Kompas.com - 10/04/2021, 13:31 WIB
Anggota DPR dari Fraksi PDI-Perjuangan Masinton Pasaribu saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/10/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOAnggota DPR dari Fraksi PDI-Perjuangan Masinton Pasaribu saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei dari lembaga survei Indonesia Political Opinion (IPO) menunjukkan sebanyak 51,3 persen responden menilai program bantuan langsung tunai (BLT) tidak tepat sasaran.

Menanggapi hal tersebut, Politikus PDI-P Masinton Pasaribu menilai, memang ada hal yang perlu ditingkatkan dari pemerintah terutama soal pemberian bantuan.

"Menurut saya, baik itu dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang itu belum ter-connect dalam sistem satu data. Sehingga setiap ada pemberian bantuan, selalu kadang dianggap tidak tepat sasaran," kata Masinton dalam diskusi virtual Polemik MNC Trijaya "Evaluasi Kabinet dan Peta Politik 2024" Sabtu (10/4/2021).

Baca juga: Survei IPO: 51,3 Persen Masyarakat Nilai Bantuan Tunai Tidak Tepat Sasaran

Ia mengatakan, dalam program pemerintah mengenai bantuan juga kerap kali didapati kelemahan misalnya ada masyarakat yang menerima bantuan berlebih atau double.

Masinton menyadari hal-hal tersebut masih menjadi masalah dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Untuk itu, anggota DPR dari Fraksi PDI-P ini menekankan agar pemerintah memiliki sistem satu data guna memperbarui jumlah masyarakat yang telah mendapatkan bantuan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Sistem ini baik di pemerintah pusat maupun daerah, bisa di-update baik itu per triwulan, per semester. Sehingga selalu kita bisa meng-update kondisi masyarakat di bawah. Sehingga ketika ada persoalan atau ada bencana, kemudian bantuan itu bisa tepat sasaran," jelasnya.

Baca juga: Kuota Terbatas, Siapa Saja yang Berhak Menerima BLT UMKM 2021?

Di sisi lain, ia juga mengingatkan bahwa Presiden Joko Widodo telah menyatakan bahwa pemberian bantuan di masa pandemi tak perlu dipersulit birokrasinya.

Menurutnya, pernyataan Jokowi itu harusnya mampu diimplementasikan para pembantu presiden untuk memberikan bantuan kepada masyarakat.

"Apa yang seperti disampaikan Pak Jokowi, karena ini situasi pandemi, situasi darurat. Disaster management dalam situasi ini memang harus diterapkan. Tidak harus bertele-tele, tidak perlu rumit dengan urusan birokrasi, tetapi jangan juga terjadi moral hazard di sana," ucapnya.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri Ajak Dunia Usaha dan Warga Mampu untuk Bantu Masyarakat Terdampak Pandemi Covid-19

Mendagri Ajak Dunia Usaha dan Warga Mampu untuk Bantu Masyarakat Terdampak Pandemi Covid-19

Nasional
Pengamat: Presiden Harus Tunjukkan 'Leadership In Crisis', Jangan Lempar Tanggung Jawab ke Menko

Pengamat: Presiden Harus Tunjukkan "Leadership In Crisis", Jangan Lempar Tanggung Jawab ke Menko

Nasional
Guru Besar Antikorupsi Desak Firli dkk Taati Ombudsman, Lantik 75 Pegawai KPK Jadi ASN

Guru Besar Antikorupsi Desak Firli dkk Taati Ombudsman, Lantik 75 Pegawai KPK Jadi ASN

Nasional
Mendagri Harap Kepala Daerah Bangun Koordinasi dengan Ormas dalam Penanganan Covid-19

Mendagri Harap Kepala Daerah Bangun Koordinasi dengan Ormas dalam Penanganan Covid-19

Nasional
Kemenkes: 21,2 Juta Dosis Bahan Baku Vaksin Sinovac Akan Diproses dalam 2-3 Pekan

Kemenkes: 21,2 Juta Dosis Bahan Baku Vaksin Sinovac Akan Diproses dalam 2-3 Pekan

Nasional
Megawati Minta PDI-P Segera Bangun Monumen 27 Juli

Megawati Minta PDI-P Segera Bangun Monumen 27 Juli

Nasional
Lindungi Anak-anak, Orangtua Harus Persiapkan Diri jika Suatu Hari Terpapar Covid-19

Lindungi Anak-anak, Orangtua Harus Persiapkan Diri jika Suatu Hari Terpapar Covid-19

Nasional
Pemerintah Dinilai Inkonsisten Batasi Kegiatan Masyarakat

Pemerintah Dinilai Inkonsisten Batasi Kegiatan Masyarakat

Nasional
Ketika Mega Jadi Simbol Anti Orde Baru dan Memilih Golput

Ketika Mega Jadi Simbol Anti Orde Baru dan Memilih Golput

Nasional
Komunikasi Lili Pintauli dengan Terdakwa Korupsi Terungkap di Sidang, KPK Siap Dalami

Komunikasi Lili Pintauli dengan Terdakwa Korupsi Terungkap di Sidang, KPK Siap Dalami

Nasional
Mengenang Wiji Thukul, Aktivis yang Hilang Usai Peristiwa Kudatuli 1996

Mengenang Wiji Thukul, Aktivis yang Hilang Usai Peristiwa Kudatuli 1996

Nasional
Tanda Tanya yang Belum Terjawab dari Kerusuhan 27 Juli 1996...

Tanda Tanya yang Belum Terjawab dari Kerusuhan 27 Juli 1996...

Nasional
Kementerian PPPA Sebut Penyebab Kerentanan Anak adalah Gagapnya Orangtua Ikuti Teknologi

Kementerian PPPA Sebut Penyebab Kerentanan Anak adalah Gagapnya Orangtua Ikuti Teknologi

Nasional
Gelar Tabur Bunga Peringati Tragedi 27 Juli 1996, PDI-P: Perjuangan Belum Selesai

Gelar Tabur Bunga Peringati Tragedi 27 Juli 1996, PDI-P: Perjuangan Belum Selesai

Nasional
Airlangga: Untuk Mencapai Kekebalan Kelompok, Perlu 208 Juta Penduduk Divaksin

Airlangga: Untuk Mencapai Kekebalan Kelompok, Perlu 208 Juta Penduduk Divaksin

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X