Kompas.com - 01/04/2021, 22:25 WIB
Ketua DPR RI, Puan Maharani meminta DPR untuk tetap produktif di masa pandemi dalam pidatonya di di Gedung Nusantara II, Senanyan, Jakarta pada Senin (8/3/2021) Dok. Humas DPR RIKetua DPR RI, Puan Maharani meminta DPR untuk tetap produktif di masa pandemi dalam pidatonya di di Gedung Nusantara II, Senanyan, Jakarta pada Senin (8/3/2021)
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam melaksanakan kebijakan pembelajaran tatap muka di sekolah pada masa pandemi Covid-19.

Puan mengatakan, pemerintah mesti mengantisipasi penyebaran Covid-19 di sekolah. Di beberapa daerah yang sudah menguji coba pembelajaran tatap muka, kata Puan, muncul klaster sekolah.  

“Prinsipnya harus mengutamakan keselamatan siswa, pendidik dan tenaga pendidik, sehingga perlu keseimbangan antara aspek keselamatan dan pembelajaran siswa,” kata Puan dalam keterangan tertulis, Kamis (1/4/2021).

Baca juga: DKI Jakarta Akan Uji Coba Sekolah Tatap Muka, FSGI Ingatkan agar Hati-hati

Politikus PDI Perjuangan itu menekankan, pembelajaran tatap muka secara terbatas di sekolah juga harus atas izin orangtua siswa. Menurut Puan, orangtua lah yang yang mengetahui kondisi anak.

Puan mengatakan, sesuai rencana kebijakan pemerintah, pihak sekolah juga harus tetap menyediakan metode pembelajaran jarak jauh untuk mengakomodasi orangtua yang belum ingin anaknya berangkat ke sekolah.

“Pastikan semua sekolah dan orang tua tahu dan paham bahwa anak-anak tetap bisa menggunakan metode pembelajaran jarak jauh jika orang tua menginginkan. Jangan sampai apa yang sudah diputuskan Kemendikbud tidak tersosialisasi dengan baik di lapangan,” ujar Puan.

Lebih lanjut, Puan menyampaikan agar segera ada uji coba keamanan vaksin untuk anak-anak sehingga para siswa mendapat prioritas untuk vaksinasi Covid-19.

Sebelumnya, pemerintah mengumumkan, institusi pendidikan dan sekolah bisa menggelar pembelajaran tatap muka secara terbatas pada tahun ajaran baru, Juli 2021.

Kebijakan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bersama Empat Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19.

Baca juga: Pembelajaran Tatap Muka Disarankan Tak Dijalankan Selama Pandemi

"Pada ajaran baru di bulan Juli 2021 diharapkan seluruh satuan pendidikan dapat menyediakan layanan pembelajaran tatap muka secara terbatas," ujar Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dalam konferesi pers, Selasa (30/3/2021).

SKB ini ditandatangani Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Guru Besar FH UGM Sebut Ada Pertentangan Hukum dalam TWK Pegawai KPK

Guru Besar FH UGM Sebut Ada Pertentangan Hukum dalam TWK Pegawai KPK

Nasional
Antisipasi Lonjakan Kasus, Pemprov Jabar Diminta Perbanyak Tes Covid-19

Antisipasi Lonjakan Kasus, Pemprov Jabar Diminta Perbanyak Tes Covid-19

Nasional
Kecam Serangan Israel, Ketua DPR Serukan Pemberian Bantuan untuk Palestina

Kecam Serangan Israel, Ketua DPR Serukan Pemberian Bantuan untuk Palestina

Nasional
Tragedi Kerusuhan Mei 1998, Kisah Pilu Maria Sanu...

Tragedi Kerusuhan Mei 1998, Kisah Pilu Maria Sanu...

Nasional
Hari Ini, 3,6 Juta Orang Diperkirakan Balik dari Mudik, Ini Skenario Cegah Lonjakan Angka Covid-19

Hari Ini, 3,6 Juta Orang Diperkirakan Balik dari Mudik, Ini Skenario Cegah Lonjakan Angka Covid-19

Nasional
Buntut Kasus Antigen Bekas, Erick Thohir Pecat Seluruh Direksi Kimia Farma Diagnostika

Buntut Kasus Antigen Bekas, Erick Thohir Pecat Seluruh Direksi Kimia Farma Diagnostika

Nasional
Belum Ada Keputusan soal 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK, KPK: Seluruh Pegawai Aset Lembaga

Belum Ada Keputusan soal 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK, KPK: Seluruh Pegawai Aset Lembaga

Nasional
KPK Sebut Pembebastugasan 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK Tak Akan Ganggu Kinerja

KPK Sebut Pembebastugasan 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK Tak Akan Ganggu Kinerja

Nasional
Tambah 5 di 3 Negera, Total 4.601 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Tambah 5 di 3 Negera, Total 4.601 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Jokowi: Agresi Israel terhadap Palestina Harus Dihentikan

Jokowi: Agresi Israel terhadap Palestina Harus Dihentikan

Nasional
Kasus Covid-19 Terus Bertambah dan Antisipasi Penularan Corona Saat Arus Balik

Kasus Covid-19 Terus Bertambah dan Antisipasi Penularan Corona Saat Arus Balik

Nasional
Kecam Agresi Militer Israel, Jokowi Bahas Nasib Palestina Bersama Pemimpin Sejumlah Negara

Kecam Agresi Militer Israel, Jokowi Bahas Nasib Palestina Bersama Pemimpin Sejumlah Negara

Nasional
Partai Ummat Sebut Tindakan Israel pada Palestina Tak Bisa Ditoleransi

Partai Ummat Sebut Tindakan Israel pada Palestina Tak Bisa Ditoleransi

Nasional
Pemerintah Sebut Ada 1,5 Juta Orang Memaksa Mudik di Masa Pelarangan

Pemerintah Sebut Ada 1,5 Juta Orang Memaksa Mudik di Masa Pelarangan

Nasional
UPDATE: Sebaran 2.385 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jabar dengan 723

UPDATE: Sebaran 2.385 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jabar dengan 723

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X