56 Persen Masyarakat Puas terhadap Kinerja Jokowi, Politikus PKS: Ini Warning

Kompas.com - 10/04/2021, 16:16 WIB
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera di DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2020). KOMPAS.com/TSARINA MAHARANI Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera di DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengatakan, hasil survei dari lembaga survei Indonesia Political Opinion (IPO) terkait tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Joko Widodo sebesar 56 persen merupakan angka yang terkecil dari antara survei lainnya.

Mardani mengaku, selama mengikuti diskusi terkait hasil survei dari lembaga survei lainnya selalu menunjukkan angka yang tinggi untuk Jokowi.

"Sebetulnya ini fakta ya, angka 56 persen itu yang paling kecil itu di antara semua hasil survei yang pernah saya hadiri. Saya hadir di tiga atau empat, nah ini paling keren. Ini paling sesuai sama oposisi," kata Mardani dalam diskusi virtual Polemik MNC Trijaya "Evaluasi Kabinet dan Peta Politik 2024" Sabtu (10/4/2021).

Baca juga: Hasil Survei Kinerja Jokowi di Bawah 60 Persen, Politikus Golkar: Tak Baik dan Tak Buruk

Kendati demikian, Ketua DPP PKS ini mengakui bahwa dalam masa pandemi, tidak hanya Presiden Joko Widodo yang mengalami kesulitan memimpin pemerintahan.

Ia menilai, semua negara yang tengah berjuang melawan pandemi, pasti pemerintahannya akan mengalami kesulitan.

"Satu, pandemi Covid-19 ini memang membuat kita harus lebih adil. Pemerintah manapun dia akan berat. Pak Jokowi sudah bekerja, vaksinasi kita doakan. Saya termasuk pendukung vaksinasi, makanya saya applause dukung vaksin," ucapnya.

Mardani melanjutkan, penilaian masyarakat yang dilihat berdasarkan survei IPO seharusnya menjadi peringatan bagi Presiden Jokowi di periode keduanya.

Baca juga: Hasil Survei BLT Tak Tepat Sasaran, Politikus PDI-P Tekankan Pentingnya Sistem Satu Data

Ia pun mengingatkan Jokowi, agar tetap konsisten menanggulangi pandemi Covid-19 mengingat ada beberapa negara yang kembali pulih.

"Tanggapan saya, ini sebetulnya warning. Pak Jokowi itu bukan tahun kedua, tapi tahun ketujuh," tuturnya.

"Jangan sampai tren kita itu kurvanya L, turun, bablas angine, enggak naik-naik," sambung dia.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pegawai KPK Tak Lolos TWK dan Dibebastugaskan Bisa Ajukan Gugatan ke PTUN

Pegawai KPK Tak Lolos TWK dan Dibebastugaskan Bisa Ajukan Gugatan ke PTUN

Nasional
Bertemu Anies, Ini yang Dibicarakan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan

Bertemu Anies, Ini yang Dibicarakan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan

Nasional
Lebaran Tanpa Istri Tercinta, SBY: Hidup Saya Tak Akan Pernah Sama Lagi

Lebaran Tanpa Istri Tercinta, SBY: Hidup Saya Tak Akan Pernah Sama Lagi

Nasional
Gempa Bermagnitudo 7,2 di Nias Tak Berpotensi Tsunami

Gempa Bermagnitudo 7,2 di Nias Tak Berpotensi Tsunami

Nasional
Mensos Risma Minta UPT Adopsi Teknologi Terbaru untuk Dukung Kemandirian Penerima Manfaat

Mensos Risma Minta UPT Adopsi Teknologi Terbaru untuk Dukung Kemandirian Penerima Manfaat

Nasional
Direktur KPK Ini Heran Dirinya Pernah Diadukan Ketua KPK ke Dewan Pengawas

Direktur KPK Ini Heran Dirinya Pernah Diadukan Ketua KPK ke Dewan Pengawas

Nasional
Kemendikbud Ristek Jalin Kerja Sama dengan Kominfo Prioritaskan Fasilitas Internet Sekolah

Kemendikbud Ristek Jalin Kerja Sama dengan Kominfo Prioritaskan Fasilitas Internet Sekolah

Nasional
Antisipasi Peningkatan Mobilitas Usai Lebaran, Kemenhub Bakal Perketat 3 Hal Ini

Antisipasi Peningkatan Mobilitas Usai Lebaran, Kemenhub Bakal Perketat 3 Hal Ini

Nasional
Menhub Perkirakan Jumlah Penumpang KRL Naik di Akhir Pekan Ini, Protokol Kesehatan Harus Ketat

Menhub Perkirakan Jumlah Penumpang KRL Naik di Akhir Pekan Ini, Protokol Kesehatan Harus Ketat

Nasional
KKB Sering Gunakan Masyarakat Jadi Tameng dan Korban, Aparat Diminta Berhati-hati

KKB Sering Gunakan Masyarakat Jadi Tameng dan Korban, Aparat Diminta Berhati-hati

Nasional
Ingatkan Kolektif-Kolegial, Sujanarko Tantang 4 Pimpinan KPK Lainnya Gunakan Hati Nurani

Ingatkan Kolektif-Kolegial, Sujanarko Tantang 4 Pimpinan KPK Lainnya Gunakan Hati Nurani

Nasional
Pengamat: Operasi Pasukan Keamanan Bukan Semata Operasi Bersenjata, tapi Juga Merebut Hati Masyarakat

Pengamat: Operasi Pasukan Keamanan Bukan Semata Operasi Bersenjata, tapi Juga Merebut Hati Masyarakat

Nasional
BNPB: 5 Kabupaten di 4 Provinsi Terdampak Banjir dan Longsor Hari Pertama Lebaran

BNPB: 5 Kabupaten di 4 Provinsi Terdampak Banjir dan Longsor Hari Pertama Lebaran

Nasional
Direktur KPK: Dari Awal Sosialisasi, TWK untuk Pemetaan Pegawai, Tak Ada Penonaktifan

Direktur KPK: Dari Awal Sosialisasi, TWK untuk Pemetaan Pegawai, Tak Ada Penonaktifan

Nasional
Seorang Deputi KPK Dinyatakan Tak Lolos TWK, Pernah Periksa Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Seorang Deputi KPK Dinyatakan Tak Lolos TWK, Pernah Periksa Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X