Mereka yang Menjaga Idealisme dan Nilai tetapi Disingkirkan atas Nama TWK...

Pria yang pernah berprofesi sebagai guru ini mengaku banyak belajar soal nilai-nilai yang dianut KPK, misal soal kesederhanaan, dari para seniornya. Salah satunya, mantan Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi KPK Sujanarko.

Sujanarko juga termasuk 75 pegawai yang tak lolos TWK. Ketika masih menjabat sebagai Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat, kata Beny, Sujanarko kerap memberikan contoh soal kesederhanaan.

Sujanarko tidak pernah menggunakan lift khusus pejabat struktural, tetapi memilih lift pegawai. Ia juga tidak memakai ruangan kerja direktur dan lebih senang bekerja di ruangan besar bersama pegawai lainnya.

"Contoh-contoh seperti itu yang bikin saya yakin ada nilai yang harus dijaga, dan ketika ada yang salah, ada orang mencoba berperilaku tidak sesuai, ya teman-teman harus mengingatkan,” ucap Beny.

Baca juga: Dugaan Malaadministrasi Pimpinan KPK dalam Proses Tes Wawasan Kebangsaan

Selain persoalan kode etik, Beny dan Tata juga menyuarakan sikap penolakan atas revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Komisioner periode lalu dan Wadah Pegawai KPK menggelar aksi penutupan logo KPK dengan kain hitam di Gedung Merah Putih, Jakarta.

Aksi tersebut merupakan kritik terhadap rencana revisi UU KPK yang dinilai akan memperlemah dan membuat lembaga antirasuah itu tidak lagi independen.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dan Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo memimpin aksi itu.

Tata menuturkan, sikap penolakan itu dilandasi kajian resmi Biro Hukum KPK. Sejumlah pasal dalam draf revisi ditengarai akan memperlambat upaya pemberantasan korupsi dan mengebiri independensi KPK.

Baca juga: Pengamat: Jika Berkehendak, Jokowi Bisa Angkat Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Jadi ASN

Misalnya, ketentuan mengenai ketentuan yang meletakkan KPK sebagai lembaga negara di rumpun eksekutif. Kemudian alih status pegawai KPK menjadi ASN sehingga menimbulkan risiko independensi terkait pengangkatan, pergeseran dan mutasi pegawai saat menjalankan tugasnya.

"Menurut Gus Dur, pemberantasan korupsi itu harus independen, dikawal untuk menciptakan iklim demokrasi yang sehat," ucap Tata.