Polemik Kamus Sejarah Indonesia, Kemendikbud: Tidak Pernah Diterbitkan, Masih Penyempurnaan

Kompas.com - 20/04/2021, 10:22 WIB
Dirjen Kebudayaan Kemendikbud Hilmar Farid saat ditemui dalam diskusi bertajuk Indonesiana, Platform Kebudayaan di Jakarta, Kamis (5/12/2019). KOMPAS.com/ERWIN HUTAPEADirjen Kebudayaan Kemendikbud Hilmar Farid saat ditemui dalam diskusi bertajuk Indonesiana, Platform Kebudayaan di Jakarta, Kamis (5/12/2019).
|
Editor Bayu Galih

Huda mengatakan, kejanggalan dalam kamus sejarah tersebut dapat berbahaya bagi pembentukan karakter peserta didik karena adanya disinformasi.

"Kami meminta Kemendikbud untuk menarik sementara Kamus Sejarah Indonesia baik Jilid I dan Jilid II dari peredaran. Kami berharap ada perbaikan konten atau revisi sebelum kembali diterbitkan dan digunakan sebagai salah satu bahan ajar mata pelajaran sejarah," kata Huda dalam keterangan tertulis, Senin (19/4/2021) malam.

"Di masing-masing jilid ada beberapa kejanggalan kesejarahan yang jika dibiarkan akan berbahaya bagi pembentukan karakter peserta didik karena adanya disinformasi," kata politikus PKB itu.

Baca juga: Pro-Kontra Peleburan Kemenristek ke Kemendikbud: Kepentingan Investasi hingga Peningkatan Peran Dikti

Menurut Huda, salah satu kejanggalan dalam kamus tersebut adalah tidak adanya keterangan terkait kiprah pendiri Nahdlatul Ulama Hasyim Asy'ari.

Padahal, Hasyim Asy'ari dikenal sebagai pahlawan nasional yang mendorong tercapainya kemerdekaan Indonesia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: Pasien Covid-19 Meninggal Lampaui 400 Orang Per Hari, Tertinggi Sejak 4 April 2021

UPDATE: Pasien Covid-19 Meninggal Lampaui 400 Orang Per Hari, Tertinggi Sejak 4 April 2021

Nasional
Nakes Wisma Atlet Gugur, Puan Ingatkan Masyarakat Taati Prokes

Nakes Wisma Atlet Gugur, Puan Ingatkan Masyarakat Taati Prokes

Nasional
Anggota dan Pegawai DPR Terpapar Covid-19, Ini Perkembangan Terbarunya

Anggota dan Pegawai DPR Terpapar Covid-19, Ini Perkembangan Terbarunya

Nasional
Satu dari Delapan Kasus Covid-19 Menimpa Usia Anak, Bagaimana Vaksinasinya?

Satu dari Delapan Kasus Covid-19 Menimpa Usia Anak, Bagaimana Vaksinasinya?

Nasional
UPDATE 25 Juni: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 127.422 Orang

UPDATE 25 Juni: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 127.422 Orang

Nasional
Jokowi: Saya Minta Betul Kepala Daerah Melaksanakan PPKM Mikro hingga Tingkat Bawah

Jokowi: Saya Minta Betul Kepala Daerah Melaksanakan PPKM Mikro hingga Tingkat Bawah

Nasional
UPDATE 25 Juni: Tambah 422, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Capai 56.371 Orang

UPDATE 25 Juni: Tambah 422, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Capai 56.371 Orang

Nasional
Jokowi Sidak ke Cempaka Putih, Pastikan PPKM Mikro Berjalan

Jokowi Sidak ke Cempaka Putih, Pastikan PPKM Mikro Berjalan

Nasional
UPDATE: Tambah 18.872 Orang, Total Kasus Covid-19 Indonesia 2.072.867

UPDATE: Tambah 18.872 Orang, Total Kasus Covid-19 Indonesia 2.072.867

Nasional
Temuan Kontras, Pelaku Penyiksaan dan Penghukuman Kejam Didominasi Polisi

Temuan Kontras, Pelaku Penyiksaan dan Penghukuman Kejam Didominasi Polisi

Nasional
Pimpinan Komisi III Harap Jampidmil Baru Bisa Menjiwai Asas Equality Before The Law

Pimpinan Komisi III Harap Jampidmil Baru Bisa Menjiwai Asas Equality Before The Law

Nasional
PKS Siapkan Kader untuk Capres 2024: Presiden PKS hingga Gubernur NTB dan Sumbar

PKS Siapkan Kader untuk Capres 2024: Presiden PKS hingga Gubernur NTB dan Sumbar

Nasional
Komnas Perempuan Dorong Pemerintah Segera Ratifikasi Protokol Operasional Menentang Penyiksaan

Komnas Perempuan Dorong Pemerintah Segera Ratifikasi Protokol Operasional Menentang Penyiksaan

Nasional
ICJR: Korban Pemerkosaan Briptu Nikmal Harus Dapat Pemulihan Maksimal

ICJR: Korban Pemerkosaan Briptu Nikmal Harus Dapat Pemulihan Maksimal

Nasional
154 Orang Positif Covid-19, Sekjen DPR: Klasternya Bukan di Kompleks Parlemen

154 Orang Positif Covid-19, Sekjen DPR: Klasternya Bukan di Kompleks Parlemen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X