Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Kembangkan Perikanan Budidaya, KKP Latih Masyarakat Banten dan Jatim

Kompas.com - 04/06/2021, 11:28 WIB
Alifia Nuralita Rezqiana,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

Kegiatan webinar tersebut berlangsung pada periode waktu yang sama dengan pelatihan diversifikasi olahan ikan di Jatim, yaitu pada 27-28 Mei 2021.

Adapun webinar tersebut bertujuan untuk menunjukkan kesiapan perangkat kerja penyuluhan, guna mendukung program pengembangan perikanan budi daya, khususnya komoditas ekspor seperti udang, lobster, rumput laut, dan bandeng, serta pengembangan kampung-kampung perikanan budidaya ikan.

Seperti diketahui, Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono tengah mengusung program terobosan untuk menggenjot peningkatan penerimaan negara dari sektor kelautan dan perikanan sepanjang 2021-2024.

Baca juga: KKP Melalui BRSDM Kembangkan Budidaya Ikan Lele Mutiara

Program prioritas yang dimaksud adalah peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sub sektor perikanan tangkap, pengembangan perikanan budi daya, dan pembangunan kampung-kampung perikanan budi daya air tawar, payau, dan laut.

Untuk itu, penyuluh perikanan (luhkan) dituntut untuk dapat menanggapi program prioritas tersebut dengan sigap, karena kesiapan luhkan menjadi kunci dari suksesnya program prioritas tersebut.

Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Puslatluh) KP Lilly Aprilya Pregiwati mengatakan, materi penyuluhan akan dibuat berdasarkan kebutuhan dan kepentingan pelaku utama dan pelaku usaha.

“Sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, materi dan bahan ajar dibuat dengan memperhatikan aspek-aspek tertentu,” ujar Lilly.

Baca juga: Berantas Penangkapan Ikan Ilegal, KKP Gandeng Pengawas Perbatasan Australia

Adapun aspek yang dimaksud adalah mengedepankan kelestarian sumber daya alam (SDA) dan bersumber pada riset dan teknologi atas rekomendasi para ahli.

Lilly mengatakan, materi penyuluhan perikanan harus memenuhi prinsip-prinsip Peraturan Menteri (Permen) KP Nomor 30 Tahun 2014 tentang Mekanisme Kerja dan Metode Penyuluhan.

Prinsip yang dimaksud antara lain bermanfaat, sederhana, praktis dan mudah diterapkan secara biaya.

Adapun webinar yang difasilitasi oleh Puslatluh KP tersebut menghadirkan pemateri dari Direktorat Produksi dan Usaha Ditjen Perikanan Budidaya, Pusat Riset Perikanan, Balai Besar Riset Sosial Ekonomi, para peneliti dan perekayasa Kementerian KP, serta tenaga ahli UNIDO/SMART Fish 2.

Hadirnya para ahli tersebut dihadapkan dapat melengkapi rumusan materi penyuluhan kelautan dan perikanan.

Baca juga: Gelar Pelatihan Budi Daya Ikan Air Tawar, KKP Tekankan pada 2 Metode Utama

Lilly berharap, masukan para ahli dapat dijadikan perbaikan dalam rangka menyelaraskan rekomendasi teknologi dan tenaga ahli di masa depan.

“Selain itu diharapkan pula dukungan dari para ahli sekalian untuk memastikan bahwa yang kami kerjakan sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan materi penyuluhan yang akan disebarluaskan kepada penyuluh di lapangan,” kata Lilly.

Nantinya, materi tersebut akan dibuat dalam berbagai media penyuluhan, baik media cetak maupun media digital.

“Kami berharap, webinar ini dapat memberikan kemudahan, kelancaran, dan kemanfaatan, sehingga dapat membantu para pelaku usaha KP maupun luhkan dalam memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraannya,” ujar Lilly.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:


Terkini Lainnya

Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Nasional
DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

Nasional
Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Nasional
Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Nasional
Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Nasional
Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-'bully'

Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-"bully"

Nasional
Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Nasional
Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Nasional
Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Nasional
Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Nasional
Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Nasional
Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Nasional
Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com