Kompas.com - 12/06/2021, 09:34 WIB
Foto tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden: Presiden Joko Widodo melapor ke Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo perihal kriminalitas yang kerap terjadi di kawasan Terminal Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kompas.com/Fitria Chusna FarisaFoto tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden: Presiden Joko Widodo melapor ke Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo perihal kriminalitas yang kerap terjadi di kawasan Terminal Tanjung Priok, Jakarta Utara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat Didik Mukrianto menilai, temuan Presiden Joko Widodo terkait pungli di Tanjung Priok, Jakarta Utara merupakan pengingat dari Tuhan bahwa janji dan komitmen harus ditunaikan.

"Bisa jadi temuan Presiden terkait dengan pungli di Tanjung Priok itu sebagai pengingat Allah SWT kepada Presiden untuk memenuhi janji dan komitmen yang belum tertunaikan," kata Didik dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Jumat (11/6/2021).

Pasalnya, Ketua Departemen Hukum dan HAM DPP Partai Demokrat ini masih mengingat jelas bagaimana Presiden Jokowi melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 Membentuk Satgas Sapu Bersih (Saber) Pungli.

Baca juga: Jokowi: Ibu Megawati Contohkan Jadi Politisi Tak Harus Ada di Pemerintahan

Ia mengingatkan, Satgas itu bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Didik mengungkapkan, anggota dari Satgas itu juga tidak tanggung-tanggung di antaranya Polri, Kejaksaan Agung, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ombudsman RI, Badan Intelijen Negara (BIN), dan Polisi Militer TNI.

"Satgas Saber Pungli mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah," tutur Didik.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia mengingatkan, dalam melaksanakan tugasnya, Satgas Saber Pungli menyelenggarakan fungsi Intelijen, Pencegahan, Penindakan dan Yustisi.

Baca juga: Jokowi: Ibu Megawati Simbol Keberanian Perjuangan Hak-hak Politik Wong Cilik

Didik menyinggung political will pemerintah dalam memberantas pungli. Menurut dia, jika Perpres tersebut dilaksanakan secara utuh dan berkesinambungan sejak 2016 hingga kini, idealnya Pungli sudah tidak ada lagi atau kecil terjadi kembali.

"Faktanya, Presiden menemukan sendiri praktik pungli yang merajalela," tutur dia.

Atas hal tersebut, Didik mempertanyakan bagaimana nasib pelaksanaan Perpres Satgas Saber Pungli dalam tataran implementatif.

Ia pun mempertanyakan, apakah Perpres tersebut hanya sekadar menjadi produk politik yang berbasis kosmetik.

"Ataukah keseriusan pemerintah dalam memberantas pungli?," ujar Didik.

Baca juga: Mahfud MD: Nafsu Korupsi Selalu Ada, Saber Pungli Masih Diperlukan

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tidak Merakyat, Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel bagi Wakil Rakyat

Tidak Merakyat, Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel bagi Wakil Rakyat

Nasional
Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel bagi Anggota DPR Dinilai Tidak Merakyat

Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel bagi Anggota DPR Dinilai Tidak Merakyat

Nasional
Satgas: Jangan Merasa Aman dari Covid-19 meski Tak Masuk Daerah Level 4

Satgas: Jangan Merasa Aman dari Covid-19 meski Tak Masuk Daerah Level 4

Nasional
Cegah Penularan Covid-19, Jokowi Imbau Masyarakat Tak Makan di Tempat

Cegah Penularan Covid-19, Jokowi Imbau Masyarakat Tak Makan di Tempat

Nasional
Satgas Covid-19: Tingkatkan Penanganan di IGD agar Kasus Kematian Turun

Satgas Covid-19: Tingkatkan Penanganan di IGD agar Kasus Kematian Turun

Nasional
Stepanus Robin Ubah Keterangan di Sidang, KPK: Akan Kami Ungkap Kebenarannya

Stepanus Robin Ubah Keterangan di Sidang, KPK: Akan Kami Ungkap Kebenarannya

Nasional
Menanti Tindakan Korektif Pimpinan KPK atas Malaadministrasi TWK

Menanti Tindakan Korektif Pimpinan KPK atas Malaadministrasi TWK

Nasional
Pembatasan Waktu Makan 20 Menit di Warteg yang Tuai Polemik...

Pembatasan Waktu Makan 20 Menit di Warteg yang Tuai Polemik...

Nasional
Duduk Perkara Kekerasan Tentara terhadap Warga di Merauke Versi TNI AU

Duduk Perkara Kekerasan Tentara terhadap Warga di Merauke Versi TNI AU

Nasional
[POPULER NASIONAL] 2.069 Pasien Covid-19 Meninggal dalam Sehari | KPK Diminta Tindaklanjuti Temuan Ombudsman

[POPULER NASIONAL] 2.069 Pasien Covid-19 Meninggal dalam Sehari | KPK Diminta Tindaklanjuti Temuan Ombudsman

Nasional
KSAU Minta Maaf dan Tindak Tegas Prajurit Pelaku Kekerasan terhadap Warga di Merauke

KSAU Minta Maaf dan Tindak Tegas Prajurit Pelaku Kekerasan terhadap Warga di Merauke

Nasional
Mensos Risma Minta Kepala Daerah Kawal Penyaluran Bansos

Mensos Risma Minta Kepala Daerah Kawal Penyaluran Bansos

Nasional
Periksa Hengky Kurniawan, KPK Dalami Pembagian Tugas dengan Aa Umbara di Bandung Barat

Periksa Hengky Kurniawan, KPK Dalami Pembagian Tugas dengan Aa Umbara di Bandung Barat

Nasional
Periksa Saksi, KPK Dalami Penerimaan dan Penggunaan Uang Eks Penyidik Stepanus Robin

Periksa Saksi, KPK Dalami Penerimaan dan Penggunaan Uang Eks Penyidik Stepanus Robin

Nasional
Kuasa Hukum Yakin Hakim Kabulkan Permohonan Praperadilan Angin Prayitno Aji

Kuasa Hukum Yakin Hakim Kabulkan Permohonan Praperadilan Angin Prayitno Aji

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X