Jokowi Temukan Pungli di Tanjung Priok, Anggota DPR: Pengingat untuk Penuhi Janji Perpres

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat Didik Mukrianto menilai, temuan Presiden Joko Widodo terkait pungli di Tanjung Priok, Jakarta Utara merupakan pengingat dari Tuhan bahwa janji dan komitmen harus ditunaikan.

"Bisa jadi temuan Presiden terkait dengan pungli di Tanjung Priok itu sebagai pengingat Allah SWT kepada Presiden untuk memenuhi janji dan komitmen yang belum tertunaikan," kata Didik dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Jumat (11/6/2021).

Pasalnya, Ketua Departemen Hukum dan HAM DPP Partai Demokrat ini masih mengingat jelas bagaimana Presiden Jokowi melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 Membentuk Satgas Sapu Bersih (Saber) Pungli.

Baca juga: Jokowi: Ibu Megawati Contohkan Jadi Politisi Tak Harus Ada di Pemerintahan

Ia mengingatkan, Satgas itu bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Didik mengungkapkan, anggota dari Satgas itu juga tidak tanggung-tanggung di antaranya Polri, Kejaksaan Agung, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ombudsman RI, Badan Intelijen Negara (BIN), dan Polisi Militer TNI.

"Satgas Saber Pungli mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah," tutur Didik.

Ia mengingatkan, dalam melaksanakan tugasnya, Satgas Saber Pungli menyelenggarakan fungsi Intelijen, Pencegahan, Penindakan dan Yustisi.

Baca juga: Jokowi: Ibu Megawati Simbol Keberanian Perjuangan Hak-hak Politik Wong Cilik

Didik menyinggung political will pemerintah dalam memberantas pungli. Menurut dia, jika Perpres tersebut dilaksanakan secara utuh dan berkesinambungan sejak 2016 hingga kini, idealnya Pungli sudah tidak ada lagi atau kecil terjadi kembali.

"Faktanya, Presiden menemukan sendiri praktik pungli yang merajalela," tutur dia.

Atas hal tersebut, Didik mempertanyakan bagaimana nasib pelaksanaan Perpres Satgas Saber Pungli dalam tataran implementatif.

Ia pun mempertanyakan, apakah Perpres tersebut hanya sekadar menjadi produk politik yang berbasis kosmetik.

"Ataukah keseriusan pemerintah dalam memberantas pungli?," ujar Didik.

Baca juga: Mahfud MD: Nafsu Korupsi Selalu Ada, Saber Pungli Masih Diperlukan