56 Persen Masyarakat Puas terhadap Kinerja Jokowi, Politikus PKS: Ini Warning

Kompas.com - 10/04/2021, 16:16 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengatakan, hasil survei dari lembaga survei Indonesia Political Opinion (IPO) terkait tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Joko Widodo sebesar 56 persen merupakan angka yang terkecil dari antara survei lainnya.

Mardani mengaku, selama mengikuti diskusi terkait hasil survei dari lembaga survei lainnya selalu menunjukkan angka yang tinggi untuk Jokowi.

"Sebetulnya ini fakta ya, angka 56 persen itu yang paling kecil itu di antara semua hasil survei yang pernah saya hadiri. Saya hadir di tiga atau empat, nah ini paling keren. Ini paling sesuai sama oposisi," kata Mardani dalam diskusi virtual Polemik MNC Trijaya "Evaluasi Kabinet dan Peta Politik 2024" Sabtu (10/4/2021).

Baca juga: Hasil Survei Kinerja Jokowi di Bawah 60 Persen, Politikus Golkar: Tak Baik dan Tak Buruk

Kendati demikian, Ketua DPP PKS ini mengakui bahwa dalam masa pandemi, tidak hanya Presiden Joko Widodo yang mengalami kesulitan memimpin pemerintahan.

Ia menilai, semua negara yang tengah berjuang melawan pandemi, pasti pemerintahannya akan mengalami kesulitan.

"Satu, pandemi Covid-19 ini memang membuat kita harus lebih adil. Pemerintah manapun dia akan berat. Pak Jokowi sudah bekerja, vaksinasi kita doakan. Saya termasuk pendukung vaksinasi, makanya saya applause dukung vaksin," ucapnya.

Mardani melanjutkan, penilaian masyarakat yang dilihat berdasarkan survei IPO seharusnya menjadi peringatan bagi Presiden Jokowi di periode keduanya.

Baca juga: Hasil Survei BLT Tak Tepat Sasaran, Politikus PDI-P Tekankan Pentingnya Sistem Satu Data

Ia pun mengingatkan Jokowi, agar tetap konsisten menanggulangi pandemi Covid-19 mengingat ada beberapa negara yang kembali pulih.

"Tanggapan saya, ini sebetulnya warning. Pak Jokowi itu bukan tahun kedua, tapi tahun ketujuh," tuturnya.

"Jangan sampai tren kita itu kurvanya L, turun, bablas angine, enggak naik-naik," sambung dia.

Menurut Mardani, ada beberapa alasan masyarakat yang menyebabkan penilaian terhadap Jokowi cenderung rendah dalam survei IPO.

Pertama, masyarakat menilai pemerintah tidak konsisten untuk menangani pandemi Covid-19. Ia pun memberikan gambaran tentang kebijakan mudik Lebaran pada 2020 dengan 2021.

"Dulu kan lucu, tahun lalu, mudik enggak boleh, pulang kampung boleh. Sekarang mudik enggak boleh, tetapi ziarah, wisata boleh. Nanti wisata atau ziarah ke orangtua boleh. Sama aja, mudik juga kalau seperti itu namanya," nilai Mardani.

Baca juga: Survei IPO: 73 Persen Masyarakat Nilai Kebijakan Vaksinasi Covid-19 Sudah Tepat

Padahal, lanjut dia, pemerintah seharusnya lebih tegas terhadap aturan kebijakan larangan mudik Lebaran 2021.

Menurutnya, pemerintah seharusnya tidak main-main dalam membuat aturan atau kebijakan selama masa pandemi.

"Apalagi pandemi dengan strain barunya. Jadi harusnya tegas saja. Kami PKS di Depok bahkan lebih tegas lagi dibanding pemerintah pusat. Kami melarang buka puasa bersama, pemerintah membolehkan, ini "tidak jelas"," ungkapnya.

Sebelumnya pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah melaporkan, Presiden Joko Widodo meraih tingkat kepuasan dari masyarakat yang lebih tinggi yaitu 56 persen dibandingkan Wakil Presiden Ma'ruf Amin hanya 36 persen.

Baca juga: Survei IPO: 56 Persen Masyarakat Puas terhadap Jokowi, Maruf Amin 36 Persen

Adapun survei ini mengenai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma'ruf Amin dalam hal menangani pandemi Covid-19.

