Hasil Survei BLT Tak Tepat Sasaran, Politikus PDI-P Tekankan Pentingnya Sistem Satu Data

Kompas.com - 10/04/2021, 13:31 WIB
Anggota DPR dari Fraksi PDI-Perjuangan Masinton Pasaribu saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/10/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOAnggota DPR dari Fraksi PDI-Perjuangan Masinton Pasaribu saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei dari lembaga survei Indonesia Political Opinion (IPO) menunjukkan sebanyak 51,3 persen responden menilai program bantuan langsung tunai (BLT) tidak tepat sasaran.

Menanggapi hal tersebut, Politikus PDI-P Masinton Pasaribu menilai, memang ada hal yang perlu ditingkatkan dari pemerintah terutama soal pemberian bantuan.

"Menurut saya, baik itu dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang itu belum ter-connect dalam sistem satu data. Sehingga setiap ada pemberian bantuan, selalu kadang dianggap tidak tepat sasaran," kata Masinton dalam diskusi virtual Polemik MNC Trijaya "Evaluasi Kabinet dan Peta Politik 2024" Sabtu (10/4/2021).

Baca juga: Survei IPO: 51,3 Persen Masyarakat Nilai Bantuan Tunai Tidak Tepat Sasaran

Ia mengatakan, dalam program pemerintah mengenai bantuan juga kerap kali didapati kelemahan misalnya ada masyarakat yang menerima bantuan berlebih atau double.

Masinton menyadari hal-hal tersebut masih menjadi masalah dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Untuk itu, anggota DPR dari Fraksi PDI-P ini menekankan agar pemerintah memiliki sistem satu data guna memperbarui jumlah masyarakat yang telah mendapatkan bantuan.

"Sistem ini baik di pemerintah pusat maupun daerah, bisa di-update baik itu per triwulan, per semester. Sehingga selalu kita bisa meng-update kondisi masyarakat di bawah. Sehingga ketika ada persoalan atau ada bencana, kemudian bantuan itu bisa tepat sasaran," jelasnya.

Baca juga: Kuota Terbatas, Siapa Saja yang Berhak Menerima BLT UMKM 2021?

Di sisi lain, ia juga mengingatkan bahwa Presiden Joko Widodo telah menyatakan bahwa pemberian bantuan di masa pandemi tak perlu dipersulit birokrasinya.

Menurutnya, pernyataan Jokowi itu harusnya mampu diimplementasikan para pembantu presiden untuk memberikan bantuan kepada masyarakat.

"Apa yang seperti disampaikan Pak Jokowi, karena ini situasi pandemi, situasi darurat. Disaster management dalam situasi ini memang harus diterapkan. Tidak harus bertele-tele, tidak perlu rumit dengan urusan birokrasi, tetapi jangan juga terjadi moral hazard di sana," ucapnya.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas: Vaksinasi Gotong-royong Dimulai Setelah Idul Fitri 1442 Hijriah

Satgas: Vaksinasi Gotong-royong Dimulai Setelah Idul Fitri 1442 Hijriah

Nasional
Pria Asal Jakarta Meninggal Setelah Disuntik Vaksin Covid-19, Satgas: Belum Ada Keputusan Tunda Penggunaan AstraZeneca

Pria Asal Jakarta Meninggal Setelah Disuntik Vaksin Covid-19, Satgas: Belum Ada Keputusan Tunda Penggunaan AstraZeneca

Nasional
Bareskrim Polri Dalami Dugaan Aliran Dana ke Parpol dalam Kasus Suap Bupati Nganjuk

Bareskrim Polri Dalami Dugaan Aliran Dana ke Parpol dalam Kasus Suap Bupati Nganjuk

Nasional
Masjid Istiqlal Batalkan Pelaksanaan Shalat Idul Fitri 1442 Hijriah

Masjid Istiqlal Batalkan Pelaksanaan Shalat Idul Fitri 1442 Hijriah

Nasional
Peduli Penyandang Disabilitas, Mensos Risma Salurkan Bantuan Orthosis dan Sembako

Peduli Penyandang Disabilitas, Mensos Risma Salurkan Bantuan Orthosis dan Sembako

Nasional
Jelang Idul Fitri, Jokowi Tinjau Situasi Terkini di Jakarta dan Bagi-bagi Sembako

Jelang Idul Fitri, Jokowi Tinjau Situasi Terkini di Jakarta dan Bagi-bagi Sembako

Nasional
Jelang Lebaran, Penyaluran BLT Dana Desa Capai Rp 2,27 Triliun

Jelang Lebaran, Penyaluran BLT Dana Desa Capai Rp 2,27 Triliun

Nasional
KSPI: Tolak TKA dari Mana Pun Masuk Indonesia Saat Pandemi

KSPI: Tolak TKA dari Mana Pun Masuk Indonesia Saat Pandemi

Nasional
Jelang Sekolah Tatap Muka, Komisi X Nilai Simulasi Masih Minim

Jelang Sekolah Tatap Muka, Komisi X Nilai Simulasi Masih Minim

Nasional
Pemerintah Diminta Ingatkan Perusahaan yang Tak Beri THR ke Karyawannya

Pemerintah Diminta Ingatkan Perusahaan yang Tak Beri THR ke Karyawannya

Nasional
Polri Periksa 18 Orang Saksi yang Terkait OTT Bupati Nganjuk

Polri Periksa 18 Orang Saksi yang Terkait OTT Bupati Nganjuk

Nasional
Bupati Nganjuk dan Enam Tersangka Lainnya Dibawa ke Jakarta Pakai Bus

Bupati Nganjuk dan Enam Tersangka Lainnya Dibawa ke Jakarta Pakai Bus

Nasional
Satgas Covid-19 Minta Pemda Perketat Pengawasan Mobilitas Masyarakat Jelang Hari Raya Idul Fitri

Satgas Covid-19 Minta Pemda Perketat Pengawasan Mobilitas Masyarakat Jelang Hari Raya Idul Fitri

Nasional
Polri: Bupati Nganjuk Patok Harga Jabatan Rp 2 Juta hingga Rp 50 Juta

Polri: Bupati Nganjuk Patok Harga Jabatan Rp 2 Juta hingga Rp 50 Juta

Nasional
Jelang Idul Fitri 1442 Hijriah, Pemerintah Percepat Penyaluran Bansos

Jelang Idul Fitri 1442 Hijriah, Pemerintah Percepat Penyaluran Bansos

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X