Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pembelajaran Tatap Muka Disarankan Tak Dijalankan Selama Pandemi

Kompas.com - 01/04/2021, 22:04 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Inisiator Pandemic Talks Firdza Radiany menilai, pembelajaran tatap muka secara terbatas dalam kondisi pandemi Covid-19 belum tepat dilaksanakan.

Sebab, menurut Firdza, dengan dibukanya pembelajaran tatap muka secara terbatas dapat meningkatkan mobilitas masyarakat.

"Dalam kondisi pandemi ya belum tepat (pembelajaran tatap muka terbatas) karena mobilitas akan semakin tinggi, kecuali vaksinasi guru sudah selesai dan vaksinasi anak-anak sudah ada," kata Firdza saat dihubungi Kompas.com, Kamis (1/4/2021).

Baca juga: Mayoritas Sekolah di Tangsel Tak Penuhi Syarat Prokes untuk Gelar KBM Tatap Muka

Adapun dalam akun Instagram Pandemic Talks menyajikan data terkait kasus Covid-19  pada anak.

Data tersebut menunjukkan sebanyak 181.637 atau 14 persen kasus Covid-19 di Indonesia berasal kelompok anak.

Selain itu, anak usai 7-12 tahun atau jenjang pendidikan SD paling banyak terpapar Covid-19 yakni sebanyak 49.962 kasus Covid-19 atau 27,5 persen.

Firdza menjelaskan, data tersebut diperolehnya dari Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 yang dianalisis sesuai kelompok usia.

"Kasus Covid-19 anak terbanyak itu ada kelompok usia SD, padahal selama ini ada argumen dari Kemendikbud bahwa kalau yang anak-anak yang usia kecil, lebih kecil kasusnya. Tapi ini yang kita anggap dewasa saja anak-anak SMA itu posisi kedua yaitu 25 persen kasusnya," ujarnya.

Selain itu, Firdza mengatakan, kasus Covid-19 menyerang semua kelompok umur anak dan jumlah kematian paling banyak terjadi pada usia 0-2 tahun atau jenjang pendidikan PAUD.

"Jumlah kematian ternyata yang paling banyak itu usia 0-2 tahun, kalau di Satgas ini di kelompokkan di pendidikan PAUD, dengan angka kematian sebanyak 204 kasus," ucapnya.

Baca juga: DKI Jakarta Akan Gelar Sekolah Tatap Muka, FSGI Ingatkan Disdik Buat Aturan bagi Orangtua

Berdasarkan data tersebut, Firdza mengatakan, pemerintah daerah (Pemda), dinas kesehatan (Dinkes) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus menemukan titik temu antara kesehatan dan pendidikan anak selama pandemi.

Ia menambahkan, regulasi yang dikeluarkan pemerintah untuk pembelajaran tatap muka terbatas sudah cukup baik. Namun, implementasi regulasi tersebut harus menjadi perhatian bersama.

"Ini pekerjaan rumah (PR) Pemda, disdik, dinkes untuk menemukan titik temu ini, soalnya masalahnya beda-beda, misal di daerah tidak semaju di ibu kota pasti culture gurunya, masyarakat dan kondisi sekolahnya berbeda-beda," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com