Seberapa Rela Kita Tidak Mudik demi Memutus Pandemi?

Kompas.com - 12/05/2021, 14:47 WIB
Pemudik menggunakan sepeda motor terjebak kemacetan saat melintasi posko penyekatan mudik di Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin (10/5/2021). Petugas gabungan memutar balikan ribuan pemudik yang melintasi pos penyekatan perbatasan Bekasi -Karawang, Jawa Barat. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/pras. WAHYU PUTRO APemudik menggunakan sepeda motor terjebak kemacetan saat melintasi posko penyekatan mudik di Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin (10/5/2021). Petugas gabungan memutar balikan ribuan pemudik yang melintasi pos penyekatan perbatasan Bekasi -Karawang, Jawa Barat. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/pras.

"Perhaps what we need is to reframe the argument 'I don't know how to explain to you that you should care about yourself'"

(Roddy & Muehlbauer, n.d.; Roddy & Muehlbauer, 2020)

Oleh: Bonar Hutapea

JIKA BENAR, sejak 6 Mei 2021, sudah lebih dari 4.000 dari 6.742 pemudik yang dites pada 381 lokasi secara acak dinyatakan positif Covid-19 (Farisa, 2021).

Sungguh memprihatinkan dan mencemaskan, sebab tidak mustahil situasi ini berubah menjadi krisis terburuk sebagaimana dialami India bila pemerintah lengah sedikit saja dan masyarakat, alih-alih mendukung justru tidak menunjukkan kepatuhan terhadap larangan mudik.

Apakah memilih tetap mudik, yang berarti menentang larangan pemerintah, sesuatu yang mengherankan? Tentu saja tidak.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sejak periode awal pandemi ini dinyatakan sebagai bencana nasional yang diikuti berbagai keputusan pemerintah sebagai upaya mengurangi potensi penyebaran dan risiko kematian karena terpapar Covid-19, banyak warga masyarakat yang tidak mematuhinya.

Bahkan dalam beberapa hari terakhir, beredar luas di media sosial dan media massa perilaku agresif beberapa orang terhadap seseorang yang menggunakan masker dengan memaksanya melepas masker jika ingin diperbolehkan beribadah dalam rumah ibadah. Sungguh ironis!

Kunci keberhasilan penanganan pandemi ini, salah satunya dan yang terutama, terletak pada kehendak publik untuk patuh.

Pertanyaan yang mungkin muncul di benak sebagian orang saat ini: Mengapa ngotot dan mengabaikan larangan mudik dalam masa pandemi ini?

Tentu saja, masalah kepatuhan tidak dapat direduksi menjadi ketidaktahuan atau semata-mata karena kurangnya pengetahuan, tetapi harus diteliti untuk memahami kemungkinan fungsi dan peran aspek sosio-psikologis dari perilaku ini.

Karena masih sangat baru, belum ditemukan kajian yang secara khusus berfokus untuk menjelaskannya.

Namun bila dikaitkan dengan kepatuhan pada sejumlah aturan terkait dengan penanganan Covid-19, maka paling tidak sejumlah motif yang diduga dapat berperan, antara lain:

Reaksi/reaktansi psikologis

Pandemi Covid-19 sejak lebih dari setahun lalu sangat jelas membatasi banyak kebebasan, tindakan dan pilihan manusia. Pembatasan ini dipersepsikan sebagai ancaman, merugikan dan/atau dirasakan tidak menyenangkan.

Individu kemudian bereaksi untuk memulihkan kebebasannya. Menurut teori yang diajukan Brehm (1966) ini, reaksi psikologis akan meningkat seiring dengan meningkatnya ancaman (yang dipersepsikan) terhadap kebebasan dan melibatkan individu yang juga ingin memulihkan kebebasan, menuju sumber kendali (Akhtar et al., 2020).

Larangan terhadap mudik sebagai tradisi yang sudah mengakar secara historis dan sosiologis di masyarakat, apalagi bila dilekatkan makna religius padanya, akan dipandang sebagai ancaman.

Ancaman kebebasan membangkitkan reaktansi, emosi negatif (utamanya rasa marah) dan juga bias kognitif yang berdampak pada pengambilan keputusan yang lebih berisiko, yakni nekat mudik.

Kata-kata keluar dari warga dalam percakapan sehari-hari ataupun ditujukan kepada petugas pada titik-titik penyekatan mudik, seperti "apa-apa enggak boleh, apa-apa dibatasi, seperti mati rasanya".

Ada juga yang bilang, "Jangan hambat dan halangi saya, saya ingin bertemu anak dan keluarga saya." "Bapak-bapak, harusnya mengerti, apa yang salah sih kalau bertemu orangtua di kampung sekali setahun saja." "Covid itu hanya penipuan, bohong-bohongan."

Itu semua menunjukkan kelelahan mental karena menganggap kebebasannya sangat dikendalikan dan tak mempunyai pilihan dan tentu saja menunjukkan adanya distorsi pemikiran dengan tidak memahami larangan mudik sebagai upaya pemerintah melakukan pencegahan dan melindungi dirinya dan banyak orang lain.

Apalagi ancaman terhadap kebebasan ini dipersepsikan berasal dari agen sosial dan sumber kendali yang lebih kuat, dalam hal ini pemerintah, melalui ancaman hukuman atau bentuk lainnya yang dipandang tak menyenangkan, menimbulkan reaksi dari pemudik seperti yang kita ketahui dan saksikan beberapa hari terakhir.

