Berikan Kebijakan Afirmatif, KKP Berkomitmen Kembangkan Tingkat Pendidikan Anak

KOMPAS.com - Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM KP) Sjarief Widjaja mengatakan, pihaknya berupaya memberikan affirmative policy (kebijakan afirmatif) kepada anak agar dapat menuntut ilmu dengan persentase bangku sebesar 55-70 persen.

“Kami ingin memutus rantai kemiskinan, rantai keterbelakangan, dengan menarik mereka keluar dari kehidupan marjinal melalui dorongan dari pendidikan tinggi. Hal ini, merupakan semangat dari Ki Hajar Dewantara," ujarnya dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima, Rabu (26/5/2021).

Maka dari itu, lanjut dia, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) harus membangun inklusif bahwa education for all the people atau pendidikan itu untuk semua orang.

Pernyataan tersebut ia sampaikan saat menjadi pembicara pada web seminar (webinar) bertema “Pendidikan dan Pelatihan Vokasi di Sektor Perikanan: Refleksi Pemikiran Ki Hadjar Dewantara pada Penelitian dan Kebijakan Masa Kini,” Selasa (25/5/2021).

Baca juga: Jika Tak Ada Pandemi, Pemerintah Gelar Pelatihan Vokasi untuk 2 Juta Tenaga Kerja

Kegiatan itu diselenggarakan oleh Kedeputian Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) bersama dengan Tim Peneliti Prioritas Riset Nasional (PRN) Pengembangan Sosial Ekonomi Inklusif dan Pembangunan Maritim Pusat Penelitian Kependudukan LIPI.

Dalam kesempatan tersebut, Sjarief menerangkan, tugas KKP adalah mentransformasikan ekonomi di sektor KP dengan dukungan penuh dari sumber daya manusia (SDM).

"Namun SDM ini harus memiliki kapasitas dari sisi ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap," ujarnya.

Untuk diketahui, SDM unggul menjadi salah satu dari lima agenda besar pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2019-2024.

Baca juga: Kerjasama IDeA Indonesia-Archipelago International Ciptakan SDM Unggul

Pembangunan di sektor pendidikan merupakan salah satu faktor kunci untuk meningkatkan kualitas SDM.

Sebab, pendidikan dan pelatihan vokasi dinilai mampu meningkatkan jumlah penduduk terdidik. Hal ini guna memenuhi permintaan pasar kerja di berbagai sektor ekonomi.

"Sektor perikanan merupakan salah satu sektor yang memiliki kebutuhan tinggi untuk pemenuhan kebutuhan pasar kerjanya,” ucap Sjarief.

Terbukti, jumlah stok ikan nasional semakin meningkat setiap tahunnya sejak 2015. Mulai dari 7,3 juta ton menjadi 12,5 juta ton pada 2017.

Baca juga: Menteri Susi Sebut Penenggelaman Kapal Asing Tingkatkan Stok Ikan 100 Persen

“Potensi ini tentu harus didukung dengan ketersediaan SDM yang memiliki kapasitas guna mengelola potensi besar tersebut," jelas Sjarief.

Pola pembelajaran menganut sistem teaching factory

Pada kesempatan itu, Sjarief menjelaskan, KKP saat ini telah mengembangkan pola pembelajaran dengan menganut sistem teaching factory atau praktik kerja langsung.

“Sehingga pembelajaran yang diberikan bukan sekadar praktik di laboratorium. Pola pembelajaran ini dilakukan dengan berpegang pada empat pilar pendidikan,” imbuhnya.