"Terlihat kejomplangan antara tingkat kepuasan terhadap Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Presiden Jokowi mendapat tingkat kepuasan sebanyak 56 persen dari masyarakat, sedangkan Wapres Ma'ruf Amin hanya 36 persen," kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion Dedi Kurnia Syah dalam diskusi virtual Polemik MNC Trijaya "Evaluasi Kabinet dan Peta Politik 2024" Sabtu (10/4/2021).

Dedi mengatakan, survei ini dilakukan terhadap 1.200 responden di Tanah Air pada masa satu tahun pandemi Covid-19 yakni rentang Maret 2020 hingga April 2021.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Lelang Kepulauan Widi, Mendagri Sebut PT LII Tidak Jual tapi Cari Investor Asing

Soal Lelang Kepulauan Widi, Mendagri Sebut PT LII Tidak Jual tapi Cari Investor Asing

Nasional
Oknum Paspampres Diduga Perkosa Prajurit Wanita Kostrad Dijerat Pasal 285 KUHP

Oknum Paspampres Diduga Perkosa Prajurit Wanita Kostrad Dijerat Pasal 285 KUHP

Nasional
Markas Koarmada I Resmi Pindah ke Tanjungpinang Hari Ini

Markas Koarmada I Resmi Pindah ke Tanjungpinang Hari Ini

Nasional
Jaring Aspirasi Berbagai Kalangan, Komisi IX Ingin Omnibus Law Kesehatan Dibahas secara Matang

Jaring Aspirasi Berbagai Kalangan, Komisi IX Ingin Omnibus Law Kesehatan Dibahas secara Matang

Nasional
Jaksa Kembali Panggil Eks KSAU Agus Supriatna untuk Bersaksi, KPK: Atas Perintah Pengadilan

Jaksa Kembali Panggil Eks KSAU Agus Supriatna untuk Bersaksi, KPK: Atas Perintah Pengadilan

Nasional
Yudo Margono Janji Lanjutkan Kebijkan Andika soal Penegakkan HAM dan Hukum di Papua

Yudo Margono Janji Lanjutkan Kebijkan Andika soal Penegakkan HAM dan Hukum di Papua

Nasional
Dikabarkan Bakal Rujuk dengan PKS, Gerindra: Kita Enggak Pernah Cerai

Dikabarkan Bakal Rujuk dengan PKS, Gerindra: Kita Enggak Pernah Cerai

Nasional
Kejagung Sebut Usul Keringanan Hukuman Bharada E Tergantung Kesaksian

Kejagung Sebut Usul Keringanan Hukuman Bharada E Tergantung Kesaksian

Nasional
Jokowi Pastikan Rehabilitasi Sekolah Terdampak Gempa di Cianjur Segera Dimulai

Jokowi Pastikan Rehabilitasi Sekolah Terdampak Gempa di Cianjur Segera Dimulai

Nasional
Tinjau Lokasi Relokasi Korban Gempa Cianjur, Jokowi: Segera Dibangun 200 Rumah

Tinjau Lokasi Relokasi Korban Gempa Cianjur, Jokowi: Segera Dibangun 200 Rumah

Nasional
Pimpinan DPR Sebut RKUHP Kemungkinan Disahkan Sebelum 15 Desember

Pimpinan DPR Sebut RKUHP Kemungkinan Disahkan Sebelum 15 Desember

Nasional
Tirukan Pernyataan Sambo, Ricky Rizal: Kamu “Back Up” Saya, kalau Melawan, Berani Enggak Tembak?

Tirukan Pernyataan Sambo, Ricky Rizal: Kamu “Back Up” Saya, kalau Melawan, Berani Enggak Tembak?

Nasional
Jokowi: Pengungsi di Cianjur Kita Lihat Sehat

Jokowi: Pengungsi di Cianjur Kita Lihat Sehat

Nasional
PKS: 2014-2019 Kami Dukung Pak Prabowo Ketum Gerindra, Sekarang Gantian

PKS: 2014-2019 Kami Dukung Pak Prabowo Ketum Gerindra, Sekarang Gantian

Nasional
Jokowi Sebut Ganti Rugi Rumah Rusak di Cianjur Diserahkan Kamis, Langsung atau lewat Tabungan

Jokowi Sebut Ganti Rugi Rumah Rusak di Cianjur Diserahkan Kamis, Langsung atau lewat Tabungan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.