Banyak Hambatan, Koordinasi Pemerintah soal Program Khusus Lansia Dinilai Kurang

Kompas.com - 22/09/2021, 11:49 WIB
Ilustrasi lansia, kesehatan lansia. PIXABAY/SABINEVANERPIlustrasi lansia, kesehatan lansia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Yayasan Emong Lansia, Eva Sabdono menilai, koordinasi antar-kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan lain dalam mengefektifkan berbagai program dan kebijakan pemerintah terhadap kelompok lanjut usia (lansia) sangat kurang.

Yayasan Emong Lansia melihat ada berbagai ekslusi atau hambatan yang masih dihadapi lansia di berbagai sektor.

Padahal, sudah banyak program dan kebijakan pemerintah serta masyarakat yang diperuntukkan bagi lansia.

"Eksklusi ini terus terjadi karena berdasarkan pengamatan kami ada koordinasi yang kurang baik antara kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan lainnya," kata Eva di acara Pembukaan dan Diskusi Publik Rangkaian Konferensi Nasional Mengenai Perlindungan Lansia, Rabu (22/9/2021).

Baca juga: Yayasan Emong Lansia: Kelompok Lansia Bukan Beban

Yayasan Emong Lansia mengharapkan pemerintah dapat mendorong kelompok lansia untuk hidup sehat, produktif, dan sejahtera.

Apalagi, hambatan lainnya yang dihadapi hingga saat ini adalah data terpilah lansia yang kurang akurat dan komprehensif.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kemudian, adanya relasi sosial yang timpang di masyarakat seperti ketelantaran dan kekerasan kepada lansia.

"Lemahnya data terpilah mengakibatkan realita situasi lansia kurang dapat dilihat secara komprehensif sehingga belum menjadi prioritas dalam rencana pembangunan nasional," kata dia.

Baca juga: Pemerintah Fokus Percepat Vaksinasi Covid-19 Lansia dan Remaja

Eva pun mengaku tidak setuju apabila lansia selalu dikatakan sebagai beban. Baik itu ekonomi maupun sektor-sektor lainnya.

Padahal, kata dia, tidak ada realita yang komprehensif mengenai situasi lansia.

"Seharusnya program perlindungan lansia sesuai hak-haknya harus berkesinambungan dan harus menjadi bagian penting dan terintegrasi dalam program pembangunan nasional," ucap Eva.

Baca juga: Angka Kematian Covid-19 Tinggi, Menkominfo Minta Keluarga Ajak Lansia Vaksinasi

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perbaikan UU Cipta Kerja Dikhawatirkan Hanya Parsial pada Proses Pembentukan

Perbaikan UU Cipta Kerja Dikhawatirkan Hanya Parsial pada Proses Pembentukan

Nasional
Badan Legislasi DPR Setujui Draf RUU TPKS

Badan Legislasi DPR Setujui Draf RUU TPKS

Nasional
Lapor ke DPR, Teddy Gusnaidi Sebut MKD Akan Panggil Fadli Zon Terkait Twit 'Invisible Hand'

Lapor ke DPR, Teddy Gusnaidi Sebut MKD Akan Panggil Fadli Zon Terkait Twit "Invisible Hand"

Nasional
RUU TPKS, Denda bagi Korporasi yang Terlibat Kasus Kekerasan Seksual Diusulkan Minimal Rp 5 Miliar

RUU TPKS, Denda bagi Korporasi yang Terlibat Kasus Kekerasan Seksual Diusulkan Minimal Rp 5 Miliar

Nasional
Menkominfo: Perkembangan Virus Corona Tidak Konsisten, Kita Harus Ikuti Perkembangannya

Menkominfo: Perkembangan Virus Corona Tidak Konsisten, Kita Harus Ikuti Perkembangannya

Nasional
Prajurit TNI AU Ancam Usir Mertua Penyandang Disabilitas, Kadispen AU: Sudah Selesai secara Kekeluargaan

Prajurit TNI AU Ancam Usir Mertua Penyandang Disabilitas, Kadispen AU: Sudah Selesai secara Kekeluargaan

Nasional
Besok, Jokowi Hadiri Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di KPK

Besok, Jokowi Hadiri Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di KPK

Nasional
Munarman: Banyak Kesalahan dalam Dakwaan Jaksa, Saya Akan Ajukan Eksepsi

Munarman: Banyak Kesalahan dalam Dakwaan Jaksa, Saya Akan Ajukan Eksepsi

Nasional
Video Viral Oknum TNI AU di Pekanbaru Ancam Usir Mertua Penyandang Disabilitas

Video Viral Oknum TNI AU di Pekanbaru Ancam Usir Mertua Penyandang Disabilitas

Nasional
Jelang Hakordia, Pegiat Antikorupsi Gelar Aksi Teatrikal di Gedung KPK

Jelang Hakordia, Pegiat Antikorupsi Gelar Aksi Teatrikal di Gedung KPK

Nasional
Beredar Informasi Dosen Lecehkan Mahasiswa Lewat Sexting, UNJ Akan Mendalami

Beredar Informasi Dosen Lecehkan Mahasiswa Lewat Sexting, UNJ Akan Mendalami

Nasional
KSP: Informasi 4 Orang di Bekasi Terpapar Varian Omicron Hoaks

KSP: Informasi 4 Orang di Bekasi Terpapar Varian Omicron Hoaks

Nasional
Jokowi Tak Laporkan Hadiah 3 Ton Jeruk dari Warga Karo ke KPK, Ini Alasannya

Jokowi Tak Laporkan Hadiah 3 Ton Jeruk dari Warga Karo ke KPK, Ini Alasannya

Nasional
Peserta Muktamar Ke-34 NU Diwajibkan Sudah Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Peserta Muktamar Ke-34 NU Diwajibkan Sudah Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Polisi Sebut Satu Saksi Kasus Dugaan Korupsi PT JIP Kembalikan Uang Rp 1,7 Miliar

Polisi Sebut Satu Saksi Kasus Dugaan Korupsi PT JIP Kembalikan Uang Rp 1,7 Miliar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.