Omicron Diduga Sudah Ada di RI

Nasional
Perjalanan Karier Novel Baswedan, dari Polri Kembali Lagi ke Polri...

Perjalanan Karier Novel Baswedan, dari Polri Kembali Lagi ke Polri...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.