Kompas.com - 25/06/2021, 16:33 WIB
Ilustrasi penyiksaan penyekapan penculikan ShutterstockIlustrasi penyiksaan penyekapan penculikan

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menyampaikan, polisi paling banyak melakukan penyiksaan penyiksaan, perlakuan, atau penghukuman kejam yang merendahkan martabat manusia.

Hal ini berdasarkan data yang dihimpun Kontras sejak Juni 2020 hingga Mei 2021.

“Terkait dengan aktor penyiksaan, kami juga melihat bahwa polisi di sini masih dominan,” kata Peneliti Kontras Rozi Brilian saat memaparkan hasil laporan secara virtual, Jumat (25/6/2021).

Baca juga: Kontras Temukan 80 Kasus Penyiksaan dan Penghukuman Kejam dalam Satu Tahun Terakhir

Rozi juga menyebutkan motif penyiksaan dan penghukuman kejam tersebut seringkali dilakukan di tahap penyidikan untuk mendapatkan pengakuan dari para calon tersangka atau untuk menghukum orang tersebut.

Kemudian, ia mengatakan kejadian penyiksaan atau penghukuman kejam dilakukan baik dengan tangan kosong dan benda keras seperti pentungan, tameng polisi, hingga rotan.

“Baik itu ruang terbuka atau tertutup atau ruang detensi di dalam tahanan,” imbuh dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain itu, Kontras setidaknya menemukan 80 kasus penyiksaan dan penghukuman kejam yang terjadi dalam satu tahun terakhir.

Dari 80 kasus itu, sebanyak 36 kasus dilakukan oleh unsur Kepolisian, 34 kasus oleh unsur Kejaksaan, 7 kasus oleh TNI, dan 3 kasus oleh sipir.

Lebih lanjut, Rozi merinci kasus yang dilakukan oleh unsur kepolisian, yakni berasal dari tingkat Polres ada 19 kasus, di tingkat Polsek ada 11 kasus, dan di tingkat Polda ada 6 kasus.

Baca juga: Komnas Perempuan Dorong Pemerintah Segera Ratifikasi Protokol Operasional Menentang Penyiksaan

“Kami menemukan ada 19 kasus yang ditemukan di Polres, 11 kasus ditemukan di Polsek, dan 6 kasus ditemukan di Polda,” ucap dia.

Rozi menilai, mekanisme pengawasan dari Polda masih belum berjalan dengan baik sehingga menyebabkan munculnya kasus-kasus penyiksaan di tingkat Polres dan Polsek.

“Jadi seharusnya polisi bisa melakukan sesuatu apa namanya pengawasan lebih ketat, lebih komprehensif dan menyeluruh terkait dengan praktek-praktek yang dilakukan di bawahannya,” kata dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Megawati Instruksikan Kader PDI-P Bantu Penanganan Pandemi Lewat Kegiatan Partai

Megawati Instruksikan Kader PDI-P Bantu Penanganan Pandemi Lewat Kegiatan Partai

Nasional
Mendagri: Saya Ingin Lihat Pemda Mana yang Sukses Bentuk Tim Tracing Covid-19

Mendagri: Saya Ingin Lihat Pemda Mana yang Sukses Bentuk Tim Tracing Covid-19

Nasional
Kemendikbud Ristek Tegaskan Asesmen Nasional Tak Digunakan untuk Menilai Individu Murid

Kemendikbud Ristek Tegaskan Asesmen Nasional Tak Digunakan untuk Menilai Individu Murid

Nasional
TNI AU Minta Maaf dan Tahan 2 Prajuritnya yang Lakukan Kekerasan ke Warga di Merauke

TNI AU Minta Maaf dan Tahan 2 Prajuritnya yang Lakukan Kekerasan ke Warga di Merauke

Nasional
Dugaan Pelanggaran Etik dalam Proses TWK Tak Cukup Bukti, KPK: Dewas Sudah Periksa 42 Bukti

Dugaan Pelanggaran Etik dalam Proses TWK Tak Cukup Bukti, KPK: Dewas Sudah Periksa 42 Bukti

Nasional
Jubir Pemerintah Ingatkan Tetap Disiplin Protokol Kesehatan meski Sudah Divaksinasi

Jubir Pemerintah Ingatkan Tetap Disiplin Protokol Kesehatan meski Sudah Divaksinasi

Nasional
PDI-P Luncurkan Kendaraan Bantuan untuk Tangani Pandemi dan Jaga Lingkungan

PDI-P Luncurkan Kendaraan Bantuan untuk Tangani Pandemi dan Jaga Lingkungan

Nasional
TNI AU Minta Maaf Atas Insiden Kekerasan yang Dilakukan Oknum Prajuritnya ke Seorang Warga Merauke

TNI AU Minta Maaf Atas Insiden Kekerasan yang Dilakukan Oknum Prajuritnya ke Seorang Warga Merauke

Nasional
Kronologi Warga di Merauke Diperlakukan Tak Manusiawi oleh Oknum Prajurit TNI AU

Kronologi Warga di Merauke Diperlakukan Tak Manusiawi oleh Oknum Prajurit TNI AU

Nasional
Satgas: Jika Pembukaan Berbagai Sektor Meningkatkan Kasus Covid-19, Maka Perlu Kembali Dibatasi

Satgas: Jika Pembukaan Berbagai Sektor Meningkatkan Kasus Covid-19, Maka Perlu Kembali Dibatasi

Nasional
Ketua DPR Minta Pemerintah Cegah Luar Pulau Jawa-Bali Jadi Episentrum Baru Covid-19

Ketua DPR Minta Pemerintah Cegah Luar Pulau Jawa-Bali Jadi Episentrum Baru Covid-19

Nasional
TNI AU Tahan Prajurit yang Lakukan Kekerasan Terhadap Warga di Merauke

TNI AU Tahan Prajurit yang Lakukan Kekerasan Terhadap Warga di Merauke

Nasional
Laporkan Dugaan Etik Pimpinan KPK, Pegawai Siapkan Informasi dan Data Tambahan Termasuk Hasil Temuan Ombudsman

Laporkan Dugaan Etik Pimpinan KPK, Pegawai Siapkan Informasi dan Data Tambahan Termasuk Hasil Temuan Ombudsman

Nasional
Kemenkes Sebut Semua Vaksin Covid-19 Efektif Lawan Varian Delta

Kemenkes Sebut Semua Vaksin Covid-19 Efektif Lawan Varian Delta

Nasional
MAKI Minta Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Dinonaktifkan Sementara

MAKI Minta Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Dinonaktifkan Sementara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X