Hasil Survei Kinerja Jokowi di Bawah 60 Persen, Politikus Golkar: Tak Baik dan Tak Buruk

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus Partai Golkar Andi Harianto Sinulingga mengatakan, hasil survei Indonesia Political Opinion (IPO) yang menunjukkan penilaian atas kinerja Presiden Joko Widodo yang berada di bawah 60 persen perlu digarisbawahi.

Pasalnya, menurut dia hal tersebut berarti kinerja Jokowi tak bisa dikatakan baik maupun buruk.

"Kalau kita lihat dan yang dipresentasikan tadi itu kan tingkat pengukuran terhadap Pak Jokowi itu kan di bawah 60 persen. Dan menurut saya itu so so, tidak baik juga, tapi tidak buruk juga. Jadi ini harus di-underline," kata Andi dalam diskusi virtual Polemik MNC Trijaya "Evaluasi Kabinet dan Peta Politik 2024" Sabtu (10/4/2021).

Namun, Andi juga melihat bahwa survei menggunakan metode kuantitatif.

Baca juga: Hasil Survei BLT Tak Tepat Sasaran, Politikus PDI-P Tekankan Pentingnya Sistem Satu Data

Sehingga, kata dia, responden yang disurvei sangat tergantung pada pemahaman kualitatif terhadap isu yang berkembang.

Oleh karena itu, dia menilai hasil survei terhadap kinerja Jokowi perlu dilihat pula dari segi kualitatifnya.

"Tanpa bermaksud menegasikan survei itu. Survei itu mencerminkan pandangan masyarakat terhadap apa yang dilihat terhadap pemerintahan hari ini yang dipimpin Pak Jokowi. Tapi kita coba potret dari segi kualitatif," ujarnya.

Andi melanjutkan pemaparan mengapa dirinya menilai hasil survei Presiden Jokowi, tak begitu baik dan tak begitu buruk.

Alasannya, ia menyadari masih adanya persoalan dalam pemerintahan di bawah pimpinan Jokowi. 

Baca juga: Survei IPO: 56 Persen Masyarakat Puas terhadap Jokowi, Maruf Amin 36 Persen

Ia juga menilai, pemerintah belum dapat menunjukkan seperti apa sistem political will yang baik.

Padahal, aku Andi, partainya meyakini akan ada sistem political will yang baik dan tercipta dalam pemerintahan Jokowi. Hal ini pula yang membuat partainya menjadi pendukung Jokowi.

"Dari awal kita yakin ada political will yang kita percaya bisa bagus ini, republik ini. Dulu waktu awal-awal periode pertama, itu kan narasinya bagus ya, kemandirian ekonomi, kemudian memberantas semua mafia yang ada dan selama ini menikmati dari program pemerintah," ucapnya.

"Tapi problem itu belum terjawab hari ini. Apapun yang diturunkan dari pemerintah itu, pipanya itu bocor mengalir ke mana-mana. Dan itu ada datanya misalnya Kartu Prakerja, Bantuan itu tidak sampai 50 persen efektivitasnya," sambung dia.

Baca juga: Survei IPO: 73 Persen Masyarakat Nilai Kebijakan Vaksinasi Covid-19 Sudah Tepat

Selain itu, Andi juga menilai, sistem birokrasi di Indonesia yang berpotensi menimbulkan perilaku korupsi juga masih ditemukan dalam pemerintahan Jokowi.

Ia menyoroti persoalan program bantuan yang diberikan pemerintah dan dinilai masyarakat berpotensi korupsi.