Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kontras Temukan 80 Kasus Penyiksaan dan Penghukuman Kejam dalam Satu Tahun Terakhir

Kompas.com - 25/06/2021, 15:18 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) melaporkan setidaknya ada 80 kasus penyiksaan, perlakukan, atau penghukuman kejam yang merendahkan martabat manusia.

Temuan ini dihimpun oleh Kontras dalam periode satu tahun terakhir, sejak Juni 2020 hingga Mei 2021.

“Kami mencatat sebanyak 80 kasus penyiksaan, perlakukan atau penghukuman lain yang kejam tidak manusia atau merendahkan martabat manusia telah terjadi di Indonesia,” kata Peneliti Kontras Rozi saat membacakan paparannya secara virtual, Jumat (25/6/2021).

Menurut Rozi, dari 80 kasus kejadian penyiksaan itu setidaknya telah memakan 182 korban.

Baca juga: Kontras Ungkap Tiga Faktor Penyebab Maraknya Praktik Penyiksaan di Indonesia

Kontras juga mencatat, kejadian tersebut paling banyak ditemukan di daerah Aceh, Papua, dan Sumatera.

“Kami menemukan 182 korban dengan rincian 166 korban luka, 16 korban tewas,” ujar dia.

Dari data tersebut, Kontras menemukan bahwa aparat kepolisian masih menjadi aktor utama yang sering melakukan penyiksaan tersebut.

Rozi menyebut, ada 36 kasus yang dilakukan oleh unsur Kepolisian, 34 kasus dilakukan oleh unsur Kejaksaan, 7 kasus dilakukan TNI, dan 3 kasus dilakukan sipir.

“Kepolisian masih menjadi faktor utama dalam kasus penyiksaan, yakni sebanyak 36 kasus diikuti oleh Kejaksaan 34 Kasus, yang di mana didominasi oleh peristiwa cambuk yang terjadi di Aceh,”kata dia.

“Kami juga masih menemukan adanya kasus kasus penyiksaan yang dilakukan oleh aparat militer yaitu TNI sebanyak 7 kasus, dan sipir sebanyak 3 kasus,” imbuhnya.

Baca juga: Kontras Sebut Virtual Police Jadi Alat Represi Baru

Rozi berpandangan, motif penyiksaan dan penghukuman kejam tersebut seringkali dilakukan untuk mendapatkan pengakuan dari para calon tersangka yang diduga melakukan kejahatan.

Kemudian, ia mengatakan, motif lainnya yakni karena ada keinginan untuk menghuum si calon tersangka tersebut.

“Ini seringkali terjadi di tahap penyidikan dan pemeriksaan kepolisian di mana penyidik seringkali melakukan cara-cara kekerasan baik itu pemukulan dengan tangan kosong, benda keras, dengan cara-cara lainnya dengan ingin agar calon tersangkanya ini mengakui perbuatan tindak pidana yang didugakan,” ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com