Kompas.com - 09/06/2021, 17:37 WIB
Foto tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden: konsep desain ibu kota baru Nagara Rimba Nusa, pemenang sayembara Kementerian PUPR. Kompas.com/Fitria Chusna FarisaFoto tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden: konsep desain ibu kota baru Nagara Rimba Nusa, pemenang sayembara Kementerian PUPR.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi V dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Suryadi Jaya Purnama mengatakan, pembangunan ibu kota negara (IKN) Baru yang tengah digencarkan pemerintah dapat dikatakan legal selama belum memiliki dasar hukum.

Menurut dia hingga kini belum ada legalitas dan dasar hukum yang dimiliki pemerintah guna membangun ibu kota baru.

"Saya kira ini dalam konteks penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) apa pun kegiatan yang punya judul nomenklatur ibu kota negara yang dilakukan di luar Jakarta, maka itu adalah kegiatan yang ilegal," kata Suryadi dalam diskusi virtual Fraksi PKS bertajuk "Masih Relevankah Pemindahan Ibukota Negara?" Rabu(9/6/2021).

Baca juga: Pertanyakan Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara, Anggota DPR: Apa Dosa DKI?

Ia menuturkan, kegiatan yang ilegal tersebut juga termasuk apabila pemerintah melakukan pembangunan infrastruktur di ibu kota baru.

Mengambil contoh, Suryadi menganalogikan kasus pembangunan ibu kota baru dengan silsilah keluarga.

"Dasar hukumnya kan belum ada. Jangan sampai kita, kemudian membangun. Jangankan anaknya, kakek dan neneknya belum nikah, tetapi cucunya sudah lahir," ucapnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Padahal, menurut dia, pemerintah perlu melalui beberapa tahapan atau prosedur untuk mendapat izin pembangunan ibu kota baru.

Tahapan itu di antaranya mengenai tata ruang, izin mendirikan bangunan atau persetujuan bangun gedung.

"Tapi tiba-tiba sekarang diumumkan berencana mau peletakkan batu pertama. Nah, ini kan banyak sekali prosedur yang dilewati," kata dia.

Baca juga: Polri Usul Tambahan Anggaran Rp 28,584 Triliun, Rp 63,7 Miliar untuk Pengamanan Ibu Kota Baru

Suryadi menegaskan, hal-hal semacam itu perlu mendapat sorotan dari publik bahwa setiap pembangunan harus memiliki dasar hukum yang jelas.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saksi Sebut Stepanus Robin Minta Uang Suap Ditransfer dengan Keterangan Bisnis Konfeksi

Saksi Sebut Stepanus Robin Minta Uang Suap Ditransfer dengan Keterangan Bisnis Konfeksi

Nasional
Menkes Sebut Banyak Kontak Erat Takut Dites Covid-19

Menkes Sebut Banyak Kontak Erat Takut Dites Covid-19

Nasional
Perkuat Pelacakan Kasus Covid-19, Kemenkes Gunakan Survei Seroprevalensi

Perkuat Pelacakan Kasus Covid-19, Kemenkes Gunakan Survei Seroprevalensi

Nasional
Pengembalian Aset Dinilai Lebih Penting Ketimbang Menghukum Mati Koruptor

Pengembalian Aset Dinilai Lebih Penting Ketimbang Menghukum Mati Koruptor

Nasional
Calon Hakim Agung Prim Haryadi Nilai Tak Ada Salahnya Terapkan Hukuman Mati untuk Koruptor

Calon Hakim Agung Prim Haryadi Nilai Tak Ada Salahnya Terapkan Hukuman Mati untuk Koruptor

Nasional
Duduk Perkara Pembunuhan dan Penganiayaan Nakes di Papua...

Duduk Perkara Pembunuhan dan Penganiayaan Nakes di Papua...

Nasional
Menkes Sebut Testing Covid-19 Capai 4 Kali Lipat dari Standar WHO

Menkes Sebut Testing Covid-19 Capai 4 Kali Lipat dari Standar WHO

Nasional
Dewas Dinilai Punya Tanggung Jawab Laporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli secara Pidana

Dewas Dinilai Punya Tanggung Jawab Laporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli secara Pidana

Nasional
Batasi Kedatangan ke RI, Luhut: Jalur Laut hanya via Batam dan Tanjung Pinang

Batasi Kedatangan ke RI, Luhut: Jalur Laut hanya via Batam dan Tanjung Pinang

Nasional
Menkes Sebut PeduliLindungi Sudah Diakses Lebih dari 50 Juta Kali dalam Sehari

Menkes Sebut PeduliLindungi Sudah Diakses Lebih dari 50 Juta Kali dalam Sehari

Nasional
Angka Kesembuhan Covid-19 di Luar Jawa Bali Dekati Rata-rata Nasional, Kematian Lebih Rendah

Angka Kesembuhan Covid-19 di Luar Jawa Bali Dekati Rata-rata Nasional, Kematian Lebih Rendah

Nasional
Mertua SBY, Ibu Ageng, Dimakamkan di Purworejo Selasa Besok

Mertua SBY, Ibu Ageng, Dimakamkan di Purworejo Selasa Besok

Nasional
Cegah Gelombang Baru Covid-19, Luhut: Kasus Positif Disarankan Sekitar 2.700-3.000 Per Hari

Cegah Gelombang Baru Covid-19, Luhut: Kasus Positif Disarankan Sekitar 2.700-3.000 Per Hari

Nasional
Luhut Sebut Jumlah Tracing Covid-19 di Jawa-Bali Meningkat

Luhut Sebut Jumlah Tracing Covid-19 di Jawa-Bali Meningkat

Nasional
Mertua SBY Wafat, AHY: Ibu Ageng Sosok Ibu dan Eyang Panutan

Mertua SBY Wafat, AHY: Ibu Ageng Sosok Ibu dan Eyang Panutan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.