Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 20/05/2021, 11:48 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menyebutkan, pihaknya akan memperjuangkan semua pegawai terkait alih status menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Hal itu ia sampaikan dalam merespons soal 75 pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).

"Jadi di hadapan KPK, setiap orang pegawai adalah aset pemberantasan korupsi, jadi kami prinsipnya akan memperjuangkan setiap dan seluruh pegawai KPK untuk menjadi ASN," kata Ghufron, dalam acara Satu Meja The Forum, pada Rabu (19/5/2021).

Baca juga: Dugaan Malaadministrasi Pimpinan KPK dalam Proses Tes Wawasan Kebangsaan

Menurut Ghufron, KPK akan menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo terkait TWK.

Adapun Jokowi menyatakan, hasil TWK tidak serta-merta bisa dijadikan dasar untuk memberhentikan para pegawai KPK yang tak lolos.

Ia juga meminta pimpinan KPK, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), serta Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) merancang tindak lanjut bagi 75 pegawai yang tak lolos tes.

"KPK akan bekerja sama dan berkoordinasi dengan Kemenpan-RB yang memiliki kewenangan untuk memberikan formasi ASN dan bekerja sama dan berkoordinasi dengan BKN yang mengadministrasikan ASN tersebut," ucap Ghufron.

Baca juga: Desakan terhadap Pimpinan KPK Cabut SK yang Membebastugaskan 75 Pegawai

"Bagaimana kemudian teknisnya? Kami akan kemudian berkoordinasi dengan lembaga terkait," ucap dia.

Publik menunggu tindak lanjut soal polemik TWK terhadap pegawai KPK setelah Presiden Joko Widodo bersikap.

Namun, hingga kini belum ada sikap dan keputusan yang diambil oleh penyelenggara TWK.

Sementara itu, Surat Keputusan (SK) pimpinan KPK yang membebastugaskan 75 pegawai yang tak memenuhi syarat menjadi ASN melalui TWK belum dicabut. Pimpinan KPK didesak untuk mencabut SK tersebut.

Baca juga: Menanti Keputusan Tepat dan Cepat Pimpinan KPK atas Polemik TWK

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Diajak Muhaimin Gabung ke Koalisi Gerindra-PKB, Golkar: Kita Sudah Punya KIB

Diajak Muhaimin Gabung ke Koalisi Gerindra-PKB, Golkar: Kita Sudah Punya KIB

Nasional
Polri Sebut Anton Gobay Pengangguran tetapi Pernah Sekolah Pilot

Polri Sebut Anton Gobay Pengangguran tetapi Pernah Sekolah Pilot

Nasional
Tak Ada Saksi, Panglima TNI: Pilot Susi Air Belum Pasti Dibawa KKB atau Tidak

Tak Ada Saksi, Panglima TNI: Pilot Susi Air Belum Pasti Dibawa KKB atau Tidak

Nasional
Johan Budi Minta KPK Mendorong Pembentukan Kantor di Daerah

Johan Budi Minta KPK Mendorong Pembentukan Kantor di Daerah

Nasional
Dudung Jelaskan Alasan Tak Hadir Lagi dalam Rapat DPR

Dudung Jelaskan Alasan Tak Hadir Lagi dalam Rapat DPR

Nasional
Gagal Ginjal Muncul Lagi, Tim Advokasi Minta Kemenkes-BPOM Tanggung Jawab

Gagal Ginjal Muncul Lagi, Tim Advokasi Minta Kemenkes-BPOM Tanggung Jawab

Nasional
Singgung Anies dan Formula E, KPK Diminta Jelaskan SOP Penetapan Tersangka

Singgung Anies dan Formula E, KPK Diminta Jelaskan SOP Penetapan Tersangka

Nasional
Terpidana Korupsi Tanah Munjul Anja Runtuwene Meninggal Dunia

Terpidana Korupsi Tanah Munjul Anja Runtuwene Meninggal Dunia

Nasional
Polri: Anton Gobay Tiga Kali Upayakan Penyelundupan Senpi Ilegal ke Indonesia

Polri: Anton Gobay Tiga Kali Upayakan Penyelundupan Senpi Ilegal ke Indonesia

Nasional
MKMK: Hakim MK yang Terbukti Ubah Substansi Putusan Bisa Diberhentikan Tidak Hormat

MKMK: Hakim MK yang Terbukti Ubah Substansi Putusan Bisa Diberhentikan Tidak Hormat

Nasional
Cek Inflasi Daerah Tiap Minggu, Jokowi: Sehingga Semua Kerja Keras

Cek Inflasi Daerah Tiap Minggu, Jokowi: Sehingga Semua Kerja Keras

Nasional
GP Mania Bubar karena Ganjar Miskin Gagasan, PDI-P: Gagasan yang Mana?

GP Mania Bubar karena Ganjar Miskin Gagasan, PDI-P: Gagasan yang Mana?

Nasional
Jokowi Ajak Pemred Media Blusukan ke Pasar di Kota Medan

Jokowi Ajak Pemred Media Blusukan ke Pasar di Kota Medan

Nasional
Soal Keterkaitan Anton Gobay dan Lukas Enembe, Polri: Tak Bisa Dibuka ke Publik

Soal Keterkaitan Anton Gobay dan Lukas Enembe, Polri: Tak Bisa Dibuka ke Publik

Nasional
Ketika Anggota DPR Minta Penjelasan KPK soal Mekanisme OTT...

Ketika Anggota DPR Minta Penjelasan KPK soal Mekanisme OTT...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.