Secara khusus, bagi orang yang anti terhadap pemerintah dan bersikap berat sebelah (partisanship dan partisan echo chambers), dalam konteks pengaruh sosial, reaktansi ini menyebabkan individu menolak pesan dan, dengan demikian, menyebabkan kampanye persuasif menjadi tidak efektif bagi mereka.

Bahkan bisa saja dengan sengaja melakukan perlawanan dan mengajak banyak orang lainnya untuk melakukan hal yang sama, antara lain dengan menerobos penyekatan mudik dan sejumlah cara lain sebagai bentuk keputusan berisiko.

Polarisasi politik memang menjadi hambatan tersendiri bagi pemerintah dalam mengkoordinasikan tindakan.

Rendah atau krisis rasa percaya publik

Sejak awal menjadi pandemi global dan bencana nasional, publik seringkali dibuat bingung, tak sedikit yang merasa jengkel dan menjadi kurang percaya terhadap pernyataan pemimpin dan otoritas kesehatan.

Namun, publik mungkin saja tidak mengetahui bahwa suasana tidak pasti dan tidak jelas tersebut salah satunya akibat pemahaman tentang Covid-19 yang masih belum jelas.

Para peneliti bidang kesehatan, terutama yang berfokus pada Covid-19, tidak sejak awal dapat secara meyakinkan memberi saran yang jelas dan pasti. Sebut saja, misalnya, pemakaian masker yang sempat diberlakukan secara inkonsisten dan sporadis.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bertemu Gus Ami, YouTuber Alman Mulyana Ceritakan Suka Duka Jadi TKI di Arab Saudi

Bertemu Gus Ami, YouTuber Alman Mulyana Ceritakan Suka Duka Jadi TKI di Arab Saudi

Nasional
Pemerintah Diminta Hentikan Kerja Sama dengan Perusahaan Afiliasi Junta Militer Myanmar

Pemerintah Diminta Hentikan Kerja Sama dengan Perusahaan Afiliasi Junta Militer Myanmar

Nasional
Prabowo, Anies, dan Ganjar Kokoh 3 Besar Hasil Survei, Demokrat: Saat Ini Kader Tetap Harap AHY untuk 2024

Prabowo, Anies, dan Ganjar Kokoh 3 Besar Hasil Survei, Demokrat: Saat Ini Kader Tetap Harap AHY untuk 2024

Nasional
Satgas: Tidak Semua Kasus Positif Covid-19 Layak Jadi Objek Penelusuran Genomik

Satgas: Tidak Semua Kasus Positif Covid-19 Layak Jadi Objek Penelusuran Genomik

Nasional
Pengusul Presiden Tiga Periode Disebut Ingin Tampar Muka Jokowi, Ini Respons Komunitas Jokpro 2024

Pengusul Presiden Tiga Periode Disebut Ingin Tampar Muka Jokowi, Ini Respons Komunitas Jokpro 2024

Nasional
Kasus Covid-19 di Bangkalan Melonjak, Anggota Komisi IV DPR Ini Sampaikan Beberapa Hal

Kasus Covid-19 di Bangkalan Melonjak, Anggota Komisi IV DPR Ini Sampaikan Beberapa Hal

Nasional
Kasus Covid-19 Meningkat, Rutan KPK Kembali Berlakukan Kunjungan Daring

Kasus Covid-19 Meningkat, Rutan KPK Kembali Berlakukan Kunjungan Daring

Nasional
KPK Eksekusi Mantan Pejabat Pemkab Subang ke Lapas Sukamiskin

KPK Eksekusi Mantan Pejabat Pemkab Subang ke Lapas Sukamiskin

Nasional
Serba-serbi Work From Bali ala Pemerintah yang Menuai Kontroversi...

Serba-serbi Work From Bali ala Pemerintah yang Menuai Kontroversi...

Nasional
Tolak Usul Pemprov Sulbar, Mensos Risma Ingin 11.000 PMI dari Malaysia Dipulangkan

Tolak Usul Pemprov Sulbar, Mensos Risma Ingin 11.000 PMI dari Malaysia Dipulangkan

Nasional
Soal Siapa Penggagas Ide TWK, Ini Penjelasan Nurul Ghufron

Soal Siapa Penggagas Ide TWK, Ini Penjelasan Nurul Ghufron

Nasional
Perhimpunan Dokter Paru: Jika PPKM Skala Besar Tak Dilakukan, Fasilitas Kesehatan Bisa Kolaps

Perhimpunan Dokter Paru: Jika PPKM Skala Besar Tak Dilakukan, Fasilitas Kesehatan Bisa Kolaps

Nasional
Pukat UGM: Sudah Teprediksi BKN dan KPK akan Menghindar jika Diminta Akuntabilitasnya soal TWK

Pukat UGM: Sudah Teprediksi BKN dan KPK akan Menghindar jika Diminta Akuntabilitasnya soal TWK

Nasional
Optimalkan Hasil Panen Udang, KKP akan Buat Standarisasi Pengelolaan Tambak Super-Insentif

Optimalkan Hasil Panen Udang, KKP akan Buat Standarisasi Pengelolaan Tambak Super-Insentif

Nasional
Saat Soekarno Dibuat Kesal Menunggu Presiden AS Eisenhower

Saat Soekarno Dibuat Kesal Menunggu Presiden AS Eisenhower

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X