Anggota DPR Nilai Cara Penagihan Pinjol dengan Teror dan Intimidasi Patut Diberangus

Kompas.com - 16/10/2021, 10:20 WIB
Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat Didik Mukrianto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/10/2016) KOMPAS.com/Nabilla TashandraAnggota Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat Didik Mukrianto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/10/2016)

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR Didik Mukrianto mendukung langkah kepolisian menindak pengelola pinjaman online (pinjol) yang beroperasi secara ilegal maupun legal tetapi melakukan penyimpangan.

"Polisi harus terus hadir menjadi pengayom dan melindungi masyarakat dari setiap upaya kriminal dan praktik penyimpangan pinjaman online," kata Didik, saat dihubungi, Sabtu (16/10/2021).

"Cara-cara teror dan intimidasi terhadap masyarakat adalah cara yang sangat tercela dan patut untuk diberangus di negara hukum yang demokratis," tutur dia.

Baca juga: 6 Tips Bijak Menggunakan Pinjaman Online

Politisi Partai Demokrat itu mengatakan, korban pinjol yang ditagih dengan cara yang tidak terpuji merupakan peringatan bagi pemerintah dan aparat untuk segera merespons.

Lebih lanjut, ia mengakui pertumbuhan ekonomi digital tidak dapat dihindari sehingga negara harus beradaptasi mengikuti perkembangan zaman.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Namun, Didik menegaskan, kemajuan tersebut tidak boleh disalahgunakan dengan menindas masyarakat yang lemah dengan sewenang-wenang.

Untuk itu, ia menilai pemerintah perlu menciptakan ekosistem keuangan digital yang transparan, adil, dan jauh dari perilaku sewenang-wenang.

"Pemerintah termasuk OJK (Otoritas Jasa Keuangan) harus menciptakan regulasi dan pengawasan yang proper dan terukur untuk melindungi transaksi di ekosistem ekonomi keuangan digital," kata Didik.

"Harus dipastikan ada ruang dan batas yang terukur, jangan sekehendak hati para pinjol mengambil keuntungan memeras masyarakat, mengakali regulasi yang ada," sambung dia.

Baca juga: Pimpinan Komisi XI Usul Pinjaman Online Diatur dalam Undang-Undang

Ia juga mendorong agar kepolisian konsisten dan tegas memberangus pinjol ilegal maupun pinjol legal yang menggunakan software ilegal dan cara-cara penagihan yang sewenang-wenang.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Moeldoko Klaim Stranas PK Berhasil Dorong Efisiensi Penyaluran Bansos dan JKN di Masa Pandemi

Moeldoko Klaim Stranas PK Berhasil Dorong Efisiensi Penyaluran Bansos dan JKN di Masa Pandemi

Nasional
207 Perwira Baru Perkuat TNI AU

207 Perwira Baru Perkuat TNI AU

Nasional
Pembahasan RUU IKN, Pansus Akan Soroti soal Pemerintahan Baru hingga Nasib Jakarta

Pembahasan RUU IKN, Pansus Akan Soroti soal Pemerintahan Baru hingga Nasib Jakarta

Nasional
KPK-Kejaksaan Tangkap Buron Deni Gumelar yang Rugikan Negara Rp 18,57 Miliar

KPK-Kejaksaan Tangkap Buron Deni Gumelar yang Rugikan Negara Rp 18,57 Miliar

Nasional
Tekankan Izin Investasi Bebas dari Korupsi, Jokowi: Jangan Sampai Investor Kapok

Tekankan Izin Investasi Bebas dari Korupsi, Jokowi: Jangan Sampai Investor Kapok

Nasional
Paspampres Kirim Bansos ke Korban Erupsi Semeru hingga Gelar Khitanan Massal

Paspampres Kirim Bansos ke Korban Erupsi Semeru hingga Gelar Khitanan Massal

Nasional
Mayjen Teguh Muji Angkasa Resmi Jadi Komandan Kopassus

Mayjen Teguh Muji Angkasa Resmi Jadi Komandan Kopassus

Nasional
Ketua Pansus Targetkan RUU IKN Disahkan pada Awal Tahun 2022

Ketua Pansus Targetkan RUU IKN Disahkan pada Awal Tahun 2022

Nasional
Tak Diundang Pelantikan Eks Pegawai KPK Jadi ASN Polri, Pimpinan KPK: Mereka Orang Bebas..

Tak Diundang Pelantikan Eks Pegawai KPK Jadi ASN Polri, Pimpinan KPK: Mereka Orang Bebas..

Nasional
Menlu: Setiap Negara Harus Memiliki Kesempatan yang Sama untuk Pulih dari Covid-19

Menlu: Setiap Negara Harus Memiliki Kesempatan yang Sama untuk Pulih dari Covid-19

Nasional
Bamsoet Targetkan Kajian Amendemen UUD 1945 Rampung April 2022

Bamsoet Targetkan Kajian Amendemen UUD 1945 Rampung April 2022

Nasional
Majelis Hakim Perintahkan Mark Sungkar Dipenjara

Majelis Hakim Perintahkan Mark Sungkar Dipenjara

Nasional
LaporCovid-19 Sebut Kasus NIK Ganda dan Terpakai Orang Lain Masih Jadi Hambatan Warga Dapatkan Vaksinasi

LaporCovid-19 Sebut Kasus NIK Ganda dan Terpakai Orang Lain Masih Jadi Hambatan Warga Dapatkan Vaksinasi

Nasional
Hari Antikorupsi, Wapres Ma'ruf Minta Hukuman Tegas ke Setiap Pelaku Korupsi

Hari Antikorupsi, Wapres Ma'ruf Minta Hukuman Tegas ke Setiap Pelaku Korupsi

Nasional
Vonis Mark Sungkar Diperberat Jadi 2,5 Tahun Penjara

Vonis Mark Sungkar Diperberat Jadi 2,5 Tahun Penjara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.