Respons Firli Setelah Jokowi Tolak TWK Jadi Dasar Pemberhentian Pegawai KPK

Kompas.com - 21/05/2021, 07:47 WIB

Irfan Kamil,

Kristian Erdianto

Tim Redaksi

Irfan Kamil

Penulis

Kristian Erdianto

Editor

Lihat Foto

Presiden Joko Widodo (kanan) berjabat tangan dengan Ketua KPK Firli Bahuri (kiri) usai upacara pelantikan Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK di Istana Negara, Jakarta, Jumat (20/12/2019). Presiden Joko Widodo melantik lima pimpinan KPK periode 2019-2023 yakni Firli Bahuri, Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, Nawawi Pomolango dan Nurul Ghufron. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/wsj.(ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

"Jadi di hadapan KPK, setiap orang pegawai adalah aset pemberantasan korupsi, jadi kami prinsipnya akan memperjuangkan setiap dan seluruh pegawai KPK untuk menjadi ASN," kata Ghufron, dalam acara Satu Meja The Forum Kompas TV, pada Rabu (19/5/2021).

Menurut Ghufron, KPK akan menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo terkait TWK.

"KPK akan bekerja sama dan berkoordinasi dengan Kemenpan-RB yang memiliki kewenangan untuk memberikan formasi ASN dan bekerja sama dan berkoordinasi dengan BKN yang mengadministrasikan ASN tersebut," ucap Ghufron.

Adapun SK pimpinan KPK yang membebastugaskan 75 pegawai tak memenuhi syarat menjadi ASN melalui TWK hingga kini belum dicabut.

Sejumlah elemen masyarakat mendesak pimpinan KPK untuk mencabut SK tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.