KILAS

Soal Ketimpangan Pembangunan, Gus AMI: Tidak Bisa Parsial dan Perlu Inovasi

Kompas.com - 14/06/2021, 13:41 WIB
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar saat menghadiri Regional Meeting Kawasan Teluk Tomini dan Maluku Utara (Malut) di Gorontalo, Sabtu (12/6/2021).

DOK. Humas DPR RIWakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar saat menghadiri Regional Meeting Kawasan Teluk Tomini dan Maluku Utara (Malut) di Gorontalo, Sabtu (12/6/2021).

KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan, diperlukan komitmen kuat dalam suatu formula, inovasi, serta terobosan baru untuk mengatasi ketimpangan pembangunan yang terjadi di Indonesia.

Hal ini, kata dia, dimulai dari perubahan paradigma kebijakan pembangunan, ditopang kelembagaan yang mapan, didukung infrastruktur dan insentif, serta pengawasan ketat dalam implementasi di lapangan.

“Satu hal yang tidak bisa dipungkiri bahwa ketimpangan pembangunan masih menjadi paradoks yang menyertai dalam proses pembangunan bangsa ini. Mengatasinya tidak bisa parsial serta perlu inovasi atau terobosan baru,” kata Abdul atau yang akrab disapa Gus AMI, dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima, Senin (14/6/2021).

Pernyataan itu ia sampaikan saat menghadiri Regional Meeting Kawasan Teluk Tomini dan Maluku Utara (Malut) di Gorontalo, Sabtu (12/6/2021).

Baca juga: Gempa Hari Ini: M 5, 2 Guncang Laut Teluk Tomini Tak Berpotensi Tsunami

Menurut Gus AMI, ketimpangan nyaris terjadi secara multidimensi, yakni antarwilayah, antarsektor, dan antarkelompok pendapatan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selama hampir 30-40 tahun yang lalu, fenomena ketimpangan spasial muncul akibat dari pemusatan kegiatan pembangunan.

“Tentu saja ini semua bisa dilihat dari kesenjangan Jawa dan luar Jawa, pedesaan dan perkotaan, kawasan Indonesia Barat dan Indonesia Timur, wilayah hinterland dan wilayah perbatasan, bahkan dalam satu wilayah yang sama,” imbuh Gus AMI.

Oleh karena itu, lanjut dia, negara wajib mengemban peran etisnya untuk menyelamatkan setiap jengkal wilayah dan penduduk.

Baca juga: Peran Negara Berkembang dalam IMF akan Meningkat

Kewajiban tersebut sebuah nilai moral yang tak boleh ditawar karena sudah menjadi tanggung jawab sebuah negara.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyebut, program-program nasional pembangunan pada ujungnya harus dihadapkan pada pertanyaan mendasar.

Pertanyaan mendasar yang dimaksud yakni apakah sebuah kebijakan mampu mengajak seluruh rakyat mengalami mobilitas bersama atau hanya mengajak segelintir kelompok dan hanya pelaku ekonomi.

“Dalam konteks ini, posisi keberpihakan yang tak bisa ditawar adalah bahwa negara melalui kebijakan publiknya harus mampu menjebol berbagai kebuntuan dalam seluruh dimensi pembangunan,” ucap Gus AMI.

Baca juga: Anggota DPR Nilai Pembangunan Ibu Kota Baru Ilegal karena Tanpa Dasar Hukum

Hal tersebut, guna mencegah agar ketimpangan tidak menjadi problem akut yang justru menjadi virus ganas pembangunan.

“Terlebih, untuk menghindari semua pihak terjebak dalam sangkar besi pembangunan itu sendiri,” ujar Gus AMI.

Nilai strategis Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Dalam kesempatan tersebut, Gus AMI turut memaparkan nilai strategis Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) berbasis perdesaan di kawasan Teluk Tomini.

“Pertama, pengembangan KEK berbasis perdesaan di wilayah ini hendak menyuguhkan sebuah model pembangunan ekonomi berbasis partisipatif, serta melibatkan peran masyarakat secara aktif,” ucapnya.

Baca juga: JIIPE Jadi Kawasan Ekonomi Khusus, Kebutuhan Hunian Bakal Melesat

Sebab, imbuh Gus AMI, kawasan tersebut berkembang pesat dalam pembangunan, memiliki sumber daya alam (SDA) melimpah, serta sektor-sektor wisata yang bisa diunggulkan.

Kedua, pengembangan KEK berbasis perdesaan harus bisa menggali potensi yang ada di desa-desa, sehingga mampu menjadi salah satu lokomotif pertumbuhan.

“Menurut saya pilihan pengembangan KEK berbasis perdesaan di wilayah kawasan Teluk Tomini tepat dan sesuai momentumnya,” imbuh Gus AMI.

Terbukti, saat kondisi ekonomi bangsa ini terpuruk akibat hantaman Covid-19. Keempat provinsi dan kabupaten-kabupaten di dalam wilayah Teluk Tomini da[at bertransformasi menjadi daerah dengan daya tahan ekonomi kuat.

