Kembangkan Perikanan Budidaya, KKP Latih Masyarakat Banten dan Jatim

Menurutnya, pelatihan itu telah mencerminkan nilai Pancasila yang dijalankan aparatur pusat dalam mengemban tugas dan tanggung jawab.

Nur’aeni berharap, kegiatan pelatihan Kementerian KP dapat berjalan dengan tetap disiplin pada protokol kesehatan (prokes) dan mendukung peserta untuk selalu fokus dalam meningkatkan wawasan selama pelatihan.

Pelatihan diversifikasi olahan ikan di Nganjuk dan Madiun, Jatim

Sebelum menggelar pelatihan budi daya ikan dan mangrove di Banten, Kementerian KP telah mengadakan pelatihan pengembangan diversifikasi olahan ikan bagi masyarakat di Kabupaten Madiun, Madiun Kota dan Nganjuk, Jawa Timur (Jatim) pada 27–28 Mei 2021.

Dalam rangka menerapkan protokol kesehatan (prokes), pelatihan tersebut dilaksanakan dengan metode blended online melalui Zoom Meeting.

Baca juga: KKP Tangkap Pelaku Sport Fishing Ilegal Asal Malaysia di Perairan Sebatik

Kepala BRSDM Sjarief Widjaja yang ditemui secara terpisah mengatakan, pelatihan tersebut telah disesuaikan dengan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BP3) Banyuwangi sebagai salah satu wilayah Jatim dengan potensi hasil ikan laut yang berlimpah.

“Diversifikasi olahan ikan berperan dalam menyimpan ikan lebih lama dibanding dalam kondisi asli, (agar ikan) memiliki cita rasa yang berbeda dan dapat dikreasikan, dan tentunya memberi nilai tambah yang lebih tinggi di pasar,” ujar Sjarief.

Menurutnya, perlu dilakukan terobosan-terobosan pengembangan diversifikasi olahan ikan yang dapat meningkatkan daya jual dan menarik minat masyarakat untuk mengonsumsi ikan.

“Dengan sedikit saja menyiasati hasil perikanan masing-masing, misalnya dibungkus dengan menarik perhatian, bapak ibu sekalian dapat menambah keuntungan dibandingkan dengan dijual dalam keadaan segar, yang sering kali merugi karena tidak tahan lama,” jelas Sjarief.

Baca juga: Naik 4,15 Persen, Ekspor Kelautan dan Perikanan RI Capai Rp 25 Triliun

Sebagai informasi, pelatihan yang difasilitasi oleh BP3 Banyuwangi tersebut diikuti oleh masing-masing 100 orang peserta dari tiga kabupaten yang berpartisipasi, sehingga total terdapat 300 orang peserta.

Kepala BRSDM berharap, para peserta pelatihan dapat menumbuhkan minat masyarakat untuk membuka usaha olahan produk perikanan, sehingga akan muncul wirausaha baru atau start up melalui e-commerce di bidang perikanan dan kelautan.

“Harapan kami, peserta yang hadir dapat juga merangkul pelaku usaha maupun masyarakat lainnya untuk membuka usaha baru di bidang perikanan, dalam hal ini usaha kreasi olahan ikan sehingga dapat turut membangun perekonomian perikanan nasional,” tuturnya.

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI Muhtarom memaparkan, berdasarkan data daerah pilihan (dapil) Jatim VIII, angka konsumsi ikan (AKI) di Kabupaten Madiun, Madiun Kota, dan Nganjuk masih sangat rendah, yaitu sekitar 20 kilogram (kg) per kapita.

Baca juga: Ramai Potensi Gempa 8,7 SR dan Tsunami 29 Meter di Jawa Timur, Ini Penjelasan BMKG

AKI di ketiga kabupaten itu masih tertinggal jauh di bawah AKI Provinsi Jatim yang mencapai 42 kg per kapita dan AKI nasional yang mencapai 56 kg per kapita.

Menurut Muhtarom, lokasi ketiga kabupaten yang tidak dekat dengan laut, menjadi kendala dalam mengubah kebiasaan pangan masyarakat.

“Daging ikan memiliki nutrisi yang lebih lengkap dibandingkan dengan daging merah (sapi) dan daging ayam, saya harap pelatihan dapat mengubah kebiasaan masyarakat dan menambah minat masyarakat dalam mengonsumsi ikan,” katanya.

Muhtarom berharap, AKI daerah dan AKI provinsi secara keseluruhan dapat ditingkatkan.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi IV DPR RI itu berpesan agar seluruh peserta selalu fokus dalam mengikuti pelatihan dan selalu disiplin mematuhi prokes.

Baca juga: Ingin WargaSurvive di Masa Pandemi, Dompet Dhuafa Kembangkan Budidaya Ikan Nila

Webinar penyiapan materi penyuluhan

Guna memaksimalkan performa penyuluh perikanan dalam mendampingi masyarakat, Kementerian KP juga menggelar webinar penyiapan materi penyuluhan dalam mendukung program terobosan Kementerian KP periode 2021-2024.