Jokowi Temukan Pungutan Liar di Tanjung Priok, Saber Pungli Tak Efektif?

Jakarta, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menemukan langsung adanya pungli di Kawasan Terminal Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Kamis (10/6/2021). 

Temuan pungli ini berawal saat Jokowi berdialog bersama para pengemudi truk kontainer di Terminal Tanjung Priok, Kamis (10/6/2021).

Dalam dialog itu, pengemudi mengeluhkan soal banyaknya aksi kriminal yang menimpa mereka di kawasan terminal pelabuhan. Aksi kriminal itu berupa penodongan hingga pembegalan.

Baca juga: Setelah Jokowi Telepon Kapolri soal Pungli di Tanjung Priok...

Mendengar keluhan itu, di hadapan para truk kontainer, Jokowi langsung menghubungi Kapolri Listyo Sigit Prabowo melalui sambungan telepon.

Kepada Listyo Sigit, Jokowi meminta agar segera menindak kriminalitas yang ada di kawasan Terminal Pelabuhan Tanjung Priok.

Apa kabar Saber Pungli?

Kasus pungli yang ditemukan Jokowi menjadi pengingat bahwa pemerintah pernah berjanji pada 2016 untuk memberantas pungli.

Nyatanya, jika menengok beberapa tahun terakhir, gerakan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar alias Saber Pungli yang sudah dibunyikan sejak era pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla ini jarang terdengar oleh publik. 

Baca juga: Mahfud MD: Nafsu Korupsi Selalu Ada, Saber Pungli Masih Diperlukan

Hal itu juga diakui oleh pengamat kebijakan publik Agus Pambagio. Menurut Agus, ia melihat sudah tidak ada gerakan mengenai Saber Pungli selama empat tahun terakhir. 

"Sudah lama enggak ada gerakannya. Sudah lama enggak kedengaran. Saya sudah mundur tiga-empat tahun yang lalu. Saya pernah ikut rapat dua-tiga kali, setelah itu saya enggak ikut lagi," ujar Agus saat dihubungi Kompas.com pada Sabtu (12/6/2021).

Iya juga menilai Saber Pungli yang telah dibentuk berdasarkan Perpres No 87 Tahun 2016 tanggal 21 Oktober 2016 itu tidak berjalan efektif. Hal ini dikarenakan pungli, menurut dia,  masih marak terjadi. 

Baca juga: Usai Ditelepon Jokowi, Kapolri Instruksikan Jajarannya Aktif Berantas Premanisme

Bahkan, menurut Agus, kasus pungli secara nasional mengalami kenaikan yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh politik.

"Korupsi naik terus, kalau itu berhasil, kan korupsi hilang, ini kan enggak. Yang di KPK, Kejaksaan, Bareskrim naik terus," ucap dia.

"Terlepas dari siapa dia yang korupsi. Menurut saya enggak ada kemajuannya. Menurut saya makin tinggi karena kecampur urusan politik," kata Agus.

Pernyataan Agus senada dengan Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat Didik Mukrianto.

Idealnya, kata Didik, pungli sudah tidak ada lagi atau kecil terjadi kembali jika pemerintah sudah sungguh-sungguh memberantas pungli sejak pembentuan Saber Pungli.

Akan tetapi, faktanya justru Presiden Jokowi sendiri yang menemukan praktik pungli masih merajalela.

Baca juga: Indeks Persepsi Korupsi RI Turun, KSP: Masih Marak Pungli dan Politik Uang

Didik menilai, temuan Presiden Joko Widodo terkait pungli di Tanjung Priok, Jakarta Utara itu merupakan pengingat dari Tuhan bahwa janji dan komitmen harus ditunaikan.

"Bisa jadi temuan Presiden terkait dengan pungli di Tanjung Priok itu sebagai pengingat Allah SWT kepada Presiden untuk memenuhi janji dan komitmen yang belum tertunaikan," kata Didik dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Jumat (11/6/2021).

Atas hal tersebut, Didik mempertanyakan bagaimana nasib pelaksanaan Perpres Satgas Saber Pungli dalam tataran implementatif.

Ia pun mempertanyakan, apakah Perpres tersebut hanya sekadar menjadi produk politik yang berbasis kosmetik.

Baca juga: Jokowi Temukan Pungli di Tanjung Priok, Anggota DPR: Pengingat untuk Penuhi Janji Perpres

Merujuk pada situs resmi Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli), saberpungli.id, satgas Saber Pungli dinilai cukup aktif melaporkan kasus pungli. Terbaru, pada situs tersebut satgas melaporkan pungli bulan Mei 2021.

Pada laporan tersebut, Satgas menyebut total ada 18 pengaduan terkait pungli pada bulan tersebut. Aduan itu disampaikan melalui email sebanyak 16 aduan dan 2 pengaduan dilakukan secara langsung.

Pada laporan itu, satgas juga melaporkan kegiatan UPP daerah periode bulan Mei 2021. Pokja intelijen sebanyak 5.097 laporan, pokja pencegahan 144.481 laporan, pokja yustisi 324 laporan dan pokja penindakan 621 laporan.

Baca juga: Kompolnas: Polisi Jangan Tunggu Perintah Presiden untuk Tindak Pungli

Tak ketinggalan, Satgas juga melaporkan soal kasus OTT periode bulan Mei 2021. Total ada sebanyak 529 kasus OTT, jumlah tersangka sebanyak 612 dan jumlah barang bukti sebanyak Rp 198.055.848.

Lagi-lagi, sayangnya, menurut Agus laporan itu tidak bisa menjadi tolak ukur keberhasilan pemerintah dalam menangani pungli. Faktanya saat ini pungli masih terjadi. Menurut Agus, pungli berhasil diberantas apabila ada efek jera yang dirasakan oleh pelaku.

"Di web itu cuma laporan saja, enggak ada tindakan langsungnya. Kalau ada kan orang jera. tolak ukurnya itu orang jera," kata Agus.