Ingatkan Kemenlu soal Implementasi Anggaran, Pimpinan Komisi I: Sering Kita Hanya Ciptakan Kata-kata, tetapi Tak Dijalankan

Kompas.com - 22/09/2021, 11:35 WIB
Utut Adianto saat menjabat Wakil Ketua DPR Koordinator Hubungan Antar Lembaga, BAKN, dan BURT Utut Adianto Dok. Humas DPR RIUtut Adianto saat menjabat Wakil Ketua DPR Koordinator Hubungan Antar Lembaga, BAKN, dan BURT Utut Adianto

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi I DPR Utut Adianto mengingatkan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk mengoptimalkan implementasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2022.

Sebab, menurut dia, implementasi anggaran penting karena publik akan menilai kerja dari pemerintah selaku penyusun anggaran dan DPR selaku yang menetapkan.

"Mudah-mudahan ini tidak preketek-preketek, tapi dijalankan. Karena sering kali ketika kita menyusun anggaran, lebih kita menciptakan pabrik kata-kata, tetapi tidak ada yang dijalankan," kata Utut saat membuka rapat kerja Komisi I DPR dengan Wakil Menteri Luar Negeri, Rabu (22/9/2021).

Baca juga: Di Acara Kemenlu, Greysia Polii Bicara Kesiapan Menghadapi Uber Cup

Politisi PDI-P itu menegaskan, anggaran yang disusun merupakan kumpulan uang rakyat dan pada umumnya diperoleh dari pajak.

Untuk itu, ia mengingatkan agar Kemenlu tak main-main dalam menjalankan berbagai program dengan menggunakan anggaran yang telah disusun di DPR.

Utut membacakan sejumlah program dari Kemenlu di tahun 2022 yang dirangkum berdasarkan kesimpulan rapat kerja pada 3 Juni dan 2 September 2021.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Rapat 3 Juni, penguatan diplomasi dan kerja sama internasional, penguatan kelembagaan dan pembangunan pusat data terintegrasi, diplomasi vaksin, peningkatan kerja sama dan koordinasi," kata dia. 

Kemudian, rapat 2 September 2021 menghasilkan kesimpulan raker yakni memperhatikan kesejahteraan para staf pada perwakilan-perwakilan RI di luar negeri, mengakselerasi diplomasi ekonomi di tingkat global, diplomasi vaksin, dan status direktorat perlindungan WNI dan badan hukum Indonesia diusulkan dinaikkan menjadi level direktorat jenderal.

Baca juga: Soal Evakuasi WNI dari Afghanistan, Jubir Kemenlu: Tidak Sederhana

Lebih lanjut, Utut juga mengingatkan tugas Komisi di DPR berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), khususnya Pasal 98 Ayat (2) huruf c tentang anggaran.

"Tugas komisi adalah membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi dan program kementerian/lembaga yang menjadi mitra kerja komisi. Jadi, hak budgeting ada di kami, bapak-bapak (kementerian/lembaga) menyusun dan membahas bersama kami. Kami membahas dan menetapkan," papar dia. 

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Percepat Vaksinasi Covid-19, Panglima TNI Kerahkan 122 Nakes ke Kabupaten Tangerang

Percepat Vaksinasi Covid-19, Panglima TNI Kerahkan 122 Nakes ke Kabupaten Tangerang

Nasional
Selain Alex Noerdin-Dodi Reza, Ini Deretan Ayah dan Anak yang Terjerat Korupsi

Selain Alex Noerdin-Dodi Reza, Ini Deretan Ayah dan Anak yang Terjerat Korupsi

Nasional
Kriteria Vaksin Booster untuk Masyarakat Umum Menurut ITAGI

Kriteria Vaksin Booster untuk Masyarakat Umum Menurut ITAGI

Nasional
Begini Cara Adukan Polisi yang Langgar Hukum Lewat Propam Presisi

Begini Cara Adukan Polisi yang Langgar Hukum Lewat Propam Presisi

Nasional
Panglima TNI: Masih Ada Warga Enggan Disuntik Vaksin Covid-19 karena Hoaks

Panglima TNI: Masih Ada Warga Enggan Disuntik Vaksin Covid-19 karena Hoaks

Nasional
Eks Jubir Prabowo-Sandi, Harryadin Mahardika, Gabung ke PKS

Eks Jubir Prabowo-Sandi, Harryadin Mahardika, Gabung ke PKS

Nasional
Airlangga: Kesembuhan dari Covid-19 di Indonesia 96,2 Persen, Lebih Tinggi dari Global

Airlangga: Kesembuhan dari Covid-19 di Indonesia 96,2 Persen, Lebih Tinggi dari Global

Nasional
Saat Dua Bupati Terjaring OTT KPK dalam Sepekan...

Saat Dua Bupati Terjaring OTT KPK dalam Sepekan...

Nasional
2 Tahun Jokowi-Ma'ruf, Perjalanan Kabinet Indonesia Maju dan Peluang 'Reshuffle' Setelah PAN Merapat

2 Tahun Jokowi-Ma'ruf, Perjalanan Kabinet Indonesia Maju dan Peluang "Reshuffle" Setelah PAN Merapat

Nasional
Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf, Atasi Pandemi dengan PSBB hingga Berbagai Bentuk PPKM

Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf, Atasi Pandemi dengan PSBB hingga Berbagai Bentuk PPKM

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Sebut Dunia Penuh Ketidakpastian | Belum Ada Kasus Pelanggaran HAM Berat yang Diselesaikan Jokowi-Ma'ruf

[POPULER NASIONAL] Jokowi Sebut Dunia Penuh Ketidakpastian | Belum Ada Kasus Pelanggaran HAM Berat yang Diselesaikan Jokowi-Ma'ruf

Nasional
Tahun Kedua Ma'ruf Amin Jadi Wapres, Ketidakpuasan Publik dan Upaya Memperbaikinya

Tahun Kedua Ma'ruf Amin Jadi Wapres, Ketidakpuasan Publik dan Upaya Memperbaikinya

Nasional
Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf, ICW Catat Kelanjutan Pemburukan Pemberantasan Korupsi

Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf, ICW Catat Kelanjutan Pemburukan Pemberantasan Korupsi

Nasional
UPDATE: 248.113 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 1,60 Persen

UPDATE: 248.113 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 1,60 Persen

Nasional
Ini Alasan Mengapa Kini Naik Pesawat Wajib Tes PCR

Ini Alasan Mengapa Kini Naik Pesawat Wajib Tes PCR

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.