Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BNPB: Lebih dari 53.000 Desa di Indonesia Rawan Bencana

Kompas.com - 14/04/2021, 15:11 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Pencegahan Badan Nasional Penannggulangan Bencana (BNPB) Lilik Kurniawan mengatakan, di Indonesia terdapat 53.000 desa atau kelurahan rawan bencana.

Oleh karena itu, pemerintah pun membentuk desa tangguh bencana.

Desa tangguh bencana adalah desa atau kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi menghadapi ancaman bencana serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana tersebut.

Baca juga: RI Rawan Bencana, Revisi UU Penanggulangan Bencana Dibahas DPR-Pemerintah

"Dari hampir 75.000 desa yang ada di Indonesia, lebih dari 53.000 desa atau kelurahan berada di daerah rawan bencana," kata Lilik di acara webinar yang digelar BNPB, Rabu (14/4/2021).

Lilik mengatakan, setidaknya terdapat 5.744 desa rawan tsunami, 37.497 desa rawan longsor, 45.973 desa rawan gempa bumi, 2.160 desa rawan gunung api, 47.430 desa rawan banjir, dan beberapa bencana lainnya.

BNPB juga mencatat terdapat 51 juta keluarga di Indonesia yang tinggal di daerah-daerah rawan bencana tersebut.

Baca juga: PMI Bangun Gudang Logistik di 8 Provinsi Rawan Bencana

"95 persen bencana yang terjadi di Indonesia adalah bencana hidrometeorologi sehingga konvergensi menjadi penting," kata dia.

Adapun dalam penilaian desa tangguh yang berada di rawan bencana, kata dia, ada rapor yang menjadi penilaian.

Beberapa komponen yang digunakan sebagai penilaian adalah kualitas dan akses layanan dasar, sistem penanggulangan, pengelolaan risiko bencana, kesiapsiagaan darurat, dan pemulihan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Korban Dugaan Asusila Sempat Konfrontasi Ketua KPU saat Sidang DKPP

Korban Dugaan Asusila Sempat Konfrontasi Ketua KPU saat Sidang DKPP

Nasional
Covid-19 di Singapura Naik, Imunitas Warga RI Diyakini Kuat

Covid-19 di Singapura Naik, Imunitas Warga RI Diyakini Kuat

Nasional
WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

Nasional
Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Nasional
Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Nasional
Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Nasional
KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

Nasional
Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Nasional
Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Nasional
DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

Nasional
Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

Nasional
SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

Nasional
Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com