56 Persen Masyarakat Puas terhadap Kinerja Jokowi, Politikus PKS: Ini Warning

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengatakan, hasil survei dari lembaga survei Indonesia Political Opinion (IPO) terkait tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Joko Widodo sebesar 56 persen merupakan angka yang terkecil dari antara survei lainnya.

Mardani mengaku, selama mengikuti diskusi terkait hasil survei dari lembaga survei lainnya selalu menunjukkan angka yang tinggi untuk Jokowi.

"Sebetulnya ini fakta ya, angka 56 persen itu yang paling kecil itu di antara semua hasil survei yang pernah saya hadiri. Saya hadir di tiga atau empat, nah ini paling keren. Ini paling sesuai sama oposisi," kata Mardani dalam diskusi virtual Polemik MNC Trijaya "Evaluasi Kabinet dan Peta Politik 2024" Sabtu (10/4/2021).

Baca juga: Hasil Survei Kinerja Jokowi di Bawah 60 Persen, Politikus Golkar: Tak Baik dan Tak Buruk

Kendati demikian, Ketua DPP PKS ini mengakui bahwa dalam masa pandemi, tidak hanya Presiden Joko Widodo yang mengalami kesulitan memimpin pemerintahan.

Ia menilai, semua negara yang tengah berjuang melawan pandemi, pasti pemerintahannya akan mengalami kesulitan.

"Satu, pandemi Covid-19 ini memang membuat kita harus lebih adil. Pemerintah manapun dia akan berat. Pak Jokowi sudah bekerja, vaksinasi kita doakan. Saya termasuk pendukung vaksinasi, makanya saya applause dukung vaksin," ucapnya.

Mardani melanjutkan, penilaian masyarakat yang dilihat berdasarkan survei IPO seharusnya menjadi peringatan bagi Presiden Jokowi di periode keduanya.

Baca juga: Hasil Survei BLT Tak Tepat Sasaran, Politikus PDI-P Tekankan Pentingnya Sistem Satu Data

Ia pun mengingatkan Jokowi, agar tetap konsisten menanggulangi pandemi Covid-19 mengingat ada beberapa negara yang kembali pulih.

"Tanggapan saya, ini sebetulnya warning. Pak Jokowi itu bukan tahun kedua, tapi tahun ketujuh," tuturnya.

"Jangan sampai tren kita itu kurvanya L, turun, bablas angine, enggak naik-naik," sambung dia.

Menurut Mardani, ada beberapa alasan masyarakat yang menyebabkan penilaian terhadap Jokowi cenderung rendah dalam survei IPO.

Pertama, masyarakat menilai pemerintah tidak konsisten untuk menangani pandemi Covid-19. Ia pun memberikan gambaran tentang kebijakan mudik Lebaran pada 2020 dengan 2021.

"Dulu kan lucu, tahun lalu, mudik enggak boleh, pulang kampung boleh. Sekarang mudik enggak boleh, tetapi ziarah, wisata boleh. Nanti wisata atau ziarah ke orangtua boleh. Sama aja, mudik juga kalau seperti itu namanya," nilai Mardani.

Baca juga: Survei IPO: 73 Persen Masyarakat Nilai Kebijakan Vaksinasi Covid-19 Sudah Tepat

Padahal, lanjut dia, pemerintah seharusnya lebih tegas terhadap aturan kebijakan larangan mudik Lebaran 2021.

Menurutnya, pemerintah seharusnya tidak main-main dalam membuat aturan atau kebijakan selama masa pandemi.

"Apalagi pandemi dengan strain barunya. Jadi harusnya tegas saja. Kami PKS di Depok bahkan lebih tegas lagi dibanding pemerintah pusat. Kami melarang buka puasa bersama, pemerintah membolehkan, ini "tidak jelas"," ungkapnya.

Sebelumnya pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah melaporkan, Presiden Joko Widodo meraih tingkat kepuasan dari masyarakat yang lebih tinggi yaitu 56 persen dibandingkan Wakil Presiden Ma'ruf Amin hanya 36 persen.

Baca juga: Survei IPO: 56 Persen Masyarakat Puas terhadap Jokowi, Maruf Amin 36 Persen

Adapun survei ini mengenai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma'ruf Amin dalam hal menangani pandemi Covid-19.

"Terlihat kejomplangan antara tingkat kepuasan terhadap Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Presiden Jokowi mendapat tingkat kepuasan sebanyak 56 persen dari masyarakat, sedangkan Wapres Ma'ruf Amin hanya 36 persen," kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion Dedi Kurnia Syah dalam diskusi virtual Polemik MNC Trijaya "Evaluasi Kabinet dan Peta Politik 2024" Sabtu (10/4/2021).

Dedi mengatakan, survei ini dilakukan terhadap 1.200 responden di Tanah Air pada masa satu tahun pandemi Covid-19 yakni rentang Maret 2020 hingga April 2021.