JAKARTA, KOMPAS.com - Inisiator Pandemic Talks Firdza Radiany menilai, pembelajaran tatap muka secara terbatas dalam kondisi pandemi Covid-19 belum tepat dilaksanakan.
Sebab, menurut Firdza, dengan dibukanya pembelajaran tatap muka secara terbatas dapat meningkatkan mobilitas masyarakat.
"Dalam kondisi pandemi ya belum tepat (pembelajaran tatap muka terbatas) karena mobilitas akan semakin tinggi, kecuali vaksinasi guru sudah selesai dan vaksinasi anak-anak sudah ada," kata Firdza saat dihubungi Kompas.com, Kamis (1/4/2021).
Baca juga: Mayoritas Sekolah di Tangsel Tak Penuhi Syarat Prokes untuk Gelar KBM Tatap Muka
Adapun dalam akun Instagram Pandemic Talks menyajikan data terkait kasus Covid-19 pada anak.
Data tersebut menunjukkan sebanyak 181.637 atau 14 persen kasus Covid-19 di Indonesia berasal kelompok anak.
Selain itu, anak usai 7-12 tahun atau jenjang pendidikan SD paling banyak terpapar Covid-19 yakni sebanyak 49.962 kasus Covid-19 atau 27,5 persen.
Firdza menjelaskan, data tersebut diperolehnya dari Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 yang dianalisis sesuai kelompok usia.
"Kasus Covid-19 anak terbanyak itu ada kelompok usia SD, padahal selama ini ada argumen dari Kemendikbud bahwa kalau yang anak-anak yang usia kecil, lebih kecil kasusnya. Tapi ini yang kita anggap dewasa saja anak-anak SMA itu posisi kedua yaitu 25 persen kasusnya," ujarnya.
Selain itu, Firdza mengatakan, kasus Covid-19 menyerang semua kelompok umur anak dan jumlah kematian paling banyak terjadi pada usia 0-2 tahun atau jenjang pendidikan PAUD.
"Jumlah kematian ternyata yang paling banyak itu usia 0-2 tahun, kalau di Satgas ini di kelompokkan di pendidikan PAUD, dengan angka kematian sebanyak 204 kasus," ucapnya.
Baca juga: DKI Jakarta Akan Gelar Sekolah Tatap Muka, FSGI Ingatkan Disdik Buat Aturan bagi Orangtua
Berdasarkan data tersebut, Firdza mengatakan, pemerintah daerah (Pemda), dinas kesehatan (Dinkes) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus menemukan titik temu antara kesehatan dan pendidikan anak selama pandemi.
Ia menambahkan, regulasi yang dikeluarkan pemerintah untuk pembelajaran tatap muka terbatas sudah cukup baik. Namun, implementasi regulasi tersebut harus menjadi perhatian bersama.
"Ini pekerjaan rumah (PR) Pemda, disdik, dinkes untuk menemukan titik temu ini, soalnya masalahnya beda-beda, misal di daerah tidak semaju di ibu kota pasti culture gurunya, masyarakat dan kondisi sekolahnya berbeda-beda," pungkasnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.