Kompas.com - 20/01/2021, 12:29 WIB
Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2020) KOMPAS.com/SANIA MASHABIWakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2020)
Penulis Irfan Kamil
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.comKomisi VIII DPR RI bersama pemerintah membahas revisi terhadap Undang-Undang Penanggulangan Bencana dalam rapat perdana yang dilakukan panitia kerja, Rabu (20/1/2021).

Wakil ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily yang memimpin rapat tersebut mengatakan bahwa pembahasan revisi UU Penanggulangan Bencana semakin relevan untuk segera dibahas.

Sebab, menurut Ace, awal tahun ini Indonesia dilanda dengan berbagai macam bencana alam dari mulai Sumedang, Sulawesi Barat, Manado, Kalimantan dan di daerah-daerah yang lain.

"Kami menyebutnya ini adalah upaya kita untuk terus menerus menyempurnakan manajemen reformasi penanggulangan bencana kita,” kata Ace dalam rapat panja di Kompleks Parlemen, Rabu (20/1/2021).

Baca juga: Tangani Bencana, Satgas Minta Tempat Evakuasi Warga Sehat Dipisah dari Pasien Covid-19

Ace mengatakan, sebelum masuk pada pembahasan Undang-Undang Penanggulangan Bencana, Komisi VIII sudah terlebih dahulu membahasnya secara intens dengan menyerap berbagai macam informasi dan masukan dari berbagai pihak.

"Kami ingin sampaikan bahwa panja Komisi VIII telah melakukan sosialisasi, public hearing dan mencari masukan dari berbagai pihak terutama dari kalangan masyarakat, dan dari pemerintah daerah tentang revisi Undang-Undang penanggulangan bencana," kata dia.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ace menyebutkan, Komisi VIII DPR telah mencatat berbagai macam kesimpulan dari hasil pembicaraan dan pembahasan baik dengan pemerintah daerah maupun dengan kalangan akademisi, NGO, masyarakat dan stakeholder dari penanggulangan bencana.

"Pada umumnya menyatakan, mereka memberikan dukungan terhadap revisi Undang-Undang Penanggulangan Bencana ini,” ujar Ace.

Baca juga: Cegah Covid-19 Pasca-bencana, Kemenkes Screening dan Testing untuk Warga Terdampak Gempa Sulbar

Oleh karena itu, kata dia, Komisi VIII DPR harus melakukan langkah-langkah cepat dan melakukan terobosan-terobosan yang lebih akseleratif di tengah situasi negara yang sedang menghadapi berbagai bencana alam dan non alam, misalnya pandemi Covid-19 maupun bencana alam yang sedang terjadi.

Lebih lanjut, ia mengatakan, rapat panja DPR ini adalah rapat pertama Komisi VIII dengan pemerintah sebagai tindak lanjut dari rapat kerja pada 7 semptember 2020 yang lalu.

"Kita sudah melewati dua masa sidang dan baru sekarang kita rapat maka rapat, ini menjadi sangat penting untuk kita sama-sama bahas," kata politisi Golkar ini.

Baca juga: Walhi: Kalsel Darurat Ruang dan Darurat Bencana Ekologis

Ace menuturkan, dalam rapat kerja, berdasarkan ketentuan Pasal 144 Ayat 5 Tata Tertib Nomor 1 DPR RI Tahun 2014, pembahasan Rancangan Undang-Undang harus dilakukan melalui panitia kerja.

Kemudian, lanjut dia, pada Pasal 146 menyebut panja bertugas membahas tentang substansi RUU atau materi yang diputuskan di dalam rapat kerja komisi.

"Kemudian berdasarkan ketentuan pasal 146 ayat 3, rapat panja membahas substansi rancangan Undang-Undang berdasarkan daftar inventarisasi masalah (DIM)," ucap Ace.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kunjungi Tangerang dan Tangerang Selatan, Wapres Sebut Banyak Masyarakat Tak Pakai Masker

Kunjungi Tangerang dan Tangerang Selatan, Wapres Sebut Banyak Masyarakat Tak Pakai Masker

Nasional
Jokowi Harapkan Lima Hal Ini Dimiliki Para Lulusan Perguruan Tinggi

Jokowi Harapkan Lima Hal Ini Dimiliki Para Lulusan Perguruan Tinggi

Nasional
Covid-19 Melonjak Usai Lebaran, Luhut: Ini Kesalahan Kita Ramai-ramai

Covid-19 Melonjak Usai Lebaran, Luhut: Ini Kesalahan Kita Ramai-ramai

Nasional
Jokowi Ingin Mahasiswa Tak Hanya Belajar dari Dosen dan Kampus Saja

Jokowi Ingin Mahasiswa Tak Hanya Belajar dari Dosen dan Kampus Saja

Nasional
Mahfud Pastikan Penyusunan Omnibus Law Bidang Digital Bakal Tampung Masukan Masyarakat

Mahfud Pastikan Penyusunan Omnibus Law Bidang Digital Bakal Tampung Masukan Masyarakat

Nasional
Epidemiolog: Sekolah Tatap Muka Terbatas Penting, tetapi Tidak Harus

Epidemiolog: Sekolah Tatap Muka Terbatas Penting, tetapi Tidak Harus

Nasional
Jadi Bagian dari Klaster Jakarta, Wapres Ingatkan Warga Tangsel Perketat Protokol Kesehatan

Jadi Bagian dari Klaster Jakarta, Wapres Ingatkan Warga Tangsel Perketat Protokol Kesehatan

Nasional
Pengurus  GKI Yasmin Tolak Klaim Bima Arya yang Selesaikan Polemik Lewat Hibah Lahan

Pengurus GKI Yasmin Tolak Klaim Bima Arya yang Selesaikan Polemik Lewat Hibah Lahan

Nasional
Terkait TWK, Komnas HAM Periksa Pimpinan KPK pada Kamis Pekan Ini

Terkait TWK, Komnas HAM Periksa Pimpinan KPK pada Kamis Pekan Ini

Nasional
Tinjau Vaksinasi Covid-19 di Tangerang Selatan, Wapres Tegaskan Pemerintah Ingin Percepat Herd Immunity

Tinjau Vaksinasi Covid-19 di Tangerang Selatan, Wapres Tegaskan Pemerintah Ingin Percepat Herd Immunity

Nasional
Klaim Antisipasi Penyebaran Covid-19 Sejak Awal, Ini yang Dilakukan Ditjenpas

Klaim Antisipasi Penyebaran Covid-19 Sejak Awal, Ini yang Dilakukan Ditjenpas

Nasional
Densus 88 Tangkap 13 Terduga Teroris di Riau

Densus 88 Tangkap 13 Terduga Teroris di Riau

Nasional
ICW: Pemangkasan Hukuman Jaksa Pinangki Merusak Akal Sehat Publik

ICW: Pemangkasan Hukuman Jaksa Pinangki Merusak Akal Sehat Publik

Nasional
PPKM Mikro, Pemerintah Larang Kegiatan Tempat Wisata di Zona Merah dan Oranye

PPKM Mikro, Pemerintah Larang Kegiatan Tempat Wisata di Zona Merah dan Oranye

Nasional
ICW Minta KY dan Badan Pengawas MA Telusuri Kejanggalan Pemangkasan Vonis Pinangki

ICW Minta KY dan Badan Pengawas MA Telusuri Kejanggalan Pemangkasan Vonis Pinangki

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X