Baca juga: Realisasi Investasi di Kawasan Ekonomi Khusus Tembus Rp 23,1 Triliun

Hal tersebut terjadi karena wilayah Teluk Tomini memiliki basis pertanian, kelautan, dan wisata yang kuat dan mampu menjadi penyangga.

“Ketiga, bergesernya lokus-lokus pertumbuhan yang tidak hanya terkonsentrasi di kota-kota besar. Dengan demikian, pembangunan berperan penting dalam menjadikan daerah dan desa sebagai titik tumpu," jelasnya.

Selain berbicara mengenai potensi ekonomi Teluk Tomini, Gus AMI berpedapat bahwa saat ini perlu adanya penggeseran lokus pertumbuhan ke desa-desa di Indonesia.

“Sudah saatnya negara harus mewujudkan peran etisnya dalam bentuk intervensi kebijakan untuk menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang,” imbuhnya.

Baca juga: Ragam Permasalahan Depok, dari Ketimpangan Pembangunan hingga Tingginya Angka Pengangguran

Sebagai informasi, dalam regional meeting tersebut turut dihadiri oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Jazilul Fawaid, dan Anggota DPR RI M Hasanuddin Wahid.

Hadir pula Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Agung Firman Sampurna, Rektor Universitas Negeri Gorontalo (UNG) Eduart Wolok, Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Longki Djanggola, Sekretaris Daerah (Sekda) Gorontalo Sulut diwakili Asisten II, Malut diwakili sekda, 26 bupati dan walikota, serta rektor beberapa perguruan tinggi dari dari empat provinsi tersebut, hingga akademisi, dan non-governmental organization (NGO).

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pegawai Nonaktif KPK Konsolidasikan Rencana Perekrutan Jadi ASN Polri

Pegawai Nonaktif KPK Konsolidasikan Rencana Perekrutan Jadi ASN Polri

Nasional
Jelang Diberhentikan, 14 Pegawai Nonaktif KPK Diduga Alami Peretasan

Jelang Diberhentikan, 14 Pegawai Nonaktif KPK Diduga Alami Peretasan

Nasional
Panglima TNI Berharap PON XX Papua Berjalan Lancar

Panglima TNI Berharap PON XX Papua Berjalan Lancar

Nasional
Bakal Rekrut 56 Pegawai Nonaktif KPK, Kapolri Sebut untuk Tangani Tipikor

Bakal Rekrut 56 Pegawai Nonaktif KPK, Kapolri Sebut untuk Tangani Tipikor

Nasional
Satgas: Penyelenggaraan Konser Bergantung pada Kebijakan Pemda

Satgas: Penyelenggaraan Konser Bergantung pada Kebijakan Pemda

Nasional
Komnas HAM Belum Terima Konfirmasi Istana soal Pertemuan dengan Jokowi Terkait Polemik TWK

Komnas HAM Belum Terima Konfirmasi Istana soal Pertemuan dengan Jokowi Terkait Polemik TWK

Nasional
Kapolri Sebut Presiden Jokowi Setuju 56 Pegawai Nonaktif KPK Direkrut Jadi ASN Polri

Kapolri Sebut Presiden Jokowi Setuju 56 Pegawai Nonaktif KPK Direkrut Jadi ASN Polri

Nasional
BKKBN Tunggu Proses Hukum Kasus Dugaan Penipuan Terkait Jabatan yang Dialami Mantan Kolonel TNI AU

BKKBN Tunggu Proses Hukum Kasus Dugaan Penipuan Terkait Jabatan yang Dialami Mantan Kolonel TNI AU

Nasional
Kapolri Bakal Rekrut 56 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Jadi ASN Polri

Kapolri Bakal Rekrut 56 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Jadi ASN Polri

Nasional
Pilih Nyemplung Menanam Mangrove, Jokowi: Masak Saya Sendiri di Darat, Kan Nggak Lucu...

Pilih Nyemplung Menanam Mangrove, Jokowi: Masak Saya Sendiri di Darat, Kan Nggak Lucu...

Nasional
Jokowi: Indonesia Punya Hutan Mangrove Terluas di Dunia, Wajib Kita Pelihara

Jokowi: Indonesia Punya Hutan Mangrove Terluas di Dunia, Wajib Kita Pelihara

Nasional
Temui Menkopolhukam, Nasdem Usulkan Ulama Syaikhoni Kholil Jadi Pahlawan Nasional

Temui Menkopolhukam, Nasdem Usulkan Ulama Syaikhoni Kholil Jadi Pahlawan Nasional

Nasional
Deputi KSP Khawatir Revisi UU ASN Buka Celah Jual Beli Jabatan

Deputi KSP Khawatir Revisi UU ASN Buka Celah Jual Beli Jabatan

Nasional
Ini 10 Desa Terbaik di Indonesia dalam Keterbukaan Informasi Publik

Ini 10 Desa Terbaik di Indonesia dalam Keterbukaan Informasi Publik

Nasional
Azyumardi Azra: Jokowi Tak Minat dengan KPK, Pidato Kenegaraannya Tak Singgung soal Korupsi

Azyumardi Azra: Jokowi Tak Minat dengan KPK, Pidato Kenegaraannya Tak Singgung soal Korupsi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.